Abstract:Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan…
unaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang- undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012.diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal…
sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Pengembangan material komposit berbasis serat alam menjadi pendekatan strategis dalam mendukung keberlanjutan industri otomotif melalui pemanfaatan sumber daya terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh…
aruh variasi fraksi volume serat sabut kelapa yang dikombinasikan dengan fiberglass terhadap sifat mekanik dan struktur mikro komposit bermatriks polyester, serta mengevaluasi kelayakannya sebagai material sport screen Vespa. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan variasi fraksi volume serat sabut kelapa dan fiberglass. Serat sabut kelapa terlebih dahulu diberi perlakuan alkali menggunakan larutan NaOH 5% dan dinetralkan dengan asam asetat 1% untuk meningkatkan adhesi serat–matriks. Spesimen komposit dibuat menggunakan metode hand lay-up untuk pengujian mekanik, sedangkan prototipe sport screen diproduksi menggunakan metode vacuum infusion. Pengujian sifat mekanik meliputi uji tarik dan uji lentur berdasarkan standar ASTM, serta analisis struktur mikro menggunakan mikroskop optik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi fraksi volume serat berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik, kekuatan lentur, dan kualitas ikatan antarmuka serat–matriks. Fraksi serat yang optimal menghasilkan distribusi serat yang lebih homogen dan meminimalkan pembentukan void. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi 10% sabut kelapa : 20% fiberglass menghasilkan performa mekanik terbaik, sehingga komposit hibrida ini berpotensi diaplikasikan sebagai material alternatif yang ringan, berkelanjutan, dan layak secara mekanis untuk komponen otomotif non-struktural seperti sport screen Vespa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengelola Toko Boneka Opik Collection Cikampek dalam menghadapi berbagai kendala operasional dan persaingan usaha. Dalam menjalankan…
ankan kegiatan bisnis, toko boneka menghadapi tantangan seperti fluktuasi permintaan konsumen, keterbatasan stok barang, persaingan harga, serta perubahan tren pasar yang cepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pemilik toko dan observasi terhadap aktivitas operasional, serta penelaahan dokumen pendukung yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di Toko Boneka Opik Collection dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kemampuan modal, kapasitas penyimpanan, dan pengalaman pemilik usaha, serta faktor eksternal berupa kondisi pasar dan perilaku konsumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengambilan keputusan yang tepat dan adaptif sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada serta menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha di tengah persaingan yang semakin kompetitif.
Abstract:Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli termasuk dalam ranah fiqih muamalah niaga yang perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Islam menetapkan prinsip-prinsip syariah…
ariah yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, guna mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen pokok serta persyaratan standar akad salam pada transaksi jual beli pre-order yang dilaksanakan melalui platform toko online, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 103. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pedagang serta konsumen sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual telah memahami rukun dan syarat jual beli pre-order berdasarkan prinsip syariah. Praktik akad salam pada transaksi tersebut pada umumnya diterapkan dalam bentuk sistem pre-order. Namun demikian, pemahaman dan penerapan PSAK Syariah 103 masih belum dilakukan secara optimal, terutama terkait pencatatan dan pengakuan akuntansinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, akademisi, regulator, serta masyarakat dalam mendorong pengembangan praktik perdagangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan sesuai standar akuntansi syariah.
Abstract:Penelitian untuk memahami manajemen yang di gunakan dalam kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dan untuk mengetahui mutu pendidikan di SMK Terpadu Rangganis Bogor.Mengenai macam penelitian yang diterapkan bermakna penelitian…
nelitian ini ialah penelitian bidang dengan prosedur kualitatif, dan menggunakan pengkajian deskriptif, yang bermaksud untuk menyerahkan deskripsi mengenai manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Terpadu Rangganis Bogor. Instrumen bidang yang diterapkan adalah observasi, dasar wawancara, dan dokumentasi. Selagi observasi dan dokumentasi diterapkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Semua data yang terhimpun kemudian diolah dan pengkajian menggunakan pengkajian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Manajemen Kurikulum sudah hampir efektif dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. 2) Perencanaan kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dilakukan pertama dengan penyusunan team work yang kewajibannya ialah mengelola kurikulum dan pendidikan di sekolah. Fungsi guna mengembangkan mutu pendidikan.3) Pengorganisasian manajemen kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor memiliki susunan organisasi sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan satu persatu. 4) Pelaksanaan kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dikenali melalui proses penyelarasan bersama perjumpaan atau rapat yang dilaksanakan untuk pihak yang berkaitan dalam penerapan kurikulum. 5) Pengawasan telah terpenuhi dalam kegiatan manajemen pengelolaan SMK Terpadu Rangganis Bogor, akan tetapi sebagai hal berkaitan dengan pemantauan ini tetap perlu dikembangkan, bagaikan supervisi yang lebih mendalam melalui yayasan dengan menerapkan perangkat yang ternilai.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bagian Fasilitasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif…
eskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pimpinan DPRD, kepala bagian, subbagian, pegawai, dan tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi belum optimal. Ditemukan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian kerja yang belum maksimal, serta rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kerja anggota dewan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarsubbagian, serta belum terbentuknya budaya kerja yang mendukung produktivitas. Kesimpulan Sebagai bagian baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi masih menghadapi tantangan adaptasi struktural dan fungsional. Diperlukan penguatan manajemen internal, penyusunan SOP yang jelas, serta peningkatan kapasitas pegawai untuk mendorong efektivitas dan profesionalisme kinerja dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode Mind Mapping dalam meningkatkan minat belajar sejarah peserta didik kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta tahun ajaran 2025/2026. Penelitian tindakan kelas…
elas ini menggunakan model Kemmis & Taggart yang terdiri atas dua siklus: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui angket dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa dengan rata-rata nilai 70,31 pada siklus I menjadi 74,30 pada siklus II. Metode Mind Mapping mampu meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, meskipun beberapa siswa masih kurang fokus. Dengan demikian, metode ini efektif dalam meningkatkan minat dan partisipasi belajar sejarah pada jenjang SMA.
Abstract:Peningkatan penggunaan dompet digital oleh generasi muda, khususnya ShopeePay, mendorong pentingnya kajian terhadap dampaknya terhadap perilaku pengeluaran konsumtif. Dalam konteks RW 01 Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok…
riok yang sebagian lingkungannya dihuni oleh keluarga TNI dan Polri dengan nilai-nilai kedisiplinan keuangan muncul pertanyaan apakah kemudahan penggunaan dan promosi ShopeePay justru dapat mengurangi kecenderungan konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan dan promosi ShopeePay terhadap perilaku pengeluaran konsumtif masyarakat usia 18–25 tahun di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei, serta teknik pengumpulan data melalui kuesioner berbasis Google Form kepada 178 responden yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan promosi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran konsumtif. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks sosial yang memiliki kecenderungan kontrol keuangan yang tinggi, kemudahan dan promosi digital justru dapat mendorong perilaku konsumtif yang lebih terkendali. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami pengaruh karakteristik komunitas terhadap efektivitas strategi pemasaran digital, serta mendorong penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan variabel mediasi seperti literasi keuangan dan kontrol diri.