Abstract
Transformasi digital pemerintahan menempatkan arsip sebagai sumber bukti, memori kelembagaan, dan basis informasi bagi keputusan organisasi. Namun, digitalisasi dokumen sering berhenti pada pemindaian dan pemindahan media tanpa diikuti tata kelola siklus hidup, metadata, keamanan, preservasi, interoperabilitas, serta penguatan kompetensi aparatur. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan arsip berbasis digital yang dapat mendukung keberlanjutan tata kelola dokumen dan pengambilan keputusan organisasi di lembaga pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap regulasi kearsipan Indonesia dan dua puluh artikel ilmiah yang membahas manajemen arsip elektronik, transformasi digital sektor publik, tata kelola data, SRIKANDI, transparansi, serta keputusan berbasis bukti. Data dianalisis secara tematik melalui tahap identifikasi konsep, pengelompokan isu, perbandingan temuan, dan sintesis strategi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan arsip digital bergantung pada keterpaduan delapan unsur, yaitu kebijakan dan kepemimpinan, arsitektur proses berbasis siklus hidup, standardisasi klasifikasi dan metadata, infrastruktur dan preservasi, keamanan serta kesinambungan layanan, kompetensi dan budaya kerja, interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan arsip untuk analitik keputusan. Strategi yang efektif perlu mengubah orientasi lembaga dari penyimpanan dokumen menuju pengelolaan bukti digital yang autentik, utuh, dapat ditemukan, dapat digunakan, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Implementasi SRIKANDI perlu ditempatkan dalam arsitektur tata kelola yang lebih luas, bukan sekadar aplikasi korespondensi. Penelitian ini menghasilkan kerangka strategis yang dapat digunakan lembaga pemerintah untuk menyusun peta jalan, indikator kinerja, mekanisme pengendalian, dan model pemanfaatan arsip dalam keputusan organisasi.
