Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam…
pelaksanaannya. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan diversi dan pemulihan dibandingkan pemidanaan, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan restorative justice dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak. Meskipun pendekatan ini efektif dalam mengurangi proses peradilan formal dan meminimalisasi stigma terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sosialisasi agar penerapan asas restorative justice dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Abstract:Media sosial telah menjadi platform utama untuk komunikasi akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi, namun hal ini juga memungkinkan penyebaran ujaran kebencian secara daring. Mengingat mahasiswa sedang aktif mengembangkan…
angkan identitas sosial mereka, fenomena ini sangat berbahaya karena berpotensi merusak perilaku prososial dan memperkuat prasangka yang telah ada. Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana lingkungan digital mempengaruhi pembentukan karakter seorang mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prasangka dan perilaku prososial mahasiswa dipengaruhi oleh paparan mereka terhadap ujaran kebencian daring di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan observasi dokumenter daring dengan analisis literatur. Data dikumpulkan dengan memeriksa dan mengevaluasi sejumlah artikel ilmiah relevan yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025.Berdasarkan temuan, paparan terhadap ujaran kebencian daring berkorelasi dengan peningkatan intoleransi sosial di kalangan mahasiswa, serta penurunan empati dan perilaku prososial. Di antara penyebab yang berkontribusi adalah efek disinhibisi daring, proses dehumanisasi, dan algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema. Kebutuhan mendesak akan pendidikan karakter dan literasi etika digital di lembaga pendidikan untuk mengurangi dampak berbahaya ini ditunjukkan oleh hasil penelitian tersebut. Sebagai kesimpulan, ujaran kebencian daring merupakan ancaman serius bagi perkembangan sosial anak muda, yang membutuhkan langkah-langkah pendidikan proaktif untuk mempromosikan masyarakat digital yang lebih penuh kasih sayang dan penerimaan.
Abstract:Supervisi administrasi pendidikan merupakan fungsi manajemen yang esensial dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan. Artikel ini membahas secara komprehensif tentang konsep, prinsip, ruang…
uang lingkup, dan implementasi supervisi administrasi pendidikan. Supervisi administrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi lebih sebagai upaya kolaboratif untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi pendidikan. Ruang lingkup supervisi mencakup administrasi kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Artikel ini menguraikan berbagai pendekatan supervisi (direktif, non-direktif, dan kolaboratif) serta teknik-teknik supervisi yang dapat diterapkan seperti observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, dan workshop. Proses supervisi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Supervisor dituntut memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, akademik, sosial, dan digital untuk menjalankan perannya secara efektif. Di era digital, supervisi administrasi mengalami transformasi dengan pemanfaatan e-supervision, big data, dan sistem manajemen sekolah digital. Tantangan yang dihadapi meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, kompetensi supervisor yang bervariasi, kompleksitas regulasi, dan budaya organisasi. Supervisi administrasi yang efektif memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi organisasi, akuntabilitas publik, penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif, pengembangan profesional, dan pencapaian standar nasional pendidikan. Keberhasilan supervisi sangat bergantung pada komitmen semua pihak, dukungan kepemimpinan, dan budaya organisasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Abstract:Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM-P) pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini menjadi kebutuhan penting untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan ketepatan pengelolaan data. Jurnal ini bertujuan…
rtujuan mendeskripsikan bagaimana SIM-P sederhana diterapkan dalam administrasi di RA PSM Tanjunganom berdasarkan pengalaman magang mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara informal, dokumentasi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan administrasi selama dua bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RA PSM Tanjunganom telah memulai penerapan SIM-P sederhana melalui pengarsipan digital, penyusunan perangkat pembelajaran berbasis komputer, pengelolaan data siswa, serta dokumentasi kegiatan menggunakan perangkat digital. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, implementasi SIM-P terbukti membantu efektivitas kerja guru dalam menyusun laporan dan mengelola arsip. Artikel ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital, perangkat teknologi, serta sistem penyimpanan data yang lebih terstruktur untuk mendukung penguatan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini.
