Abstract:The Qur'an, as the primary source of Islamic teachings, contains legal verses that require in-depth interpretation for proper application, one notable example being Tafsir al-Maraghi by Ahmad Musthafa al-Maraghi, a contemporary…
mporary Egyptian scholar known for his moderate stance and independence from madhhab fanaticism. This study aims to reveal al-Maraghi's typology of ijtihad in interpreting legal verses, identify the legal products he produced, and examine his responses to contemporary legal issues. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach and fiqhi tafsir framework, using Tafsir al-Maraghi as the primary source alongside various ahkam tafsir and fiqh works as secondary sources, analyzed through content analysis and comparative reasoning. The findings show that al-Maraghi developed an integrative ijtihad model combining five typologies, namely bayani, tarjihi, maqashidi, istislahi, and tajdidi, with maqashid al-shari'ah orientation as the most dominant character, spanning worship, marriage, inheritance-testament, transactions, politics, and criminal law. The study concludes that this ijtihad pattern produces moderate, contextual legal interpretations relevant to the development of contemporary Islamic law in Indonesia. Further research is recommended to apply a systematic contemporary maqashid approach.
Abstract:Abrogation (abrogation) holds a central, vexed position in Islamic legal-theological hermeneutics. Classical uṣūl al-fiqh elaborated a technical theory of abrogation that attempted to mediate the diachronic process of revelation…
revelation and the demands of fixity of legal judgment (ḥukm). Tradition receipts that later scripture abrogates earlier scripture wherever actual, unavoidable contradiction is found, classically expressed as "al-nāsikh wa-l-mansūkh.". Pre-modern thinkers classified modes and cases of abrogation, inferred them from revelational phases, and counted suspected cases throughout the Qur'an and Sunna. Modern scholarship avoids both epistemic pretensions and hyperbolic earlier assertions of abrogation. The article tracks early meanings, introduces intratraditional caution that moderated abrogation, and evaluates recent re-analyses based on coherence theory, maqāṣid (purposes), historicization in context, and ethics. It argues that abrogation was included in pre-modern dogmatics as a component of a package of other hermeneutical strategies (specification, restriction, prioritization, suspension) and that available resources allow for a less ambitious, economy-of-means approach. A renovated dogma leaner, evidence-based, and syncretized with maqāṣid and semantics can ensure the normativity of revelation and make the law more attentive to modern moral concerns, such as gender justice, religious pluralism, and violence. The paper reaches its climax with the proposal of a "manifest conflict resolution" regime. where abrogation is held in reserve as a last resort and not the initial starting point and has ramification for legal rulings (fatwā), legal codification and education more widely. (Hallaq 1993; Kamali 2003; Auda 2008; Rahman 1982; Abu Zayd 2006).
Abstract:This article examines the review of the adh-dhararu yuzal fiqh rule on marital rape (marital rape). This is a real threat to victims of marital rape, especially women. Unfortunately, the majority of the general public often…
ten views it as a wife's obligation to fulfill her husband's lust. This article aims to provide insight and in-depth understanding of marital rapem and invite the public to understand marital rape in the adh-dhararu yuzal review that it is contrary to Islamic law and the rules of fiqh. This article uses library research methods as well as a qualitative research approach and qualitative descriptive data collection through observations, documentation and descriptive analysis. The results of the study clarify the adh-dhararu yuzalu fiqh rule which emphasizes that evil must be eliminated, provides a basis for respecting women's rights in marriage and responding to rape as a violation that must be stopped.
Abstract:Kondisi darurat ekologi saat ini menuntut pendekatan menyeluruh yang menyatukan prinsip-prinsip keagamaan dengan upaya konservasi alam. Kelurahan Bassiang Timur mempunyai kapasitas strategis untuk mengimplementasikan gagasan…
asan dakwah hijau sebagai metode pemberdayaan komunitas yang berlandaskan ajaran Islam. Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KKN) dari Universitas Islam Negeri Palopo dijalankan mengusung konsep "Dakwah Hijau dan Pendidikan Lingkungan" sebagai realisasi tridharma pendidikan tinggi. Pelaksanaan program mengaplikasikan metodologi Asset-Based Community Development (ABCD) lewat proses inkulturasi, discovery, perancangan strategis, pelaksanaan, dan evaluasi. Penghimpunan informasi diselenggarakan melalui pengamatan partisipatif, tanya jawab mendalam, pencatatan, dan partisipasi aktif mahasiswa dalam aktivitas komunitas. Inisiatif ini sukses menaikkan kepedulian warga mengenai urgensi konservasi ekologi dari sudut pandang Islam lewat pengkajian fiqh ekologi, membangun literasi ekologis dan religius di kalangan anak-anak, serta menyediakan prasarana penunjang seperti papan informatif pengelolaan limbah dan wadah sampah terpisah. Aktivitas pembelajaran Kitab Suci untuk anak-anak juga menguatkan dasar keimanan sambil menanamkan sikap peduli ekologi. Secara menyeluruh, inisiatif KKN ini sukses menyatukan dakwah Islam dengan kampanye kepedulian ekologi, menghasilkan skema pemberdayaan komunitas yang menyeluruh dan berkesinambungan berlandaskan kebijaksanaan setempat dan ajaran Islam.
