Publishing Journal • Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu

Penyusunan Instrumen Kebijakan Smart City (Studi Program Jogja Smart Service Di Kota Yogyakarta)

DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.148 Year: 2023 Pages: 21-35 (Vol. 1, No. 6) Views: 1
Authors & Researchers
M
M. Edi Saputra Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta1
A
Agnes Chandra Kirana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta2
R
Rama Danti Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta3
F
Firdausy Andika Wighuna Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta4
P
Puji Lestari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta5
B
Baby Ana Retno Utami Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyusunan instrumen kebijakan dalam meningkatkan layanan publik di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan efektivitas yang telah dicapai dan juga menjelaskan masalah yang muncul dalam Program Jogja Smart Service (JSS) dalam konteks penyusunan kebijakan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan instrumen kebijakan alternatif yang serupa. Dalam perspektif administrasi publik, sebuah program kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari manajemen keputusan dalam kebijakan publik, di mana sumber daya dan pelaku diorganisir dan dikoordinasikan. Ini memiliki konsekuensi tentang bagaimana proses formulasi instrumen saat pembuatan kebijakan. Dengan demikian, menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses formulasi kebijakan dalam Program Jogja Smart Service (JSS). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tahapan metode dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data terkait proses formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS), dalam bentuk wawancara dan dokumentasi peraturan serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga diperlukan instrumen gabungan, yaitu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung efektivitas program tersebut.