Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran selama periode 2014-2024. Kebijakan…
ijakan fiskal mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi dan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup data PDB tahunan, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB, dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Abstract:Ekonomi hijau merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan publik memegang peranan…
eranan penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui regulasi, insentif fiskal, dan program pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan kewirausahaan hijau menjadi aspek krusial dalam membangun kesadaran dan keterampilan bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara ekonomi hijau, kebijakan publik, dan pendidikan kewirausahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, tantangan dalam penerapannya, serta peran pendidikan dalam membentuk pola pikir wirausahawan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpaduan antara kebijakan adaptif dan pendidikan kewirausahaan berkelanjutan dapat menjadi katalisator dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, sangat penting agar kebijakan ekonomi hijau dapat berjalan efektif. Dengan demikian, integrasi kebijakan publik dan pendidikan kewirausahaan hijau menjadi kunci terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inklusif di era ekonomi hijau.
Abstract:The Fifth Industrial Revolution (Industry 5.0) presents both challenges and opportunities for global economic development, where advanced technologies such as Artificial Intelligence (AI), big data, and the Internet of Things…
hings (IoT) are transforming industries and societies. The main challenges include the lack of human capital preparedness to quickly adapt to technological advancements and the low level of environmental awareness in many industrial sectors. Economic growth that focuses excessively on natural resource exploitation exacerbates environmental degradation and climate change. Therefore, collaboration between human resources, technology, and environmental consciousness is essential to achieving sustainable and inclusive development.
This study aims to identify gaps in human resource readiness, technological utilization, and environmental awareness and to propose economic development strategies for the industry 5.0 era that address these challenges. The research method employed is a literature review, analyzing various academic papers, reports, and secondary data from scientific journals, government reports, and industry-related articles. The findings show that technology serves as a primary driver of innovation, but human-technology collaboration is crucial for creating sustainable value. Additionally, the rising environmental awareness offers opportunities for industries to shift towards more eco-friendly business models, such as the circular economy and renewable energy. Collaboration between governments, the private sector, academia, and civil society is needed to realize inclusive and sustainable development in this era.
Abstract:Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi penduduk mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya produksi sampah setiap tahun. Masalah sampah plastik, terutama dari…
barang sekali pakai yang menjadi isu krusial selama 15 tahun terakhir. Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Lombok, bergantung pada sektor pariwisata terutama pantai. Namun perkembangan pariwisata ini memicu masalah sampah di kawasan pantai khususnya sampah plastik. Sampah plastik yang sulit terurai mengancam ekosistem laut dan menurunkan daya tarik wisatawan. Penulis mengusulkan inovasi mesin Macoving sebagai solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik di kawasan pantai Lombok. Mesin ini mampu mengolah sampah plastik menjadi paving block bernilai ekonomis, menawarkan solusi ramah lingkungan, dan membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka relevan. Paving block ini dijual lebih murah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengelola sampah. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah, mencegah kerusakan lingkungan, dan mendukung ekonomi hijau. Hal ini sejalan dengan fokus Indonesia pada transisi energi baru terbarukan dan pembangunan berkelanjutan guna mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Abstract:Sejalan dengan program pemerintah dan adanya peraturan undang-undang mengenai jaminan dan kewajiban dari kepemilikan sertifikasi halal pada produk, maka ini menjadi daya tarik sendiri bagi pelaku usaha untuk membangun nama…
nama produk yang baik di mata konsumen . Urgensi label halal pada produk yang ditawarkan oleh UMKM sangat tinggi, khususnya bagi produk makanan. Artinya tidak hanya legalitas usaha yang dilirik oleh konsumen, tetapi label halal bagi sebagian konsumen telah menjadi pertimbangan tersendiri dalam memilih produk makanan yang hendak dikonsumsi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Dampak Sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen pada produk UMKM . Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran yang cukup kuat dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan dianggap sebagai motor penggerak perekonomian suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kausalitas murni atau sebab akibat, oleh karena itu dijudul diawali kata dampak. Bentuk data yang diperoleh baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif diteliti dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif verifikatif.
Abstract:Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan…
erupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.
Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Abstract:Dalam era digital yang semakin terkoneksi, tantangan dalam membangun kebhinekaan dan kesadaran multikultural menjadi semakin mendesak. Artikel ini mengkaji peran yang dimainkan oleh platform media sosial dalam memfasilitasi…
asi proses ini. Dengan menganalisis berbagai studi dan tinjauan literatur, peneliti menjelajahi bagaimana platform-platform media sosial dapat menjadi alat efektif untuk memperkuat kesadaran multikultural di antara pengguna mereka. Peneliti membahas strategi-strategi yang telah digunakan, termasuk kampanye kesadaran, pemberdayaan kelompok minoritas, dan promosi dialog antarbudaya. Melalui analisis ini, peneliti menyampaikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penggunaan yang cerdas dan strategis dari platform media sosial dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat kebhinekaan dalam masyarakat digital saat ini.Abstrak ini menyajikan sebuah tinjauan tentang peran yang dimainkan oleh platform media sosial dalam memfasilitasi proses pembangunan kebhinekaan dan kesadaran multikultural di era digital yang semakin terkoneksi. Strategi-strategi yang dibahas termasuk kampanye kesadaran, pemberdayaan kelompok minoritas, dan promosi dialog antarbudaya. Hasil pembahasan menyoroti pentingnya penggunaan yang cerdas dan strategis dari platform media sosial dalam memperkuat kebhinekaan dalam masyarakat digital saat ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana platform media sosial dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat kebhinekaan dan kesadaran multikultural di era digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Populasi yang digunakan dalam penelitian…
n ini adalah Masyarakat Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 responden dengan metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa Di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Dengan hasil ini diharapkan desa Sei Lama diharapkan melakukan pemekaran.
Abstract:Salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan hukum yakni terkait perlindungan terhadap anak. Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan bagi orang…
orang tuanya. Dalam melakukan literature riview,
penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan cara melakukan
pengumpulan data dari sumber sumber literasi seperti buku, jurnal selain itu dapat pula berupa
bahan dokumentasi, jurnal, surat kabar maupun majalah. Ada 3 topik pembahasan, antara lain
pengertian anak, kedudukan anak dan hak hak anak dalam peraturan perundang-undangan.
Kelebihan dalam buku ini yakni substansi buku sudah mengakomodir berkaitan dengan haka nak
dalam peraturan perundang-undangan, Dimana didalamya termat aturan aturan yang dijabarkan
secara rinci dengan penjabaran yang lugas dan jelas, sedangkan untuk kekurangannya, untuk
desain cover sedikit terkesan monoton, perlu penggunaan cover yang lebih menarik.
Kata Kunci : Pengertian Anak, Kedudukan Anak dan Hak Hak Anak
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.