Abstract
Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 menghadirkan dinamika politik identitas yang kompleks dan berlapis, melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat dalam proses pemekaran daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana politik identitas dikonstruksi, diperebutkan, dan dimobilisasi dalam konteks pembentukan provinsi baru tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di empat kabupaten, Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel., melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam dinamika identitas yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran ganda: sebagai narasi pemersatu untuk melegitimasi pemekaran dan sebagai sumber fragmentasi akibat diferensiasi identitas sub-etnis. Elite lokal memanfaatkan identitas kultural dan historis untuk memperoleh legitimasi politik, sementara masyarakat adat menggunakan identitas sebagai alat negosiasi representasi dan kontrol atas sumber daya. Di sisi lain, negara menempatkan pemekaran sebagai strategi stabilisasi dan percepatan pembangunan. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung dalam konsolidasi pemerintahan Papua Selatan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan provinsi baru bergantung pada kemampuan mengelola identitas secara inklusif, memastikan representasi OAP, dan mencegah dominasi elite dalam struktur kekuasaan daerah.
