Abstract:This article aims to examine the strengthening of the bi’ah lughawiyah (Arabic language environment) through madrasah management in supporting the effectiveness of Arabic language learning. This study employs a library research…
research method with a descriptive-qualitative approach by collecting data from various literature sources such as books, scientific journals, articles, and documents relevant to Islamic educational management and Arabic language learning. The results of the study indicate that the success of establishing a bi’ah lughawiyah is influenced by the role of madrasah management, which includes planning language programs, organizing language activities, implementing Arabic language habituation, and continuously evaluating the programs. In addition, the support of madrasah principals, teachers, and the educational environment are important factors in creating an active and communicative language atmosphere. Strengthening the bi’ah lughawiyah not only improves students’ Arabic language skills but also forms an Islamic academic culture within the madrasah environment. Therefore, well-directed and systematic madrasah management becomes one of the main keys to optimizing Arabic language learning in the era of contemporary education
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Kurikulum Merdeka dengan kebutuhan peserta didik di era digital pada jenjang sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai…
i sumber ilmiah berupa jurnal, buku, serta dokumen yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan cara membandingkan, mengkaji, dan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka secara konseptual telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital karena menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibilitas dalam pembelajaran, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam pembelajaran seperti e-learning, ujian berbasis daring, perpustakaan digital, serta sistem manajemen berbasis teknologi turut mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, kemampuan literasi digital peserta didik yang beragam, serta keterbatasan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerapan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital.
Abstract:Nature based curricula are often perceived as mere aimless play, despite their significant potential to meet formal learning targets. This study aims to analyze the role of teacher professionalism in integrating outdoor…
experiences (outbound) into formal learning outcomes for early childhood. The research method employed is descriptive qualitative through a literature study of reputable journals. The findings indicate that teacher professionalism, encompassing pedagogical competence and nature-educator identity, is the key to successful integration. Systematically designed outdoor activities are proven to significantly enhance children's executive functions, self-regulation, and literacy-numeracy skills. The discussion emphasizes that direct experience in nature is not a hindrance but a catalyst for formal academic achievements. In conclusion, effective integration requires teachers capable of mapping nature activities into national curriculum indicators. This study recommends specialized training for early childhood teachers to strengthen reflection and curriculum mapping skills in nature-based settings.
Abstract:This study aims to analyze the concepts, characteristics, principles, and dimensions of assessment in Arabic language learning, particularly in the four language skills: listening, speaking, reading, and writing. The study…
dy employed a qualitative approach using a library research design that focused on conceptual analysis of various academic literature relevant to language assessment. The data were collected through documentation techniques from books, scientific journal articles, and academic publications related to the evaluation of Arabic language learning. The data were then analyzed using content analysis to identify, classify, and synthesize various concepts related to language assessment practices. The findings reveal that assessment in Arabic language learning should be authentic, contextual, and oriented toward communicative competence, while integrating linguistic elements with language skills. In addition, assessment should be conducted based on the principles of validity, reliability, objectivity, practicality, transparency, fairness, and sustainability. The novelty of this study lies in its comprehensive explanation of the assessment dimensions across the four Arabic language skills, along with their indicators and assessment techniques. These findings provide implications for educators in designing Arabic language assessments that are more systematic, communicative, and relevant to language learning objectives.
Abstract:Pendidikan memiliki peran yang strategis dan tak tergantikan dalam membentuk individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks bangsa yang pluralistik…
seperti Indonesia — yang menaungi ratusan kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara — menumbuhkan toleransi antar umat beragama bukan sekadar tujuan pendidikan, melainkan sebuah keharusan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam upaya tersebut. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keimanan dan praktik ibadah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), saling menghormati (ihtiram), keadilan ('adalah), dan etika hidup berdampingan secara damai (tasamuh) di antara berbagai komunitas agama. Fondasi ini berpijak pada konsep Islam rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam — yang memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan karakter toleran dan inklusif. Bersamaan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan mendalam terhadap keberagaman sebagai unsur konstitutif dari identitas kewarganegaraan dan konstitusional Indonesia. Melalui integrasi sistematis nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran — khususnya melalui pedagogik yang dialogis, reflektif, berbasis proyek, dan pengalaman nyata — peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif yang autentik, menghargai dan merayakan perbedaan, serta secara aktif menolak segala bentuk diskriminasi, prasangka, dan intoleransi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis, mengidentifikasi tiga model integrasi PAI-PKn yang efektif: (1) Pembelajaran Tematik Lintas Pelajaran, (2) Proyek Sosial Kolaboratif, dan (3) Refleksi Teologis-Kewarganegaraan. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat fundamental dalam membangun kesadaran toleransi yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Lesson Plan (RPP) is an important component in the learning process that functions as a guide for teachers in conducting teaching and learning activities. This study aims to analyze Social Studies (IPS) lesson plans in the…
the 2013 Curriculum and the simplified lesson
plans, as well as to examine the differences, strengths, and weaknesses of both in
supporting the learning process. This research employs a descriptive qualitative approach
using a library research method and comparative analysis. Data were obtained from
official documents, books, and relevant scientific journals. The results show that the 2013
Curriculum lesson plan has complete, detailed, and systematic components, providing
structured guidance for teaching, but it tends to be complex and burdens teachers
administratively. Meanwhile, the simplified lesson plan only consists of three main
components, namely learning objectives, learning activities, and assessment, making it
more flexible, practical, and efficient. In Social Studies learning, the simplified lesson
plan is considered more relevant as it accommodates contextual and student-centered
learning. However, the effectiveness of the simplified lesson plan highly depends on
teachers’ pedagogical competence in designing and implementing learning activities.
Therefore, teachers’ skills and creativity are required to ensure that the simplified lesson
plan can optimally achieve learning objectives.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam…
pelaksanaannya. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan diversi dan pemulihan dibandingkan pemidanaan, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan restorative justice dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak. Meskipun pendekatan ini efektif dalam mengurangi proses peradilan formal dan meminimalisasi stigma terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sosialisasi agar penerapan asas restorative justice dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Abstract:Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada penguasaan akademik, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan…
kan manajemen pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 9 Luwu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan karakter telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun, terdapat beberapa kendala seperti pengaruh lingkungan luar, perbedaan latar belakang keluarga, kurangnya konsistensi siswa, serta keterbatasan sarana.