Abstract:Community-based nature tourism development is an important strategy for community empowerment that can enhance local economic welfare while supporting environmental sustainability. However, the success of community-based…
tourism management largely depends on the capacity of human resources and local institutions. This study aims to analyze the role of community-based nature tourism management training in improving individual capacities and strengthening the institutional capacity of the Giri Puspa Forest Farmer Group (Kelompok Tani Hutan/KTH) as the manager of Lembah Puspa Educamp in West Bandung Regency. This research employed a qualitative approach using a case study method. Research informants consisted of the group leader, management board members, KTH members, training facilitators, and tourism development partners selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the training contributed significantly to improving participants’ competencies in tour guiding, visitor services, tourism safety, environmental interpretation, and digital marketing. Furthermore, the training strengthened institutional capacity through enhanced coordination, task distribution, member participation, and collective decision-making processes. The program also supported the implementation of Community Based Tourism (CBT) principles, as reflected in increased community involvement in tourism management and destination development. Nevertheless, several challenges remain, including limited funding, inadequate supporting facilities, and unequal competency levels among group members. The study concludes that training serves as a strategic instrument for community empowerment and institutional strengthening to support sustainable community-based nature tourism management
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi kemampuan…
ampuan (ability) sumber daya manusia, motivasi (motivation) kerja aparatur, dan dukungan (opportunity) fasilitas serta sistem yang tersedia dalam menunjang peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pariwisata, pengelola Pentadio Resort, serta masyarakat atau wisatawan. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Pentadio Resort belum berjalan secara optimal. kemampuan, masih terdapat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terutama dalam aspek inovasi pengelolaan, pemanfaatan teknologi digital, promosi wisata, dan pemeliharaan fasilitas. Pada motivasi, aparatur telah menunjukkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, menjaga kebersihan, namun masih kurang dalam kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan daya tarik wisata. Sementara itu, pada dukungan, telah dilakukan renovasi beberapa fasilitas wisata, tetapi masih ditemukan berbagai kendala seperti sarana dan prasarana yang rusak, kurang terawat, keterbatasan anggaran, serta promosi digital yang belum optimal.
Abstract:Money politics, referred to as "the mother of corruption," is a major and frequent problem in Indonesia’s direct leadership succession processes. Voter choice is not merely a procedure; the electoral process is an important…
rtant instrument to correct, assess, evaluate, and improve the administration of government. If vote-buying is allowed to continue, its impact can be significant and even harm the state or regions. Candidates who win through vote-buying have the potential to maintain power in an unhealthy manner.
This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Tanimbar Islands Regency in efforts to prevent vote-buying during the 2024 Regional Head Election. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Findings indicate that Bawaslu implemented various preventive strategies, such as public outreach, vulnerability mapping, and anti–vote-buying patrols. However, several constraints were identified, including limited human resources, difficult and remote geographic conditions, and a local political culture that remains tolerant of vote-buying transactions. This study recommends increasing community participation, utilizing technology in oversight activities, and strengthening cross-institutional collaboration to make efforts to prevent vote-buying more effective.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:This study aims to evaluate the implementation of the Integrated Service Vehicle Program organized by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation…
valuation model as a framework for developing improvement strategies. A descriptive qualitative approach was applied with data collected through in-depth interviews, observation, documentation, and questionnaires. The main informants consisted of program officers, while additional informants were farmers selected using the snowball sampling technique. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman with the assistance of NVivo software to facilitate thematic coding and data triangulation. The results of the study indicate that the Integrated Service Vehicle Program has generally achieved its objectives by providing animal health services, extension activities, and technical assistance to farmers in remote areas. However, several challenges remain, including limited resources, inconsistent scheduling, and insufficient public outreach. Based on the SWOT analysis, the recommended improvement strategies focus on enhancing coordination, strengthening staff capacity, utilizing information technology, and expanding service coverage. These findings are expected to contribute to improving the quality and effectiveness of the Integrated Service Vehicle Program under the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency.
