Abstract
Abstract: This study aims to identify the basis for the Constitutional Court's interpretation regarding the age limit for vice-presidential candidacy in the Republic of Indonesia—as established in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XX/2023—and to examine the implications of that interpretation. Employing an empirical research method combined with a statutory/regulatory approach and a conceptual review based on legal doctrine and case analysis, the study addresses two research questions: what was the legal basis for the Constitutional Court's interpretation of the vice-presidential age limit in Decision No. 90/PUU-XX/2023, and what are the implications of this interpretation within the context of Indonesia's legal system? The findings indicate that the Constitutional Court grounded its authority in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 10 of the Constitutional Court Law. The paradigm shifted from the realm of "open legal policy" (as seen in Decisions No. 29 & 51) to a matter of constitutionality requiring judicial intervention to uphold the constitutional rights of young people with experience in public office. Furthermore, the decision created an immediate effect that compelled the General Elections Commission (KPU) of the Republic of Indonesia to adopt the new norm without a legislative transition period; it also resulted in uncertainty regarding the implementation of elections following the 2024 polls and triggered an ethical crisis stemming from a conflict of interest involving the Chief Justice who presided over the ruling. Keyword: Legal Interpretation, Constitutional Court Decision, Age Limit. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menajadi dasar Mahkamah Konstitusi dalam penafsiranya tentang batas usia pencalonan Wakil Presiden Republik Rndonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023 dan untuk mengetahui implikasi dari penafsiran yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Menggunakan metode penelitian empiris penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dengan tinjauan konseptual berdasarkan doktrin hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus hukum terkait dengan rumusan masalah apa yang menjadi dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran batas usia pencalonan wakil presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023? dan bagaiman Implikasi Penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konteks sistem hukum yang berlaku di indonesia? Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan kewenangannya pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK. Paradigma bergeser dari open legal policy (Putusan No. 29 & 51) menjadi persoalan konstitusionalitas yang memerlukan intervensi yudisial demi hak konstitusional generasi muda berpengalaman jabatan publik. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan immediate effect yang memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadopsi norma tanpa jeda legislasi, terjadinya ketidakpastian pelaksanaan pemilu pasca pemilu tahun 2024 serta krisis etik akibat conflict of interest Ketua Mahkamh Konstitusi yang memutus putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023. Kata kunci: Penafsiran Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia.
