Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Kecamatan Mootilango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa berdasarkan empat dimensi strategi menurut Kotten (2006), yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kecamatan Mootilango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah dilaksanakan dan cukup mampu mendukung keterlibatan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi strategi organisasi, arah pembangunan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi daerah, kebutuhan masyarakat, aspirasi desa, prioritas pembangunan, dan kemampuan anggaran melalui koordinasi serta forum musyawarah. Pada dimensi strategi program, pemerintah menyusun dan melaksanakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Pada dimensi strategi pendukung sumber daya, pemerintah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur serta masyarakat, mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas, menyediakan sarana pendukung, serta memanfaatkan komunikasi langsung dan media digital untuk menyampaikan informasi pembangunan. Pada dimensi strategi kelembagaan, partisipasi diperkuat melalui koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, pelaksanaan strategi masih menghadapi keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, akses informasi dan teknologi, belum meratanya kehadiran dan kesadaran masyarakat, serta perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
