Abstract
Penelitian ini menganalisis gaya komunikasi pejabat publik dalam merespons krisis politik dan sosial yang terjadi pada 29–31 Agustus 2025 di Indonesia, ketika aksi demonstrasi besar-besaran pecah akibat kontroversi kenaikan tunjangan DPR dan menimbulkan eskalasi berupa kerusuhan, penyerbuan gedung DPRD, serta pembakaran fasilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gaya komunikasi pejabat—baik defensif, teknokratis, maupun akomodatif—serta mengkaji dampaknya terhadap persepsi publik dan mobilisasi aksi massa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), berdasarkan pernyataan pejabat di media, konferensi pers, dan unggahan media sosial, yang kemudian dipadukan dengan respons publik melalui media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi defensif dan teknokratis memperparah ketidakpercayaan publik, sementara respons akomodatif pemerintah datang terlambat dan gagal meredam eskalasi. Media sosial terbukti memainkan peran strategis sebagai arena counter-narrative yang mempercepat delegitimasi komunikasi elit, dengan memobilisasi solidaritas digital menjadi aksi nyata di jalanan. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara gaya komunikasi pejabat, dinamika digital, dan eskalasi demonstrasi kontemporer. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya model komunikasi pejabat publik yang lebih transparan, empatik, dan partisipatif dalam menghadapi krisis demi menjaga legitimasi politik dan stabilitas sosial.