Abstract
Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi publik. Tingkat tertinggi dari sektor publik adalah tingkat negara bagian. Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan nasional. Selain Inventarisasi Aset Negara dan BUMN, salah satu bidang keuangan negara juga adalah APBN. Baik APBN maupun inventarisasi barang milik negara dikelola langsung oleh negara. Akuntansi keuangan daerah (akutansi pemerintahan) di Indonesia merupakan salah satu bidang akuntansi publik yang banyak menarik perhatian dari berbagai kalangan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut keinginannya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang mendasari perlunya otonomi daerah adalah perkembangan situasi nasional dan internasional. Situasi domestik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Seiring dengan semakin majunya globalisasi, maka daya saing setiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah, sangat diperlukan. Dengan meningkatkan otonomi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya.