Abstract:Pengabdian ini mendeskripsikan implementasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 1 UIN Palopo di Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan tema sentral "Green Dakwah dan Pendidikan Lingkungan".…
ungan". Tujuan utama kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran ekologis yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa. Metode yang diadopsi adalah Asset-Based Community Development (ABCD), sebuah pendekatan yang memaksimalkan aset dan potensi internal masyarakat Tarramatekkeng. Implementasi mengikuti siklus ABCD: Inkulturasi, Discovery, Design, Define, dan Refleksi. Program unggulan yang diangkat meliputi pengembangan modul Fiqh Lingkungan, inisiasi pembentukan Bank Sampah Berbasis Masjid, serta edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang berbasis pada konsep thaharah. Hasil pengabdian menunjukkan adanya pergeseran paradigma warga, di mana menjaga alam mulai dipahami sebagai tanggung jawab spiritual, yang berujung pada peningkatan partisipasi kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan desa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang mendalam mengenai konsep rukhsah atau dispensasi puasa bagi mahasiswa yang mengalami kondisi medis tertentu, dengan mengintregasikan perspektif fikih dan kebutuhan praktis…
s dalam kehidupan akademik. Dalam radisi hukum islam, rukhsah merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada mukallaf Ketika kondisi normal tidak memungkinkan pelaksanaan ibadah secara sempurna. Mahasiswa dengan gangguan Kesehatan seperti penyakit kronis, gangguan metabolik, masalah gastrointestinal, atau kondisi psikis yang diperparah oleh puasa, seringkali menghadapi dilema antara menjaga komitmen religious dan mempertahankan stabilitas Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif melalui telaah literatur fikih klasik, fatwa kontemporer, serta kajian medis yang relevan guna untuk menetapkan Batasan dan indikator objektif terkait kebolehan meninggalkan atau mengganti puasa.
Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh al rukhsah menjadi dasar pemberian dispensasi. Syariat mengedepankan keselamatan dan menolak kemudharatan, sehingga mahasiswa yang kondisi medisnyadapat memburuk apabila berpuasa berhak mendapatkan rukhsah berupa tidak berpuasa, mengganti di hari lain, atau dalam kasus membayar fidyah. Disamping itu, penelitian menemukan bahwa Sebagian mahasiswa memahami bahwa kerangka fikih yang membolehkan keringanan sehingga mulai memahami rukhsah puasa yang dianjurkan dalam kondisi medis tertentu. Diperlukannya juga edukasi fikih Kesehatan di lingkungan kampus untuk meningkatkan literasi keagamaan dan kesehatan, sehingga mahasiswa mampu mengambil Keputusan ibadah yang tepat, seimbang, dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun kebutuhan medis mereka.
Abstract:Mahar merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan Islam yang memiliki legitimasi normatif dalam Al-Qur’an dan hadis. Namun, dalam praktik sosial, mahar sering dipahami sebatas simbol formal yang cenderung konsumtif…
mtif dan kurang memberi dampak jangka panjang bagi keberlangsungan rumah tangga. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mahar produktif dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (library research), didukung dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-hukum. Sumber data terdiri dari Al-Qur’an, hadis, literatur fiqh klasik dan kontemporer, regulasi hukum positif Indonesia, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar produktif memiliki dasar hukum yang sah dalam fiqh karena memenuhi syarat māl mutaqawwim. Praktiknya dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah di Minangkabau, ternak di NTB, dan peralatan usaha di Jawa. Mahar produktif terbukti memberikan dampak positif berupa pemberdayaan ekonomi istri, penguatan ketahanan rumah tangga, serta kontribusi dalam menekan angka perceraian akibat faktor ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan budaya yang memandang mahar sebagai simbol semata. Dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, mahar produktif lebih selaras dengan tujuan syariat karena menghadirkan maslahat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mahar produktif memiliki prospek sebagai bagian dari ijtihad kontemporer hukum keluarga Islam, yang dapat dikembangkan melalui fatwa, regulasi, dan edukasi masyarakat, sehingga mendukung pembaharuan hukum Islam di Indonesia tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.
