Abstract
Migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, termasuk ke Taiwan, terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, sehingga Taiwan menjadi salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Asia Timur. Namun, tingginya angka migrasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum PMI mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan PMI rentan mengalami eksploitasi kerja, pemotongan gaji secara ilegal, penahanan dokumen, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program International Community Service (Student International Community Service) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) di Taiwan dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum PMI mengenai hak-hak dasar, prosedur pengaduan resmi, dan pencegahan TPPO. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi pengaduan, serta pembagian modul saku dwibahasa yang dilaksanakan di tiga lokasi konsentrasi PMI, yaitu Taipei, Taoyuan, dan Kaohsiung, dengan melibatkan 115 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman hukum peserta dari 50,4 pada pre-test menjadi 82,4 pada post-test atau meningkat sebesar 63,5%. Tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan mencapai 92% dalam kategori puas dan sangat puas. Kegiatan ini menunjukkan bahwa program International Student Community Service dapat menjadi model pengabdian lintas negara yang efektif sekaligus bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi diaspora pekerja Indonesia di luar negeri. The migration of Indonesian workers abroad, including to Taiwan, continues to show an increasing trend every year, making Taiwan one of the main destination countries for Indonesian Migrant Workers (PMI) in the East Asian region. However, the high migration rate has not been fully balanced with PMI's legal understanding of the rights, obligations, and protection mechanisms regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, so that PMI is vulnerable to labor exploitation, illegal salary deductions, document detention, and potential trafficking in persons (TPPO). This community service activity is carried out through the International Community Service Program (Student International Community Service) of the University of Muhammadiyah Bengkulu (UMB) in Taiwan, with the aim of increasing PMI's legal understanding of basic rights, official complaint procedures, and prevention of trafficking. The implementation methods included interactive lectures, group discussions, case studies, complaint simulations, and the distribution of bilingual pocket modules, which were carried out in three PMI concentration locations, namely Taipei, Taoyuan, and Kaohsiung, involving 115 participants. The results of the evaluation showed an increase in the average legal understanding score of participants from 50.4 in the pre-test to 82.4 in the post-test, or an increase of 63.5%, with the level of satisfaction with the activity reaching 92% in the satisfied and very satisfied categories. This activity shows that the International Student International Community Serviceprogram can be an effective model of cross-border community service as well as a form of university contribution in strengthening legal protection for the diaspora of Indonesian workers abroad.