Abstract
Total Fertility Rate (TFR) merupakan salah satu indikator strategis dalam pembangunan kependudukan karena perubahan tingkat fertilitas berpengaruh terhadap dinamika jumlah dan struktur penduduk serta kebutuhan pembangunan pada masa mendatang. Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dinamika TFR dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 2,37 pada tahun 2023, menurun menjadi 2,34 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 2,37 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang mampu menjaga arah pengendalian fertilitas secara konsisten. Pengendalian fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penggunaan kontrasepsi, usia perkawinan, fertilitas remaja, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta faktor lainnya sehingga memerlukan keterpaduan intervensi lintas sektor. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang dapat menghubungkan dinamika fertilitas dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Policy paper ini bertujuan menganalisis peran PJPK dalam mendukung pengendalian TFR serta merumuskan penguatan mekanisme implementasi PJPK di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan telaah literatur, identifikasi masalah, analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis akar masalah, serta penilaian alternatif kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika TFR, kompleksitas determinan fertilitas, dan keterlibatan berbagai sektor membutuhkan mekanisme implementasi PJPK yang mampu menghubungkan target TFR dengan identifikasi determinan, penetapan wilayah prioritas, pembagian peran lintas sektor, integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Penguatan PJPK melalui pendekatan pengendalian fertilitas berbasis wilayah menjadi alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengarahkan intervensi sesuai karakteristik dan determinan fertilitas masing-masing wilayah. Melalui mekanisme tersebut, PJPK diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang mengintegrasikan target TFR dengan intervensi lintas sektor secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