Abstract:This article examines the genealogy of al-Syāṭibī’s maqāṣid thought in al-Muwāfaqāt, focusing on its intertextual roots and later influence in contemporary Islamic legal thought. Using qualitative library research and intertextual…
arch and intertextual analysis, it reads al-Muwāfaqāt not as an isolated text, but as part of a broader network of uṣūl al-fiqh traditions before and after al-Syāṭibī. The study argues that al-Syāṭibī’s maqāṣid theory was not entirely new, but represented a systematic development and epistemological reconstruction of earlier ideas, especially al-Ghazālī’s conception of maṣlaḥah mursalah. Al-Syāṭibī’s major contribution lies in transforming maṣlaḥah mursalah from a subsidiary legal proof into a foundational principle of Islamic legal reasoning. The article also shows that the Mālikī intellectual milieu of Granada, along with rational elements introduced through Mu‘tazilite theology and philosophy, contributed to the formation of his thought. After a long period of dormancy, al-Syāṭibī’s maqāṣid thought was revived through the publication of al-Muwāfaqāt in Tunisia and later developed by Ibn ‘Āshūr, contemporary uṣūl scholars, and Qur’anic hermeneutical thinkers such as Abdullah Saeed.
Abstract:Interfaith marriage is a classic yet ever-relevant issue in Islamic family law. This study aims to examine the legal status of interfaith marriage in Islamic family law through classical and contemporary fiqh perspectives,…
s, as well as its arrangement in the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, referring to authoritative classical tafsir and fiqh works such as Jami' al-Bayan by al-Tabari, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an by al-Qurtubi, Tafsir Ibn Kathir, al-Umm by Imam al-Shafi'i, and al-Mughni by Ibn Qudamah, as well as contemporary works such as Fiqh al-Sunnah by Sayyid Sabiq and the works of Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradawi. The findings indicate that classical jurists unanimously prohibit the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man and the marriage of a Muslim man to a polytheist (mushrik) woman, but differ regarding the marriage of a Muslim man to a woman of the People of the Book (Ahl al-Kitab). Meanwhile, the KHI takes a stricter stance by prohibiting all forms of interfaith marriage, in line with the principle of preventing harm (sadd al-dhari'ah) and the MUI Fatwa of 2005. This study concludes that the KHI represents a contextualization of fiqh adapted to the conditions of Indonesian society.
Abstract:This study aims to analyze and formulate a concept of Islamic legal protection for crypto investors in responding to the dynamics of digital crimes within virtual currency transactions. Departing from the rapid development…
nt of blockchain technology and the recognition of crypto assets as tradable commodities in Indonesia, this research identifies a normative ambiguity between positive law and religious fatwas, particularly concerning the permissibility and legal legitimacy of cryptocurrencies from a sharia perspective. The inherent characteristics of crypto assets-namely volatility, speculative tendencies, and vulnerability to digital crimes such as hacking, fraud, market manipulation, and money laundering-generate significant risks for Muslim investors. Within the framework of fiqh al-muʿāmalāt and maqāṣid al-sharīʿah, especially the principle of ḥifẓ al-māl (protection of wealth), this study asserts that investor protection constitutes not merely a regulatory necessity but an integral dimension of the higher objectives of Islamic law in safeguarding justice, transparency, and economic welfare. Methodologically, this research employs a normative-maqāṣidī approach through an interdisciplinary analysis integrating Islamic jurisprudence, national positive law, and the study of digital financial technology. The focus of the inquiry is directed toward identifying the typologies of digital crimes within the crypto ecosystem, evaluating the effectiveness of national regulations and religious fatwas, and formulating a model of Islamic legal protection that is preventive, corrective, and educational in nature. The expected outcome of this dissertation is the construction of a conceptual framework of ḥimāyah al-mustatsmir (investor protection) grounded in maqāṣid al-sharīʿah, adaptive to the digital era, and strengthened through synergy among the state, financial authorities, and fatwa institutions. Accordingly, this study contributes not only to the advancement of contemporary fiqh al-muʿāmalāt discourse but also offers an applicable normative framework for the development of a secure, equitable, and sustainable sharia-based digital economic system.