Abstract
Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first-to-file, tetapi penerapannya dibatasi oleh kewajiban bahwa pendaftaran harus dilakukan dengan iktikad baik. Persoalan dapat muncul ketika suatu merek memiliki kemiripan dengan merek yang telah terdaftar atau lebih dahulu diajukan, kemudian didaftarkan oleh pihak lain yang memiliki tujuan tidak baik. Atas dasar tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis ketentuan mengenai iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini juga menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik dengan mengacu pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, diperoleh hasil bahwa iktikad tidak baik dapat menjadi alasan penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), sekaligus menjadi batas terhadap penerapan asas first-to-file. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek diberikan dalam bentuk preventif melalui pemeriksaan substantif dan penolakan permohonan serta represif melalui pengajuan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 The trademark registration system in Indonesia adopts the first-to-file principle; however, its application is subject to the requirement that registration be conducted in good faith. Issues may arise when a trademark resembles one that has already been registered or previously applied for and is subsequently registered by another party with improper intentions. Therefore, this study aims to analyze the provisions concerning bad faith in the trademark registration process under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study also examines the forms of legal protection available to registered trademark owners against registrations made in bad faith by referring to Decision Number 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Using a normative juridical research method with a statutory and case approach, the study finds that bad faith may constitute a basis for rejecting a trademark registration application as provided under Article 21 paragraph (3), while also serving as a limitation on the application of the first-to-file principle. Legal protection for registered trademark owners is provided preventively through substantive examination and rejection of applications, and repressively through the filing of trademark cancellation lawsuits as regulated under Articles 76 and 77.