Abstract:This study evaluates the effectiveness of the Forum Kampus UMKM Kuningan program in fostering entrepreneurial characteristics and competencies among its members. As a community-based initiative, the forum strengthens local…
al micro and small enterprises through training, mentoring, and peer learning. Employing a qualitative descriptive approach with the CIPP evaluation model, Bygrave’s 10D framework, and the KSA model, data were collected by interviews, observation, and documentation, then analyzed thematically. Findings indicate the program is generally effective: it addresses members’ real needs, engages competent facilitators despite limited resources, promotes participatory learning, and generates positive impacts on mindset, business practices, and networks. Key entrepreneurial traits—Dreams, Doers, and Destiny—showed significant growth, while financial literacy (Dollars) remained a challenge. Competencies improved across knowledge, practical and digital marketing skills, and attitudes such as confidence, discipline, and adaptability. Overall, the forum demonstrates effectiveness as a community-based entrepreneurship development model that strengthens the local MSME ecosystem.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis Nituty Cookies Bandung dengan menggunakan metode Business Model Canvas (BMC) serta merumuskan strategi baru guna meningkatkan volume penjualan. Latar belakang penelitian…
enelitian didasari oleh fluktuasi penjualan dan tingginya tingkat persaingan industri makanan di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis Nituty Cookies telah memenuhi sembilan elemen BMC, yaitu customer segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, dan cost structure. Namun, masih terdapat kelemahan dalam konsistensi kualitas produk, inovasi rasa, serta promosi digital. Strategi yang dapat diterapkan adalah peningkatan kualitas dan variasi produk, optimalisasi media sosial sebagai kanal promosi, penguatan layanan pelanggan, dan pengembangan kemitraan dengan
platform digital. Dengan penerapan strategi tersebut, Nituty Cookies berpotensi memperluas pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta mendorong pertumbuhan volume penjualan.
Abstract:Stunting is a growth and development disorder in toddlers that impacts their physical, cognitive, and productivity development. Stunting can be prevented by optimizing family roles and functions. Family resilience isthe…
ability of a family to adapt, overcome problems, and face pressure from within and outside so that it can continue to function harmoniously and achieve the well-being of its membersThe purpose of this study was to determine the implementation of the stunting reduction acceleration program policy with the Population and Family Development Program at the BKKBN Representative Office of West Sumatra Province in accordance with Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the acceleration of stunting reduction. The research method used a qualitative approach with policy studies. The research informants numbered 28 people with data collection techniques through observation, in-depth interviews, focus group discussions and document reviews. The results of the research on the input component, namely Policy, human resources, facilities and infrastructure and funds for the stunting reduction acceleration program did not comply with the provisions. The process component, namely the suboptimal assistance and intervention by the Stunting Officer Unit, Technical Assistant and the family assistance team in utilizing data on families at risk of stunting and the lack of commitment and synergy between the Central, regional and village governments in implementing the acceleration of stunting reduction convention. The output component, namely the national sensitive intervention program indicators have not met the national target, the outcome component, namely Some of the main indicators of the family development population program have not reached the specified target and stunting cases have increased and are above the national target, the need to strengthen the synergy and commitment of the regional government and increase the knowledge and commitment of the family assistance team in implementing the stunting program. The conclusion is that the implementation of the accelerated stunting reduction program is in accordance with regulations, but is not yet optimal in terms of policy, human resources, facilities and infrastructure, and financing. Coordination and collaboration between the government and the community, optimization of data on families at risk of stunting, and regular monitoring and evaluation are needed.
Abstract:The digital technology revolution has catalyzed a fundamental paradigmatic transformation in the global education ecosystem, creating a new era where technology integration has become a strategic imperative in effective…
and sustainable learning management. One of the most disruptive technological innovations that has become the primary focus in educational transformation is Artificial Intelligence (AI), which has demonstrated extraordinary potential in revolutionizing various aspects of learning management through sophisticated adaptive capabilities, deep learning personalization, and comprehensive administrative automation. This research aims to comprehensively and systematically examine the multidimensional role of AI in enhancing the quality of learning management in the digital era, with in-depth analytical focus on three fundamental pillars: strategic learning planning, pedagogical process implementation, and learning outcome evaluation. The research methodology employs a rigorous Systematic Literature Review (SLR) approach, analyzing over 150 high-quality scientific articles from leading national and international journals published between 2014-2024, utilizing a thematic synthesis framework to identify emergent patterns and significant trends in AI implementation in education. Research findings reveal that AI implementation in learning management produces multifaceted transformative impacts, including significant improvements in pedagogical decision-making quality through predictive analytics and data-driven insights, strengthening the strategic role of teachers as adaptive and responsive learning facilitators, and expanding democratic learning accessibility through adaptive learning systems and intelligent tutoring systems technologies. AI has also proven effective in optimizing educational resource allocation, enhancing student engagement through intelligent gamification, and facilitating inclusive and equitable learning.
However, this research also identifies complex challenges that must be addressed in AI implementation, including significant technological infrastructure gaps particularly in remote areas, limitations in educators' digital literacy affecting technology adoption, and ethics and data privacy issues requiring comprehensive regulatory frameworks. The implications of this research emphasize the need for a holistic and structured approach in integrating AI into educational systems, considering technological, pedagogical, and socio-cultural aspects in a balanced manner to achieve sustainable and positively impactful educational transformation.