Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Non-formal education plays an important role in providing educational services to communities unable to complete formal education. One form of non-formal education that serves as an alternative education is the Package C…
Equivalency Education Program. This study aims to analyze the implementation of the community empowerment management function through the Package C Equivalency Education Program at PKBM Buana Mekar Baleendah using the POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) management approach. The study used a descriptive qualitative method with the research location at PKBM Buana Mekar, Bandung Regency. The research subjects consisted of PKBM managers, tutors, and Package C learners. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis used the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the planning function has been carried out through identifying community needs and preparing flexible learning programs. The organizing function is seen from the division of tutor tasks and a clear organizational structure. The implementation function is carried out through andragogy-based learning with lectures, discussions, questions and answers, and skills practice methods. Meanwhile, the supervisory function is carried out through learning evaluation, attendance monitoring, andsupervision of skills practice. Although the program's implementation has been quite successful, several obstacles remain, such as limited digital learning media, unstable student attendance rates, and suboptimal utilization of practical facilities. Overall, the Package C Program at Buana Mekar Community Learning Center (PKBM) has systematically implemented management functions to support the community empowerment process through equivalency education
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Malaka Tengah. Latar belakang penelitian ini didasarkan…
asarkan pada rendahnya kemampuan menulis teks eksplanasi, khususnya dalam mengembangkan ide, menyusun struktur teks, dan menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu (Quasi experimental design) dan desain nonequivalent control group design Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Malaka Tengah yang berjumlah 102 siswa. Sampel penelitian berjumlah 24 siswa yang terdiri atas kelas VIII A sebanyak 11 siswa dan kelas VIII C sebanyak 13 siswa sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan tes menulis teks eksplanasi berupa pretest dan posttest. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial melalui uji-t dengan bantuan program SPSS versi 23.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis teks eksplanasi siswa mengalami peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran Discovery Learning. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata posttest dibandingkan nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen. Selain itu, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penerapan model pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Malaka Tengah. Dengan demikian, model pembelajaran Discovery Learning efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi siswa.
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana opini publik terbentuk di media sosial terkait kontroversi dugaan manipulasi program giveaway yang dilakukan oleh creator TikTok Willie Salim. Penelitian menggunakan metode…
de kualitatif deskriptif dengan pendekatan Teori Resepsi Encoding/ Decoding dari Stuart Hall untuk melihat bagaimana Masyarakat menafsirkan informasi yang beredar di berbagai platform media sosial. Fokus penelitian diarahkan perbedaan antara citra positif yang ditampilkan dalam video TikTok dengan fakta di balik layar yang kemudian diungkap melalui kanal YouTube Podcast Bang Denny Sumargo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra Willie Salim sebagai kreator dermawan yang aktif membantu masyarakat selama periode 2023–2025 mengalami penurunan kepercayaan setelah muncul dugaan bahwa sebagian konten giveaway dibuat secara terencana atau settingan. Konten-konten tersebut sebelumnya berhasil menarik perhatian publik dengan jutaan penonton dan ratusan ribu likes. Temuan Penelitian juga memperlihatkan bahwa banyak netizen menganggap konten tersebut sebagai bentuk eksploitasi kemiskinan atau poverty porn demi mendapatkan perhatian dan popularitas di media sosial. Reaksi masyarakat kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian besar berada pada posisi oposisi, yaitu menolak dan mengkritik tindakan tersebut karena dianggap tidak jujur. Sebagian lainnya berada pada posisi negosiasi, yaitu tetap mengkritik kebohongan dalam konten tetapi masih menghargai adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, kelompok yang sepenuhnya mendukung Willie Salim semakin sedikit dan umumnya berasal dari pengikut setia yang tetap percaya pada sang kreator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbukanya informasi dari berbagai platform media sosial membuat audiens tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi lebih kritis dalam menilai konten digital. Fenomena ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyrakat terhadap pentingnya kejujuran, etika komunikasi, dan tanggung jawab moral dalam dunia media sosial.
Abstract:Money politics, referred to as "the mother of corruption," is a major and frequent problem in Indonesia’s direct leadership succession processes. Voter choice is not merely a procedure; the electoral process is an important…
rtant instrument to correct, assess, evaluate, and improve the administration of government. If vote-buying is allowed to continue, its impact can be significant and even harm the state or regions. Candidates who win through vote-buying have the potential to maintain power in an unhealthy manner.
This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Tanimbar Islands Regency in efforts to prevent vote-buying during the 2024 Regional Head Election. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Findings indicate that Bawaslu implemented various preventive strategies, such as public outreach, vulnerability mapping, and anti–vote-buying patrols. However, several constraints were identified, including limited human resources, difficult and remote geographic conditions, and a local political culture that remains tolerant of vote-buying transactions. This study recommends increasing community participation, utilizing technology in oversight activities, and strengthening cross-institutional collaboration to make efforts to prevent vote-buying more effective.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi integrasi spiritualitas Hendricus Leven ke dalam dimensi-dimensi kehidupan modern sebagai upaya mengatasi krisis makna dan dikotomi eksistensial di abad ke-21. Di tengah disrupsi teknologi dan…
an materialisme yang memicu kekosongan batin poverty of spirit, pemikiran Leven menawarkan paradigma spiritualitas yang inklusif dan holistik. Masalah utama yang diangkat adalah adanya pemisahan tajam antara ritus keagamaan dengan perilaku sosial dan praktis dalam masyarakat kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi konstruksi pemikiran Leven serta menganalisis integrasinya dalam dimensi intrapersonal, interpersonal, ekologis, dan transedental guna menciptakan keseimbangan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur library research. Analisis dilakukan melalui teknik analisis konten terhadap karya-karya mengenai Hendricus Leven serta sintesis teoritis dengan literatur spiritualitas kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas Leven merupakan sebuah “cara berada” way of being yang menjembatani jurang antara hal sakral dan profan. Secara intrapersonal, Leven menekankan pentingnya keheningan produktif untuk integritas diri. Dalam dimensi interpersonal, ia mewujudkan solidaritas dan belaras sebagai bentuk ibadah nyata. Pada dimensi ekologis, pemikirannya memandang alam sebagai ruang sakral yang haris dijaga, sementara secara transedental, ia menekankan kehadiran Tuhan dalam tugas keseharian yang sederhana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi spiritualitas Leven memberikan peta jalan bagi manusia modern untuk mencapai keutuhan eksistensial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya transformasi gaya hidup yang lebih sadar dan bertanggung jawab, di mana pelayanan kepada sesama dan alam menjadi manifestasi iman yang hidup. Nilai-nilai ini direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan karakter demi terciptanya masyarakat yang labih humanis dan spiritual.
Abstract:This research explores the themes of poverty and social discrimination in John Steinbeck's work entitled 'The Grapes of Wrath' through the perspective of Marxist theory. By using qualitative methods, including and in-depth…
th understanding, this research investigates the content of the extent to which the characters' analytical experiences are in line with Karl Marx's views on class struggle. Findings show emotional representations of poverty, depicted through the return of a person recently released from prison to meet basic needs, and social discrimination, such as the rejection of homeless groups as local residents. This research deepens the understanding of economic structures and dominance interactions, providing insight into the complex relationship between societal forces and individual experiences in this novel. The aim of this research is to understand the various forms of poverty and social discrimination by utilizing the Marxist theory proposed by Karl Marx.