Abstract:Sebagai lembaga Pendidikan Islam tradisional pesantren terus berupaya menjaga kekayaan intelektual Islam sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pendidkan masa kini, analisis ini mendalami kurikulum pesantren Al-Itqon Bugen…
gen Jawa Tengah, dengan pendalaman metode untuk memertahankan tradisi intelektual Islam mekanisme pewarisan dan aspek yang memengaruhi proses integrasinya dengan sistem Pendidikan. Hasil penelitian menampilkan bahwa struktur kurikulum yang terdiri dari 40% kajian kitab kuning dan 60% kurikulum nasional , proses pewarisnya dibuat melalui bandongan sorogan dan halaqah yang digabungkan dengan metode terbaru dan diskusi tematik seperti proyek kolaboratif kepemimpinan kyai yang progresif keterlibatan masyarakat dan kapisitas manajemen pesantren ialah sejumlah faktor tradisi mendorong integrasi. Keterbatasan tenaga Pendidik dalam berbagai aspek ketentuan akreditasi adalah rintangan utamanya berdasarkan penelitian ini. Pondok Al-Itqon berhasil mendirikan tradisi yang hidup dengan memakai model integrasi yang adaptif antara warisan intelektual Islam dan Pendidikan modern. Konsep tradisi berguna sebagai landasan untuk menjaga dan memperluas warisan intelektual Islam, peran penting pendidkan pesantren dalam ilmu klasik yang berdiri mepertahankan pola pembelajaran yang tersusun dan budaya religius yang kuat. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengenali betapa tradisi hidup, Pendidikan pesantren kyai, dan karakter guru dalam mempertahankan pewaris ilmu-ilmu Islam. Untuk menghidupkan Kembali ilmu tradisional di dunia modern menyatukan Pendidikan spiritual dan karakteristik dan spiritual formal, literatur klasik di awasi dengan menyeluruh. Hasil penelitian memberitahukan bahwa pesantren Al-Itqon berhasil mempertahankan kedudukan tradisional dan prinsip Islam klasik sementara tetap relevan dengan perkembangan Pendidikan modern dan melestarikan warisan keilmuan islam secara berkelanjutan.
Abstract:Penguatan literasi finansial pada anak usia dini menjadi salah satu fondasi penting untuk membentuk perilaku pengelolaan keuangan yang bijak sejak awal, namun pada praktiknya, pembelajaran literasi finansial di Lembaga PAUD…
AUD masih disampaikan secara verbal, bersifat abstrak, dan minim penggunaan media yang menarik sehingga anak mengalami kesulitan dalam memahami konsep kebutuhan dan keinginan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Pop-Up Book: “Dongeng Petualangan Lily dan Celengan Ajaib” sebagai media pembelajaran literasi finansial untuk usia 5-6 tahun. Penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan implementasi, dan evaluasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, validasi ahali, serta ujian coba skala kecil dan besar. Hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh nilai 92,5% dari ahli materi (sangat valid), 95% dari ahli media (sangat valid), dan 96,25% dari ahli pengguna (sangat praktis). Uji coba pembelajaran menunjukkan peningkatan pemahaman anak terhadap konsep kebutuhan dan keinginan, meningkatnya antusiasme, serta keterlibatan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, media pop-up book dinilai layak, menarik, dan efektif digunakan dalam pembelajaran literasi finansial di PAUD.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di MA Darul Istiqamah Leppangang. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui kepemimpinan kepala madrasah dalam…
am pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah tersebut dan untuk mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana pendidikannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala madrasah, tata usaha dan guru. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk faktor internal dan ekternal mengunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepala madrasah menerapkan gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatif, komunikatif, dan solutif. Kepala madrasah melibatkan seluruh unsur madrasah dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan menekankan nilai musyawarah (syura), transparansi, serta tanggung jawab bersama. Selain itu, nilai-nilai kepemimpinan islami seperti amanah, tanggung jawab, dan keikhlasan turut menjadi dasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan tersebut. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana di MA Darul Istiqamah Leppangang dilaksanakan secara terencana dan sistematis, mencakup tahap perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Meskipun madrasah menghadapi hambatan berupa keterbatasan dana dan minimnya tenaga teknis, kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama yang baik antara pihak madrasah, yayasan, masyarakat, serta pemerintah. (3) Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan utama madrasah terletak pada sistem kerja yang kolaboratif dan partisipatif, sedangkan kelemahannya berada pada aspek pendanaan. Dukungan dari yayasan dan program pemerintah menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sementara tantangan yang dihadapi berupa perubahan kebijakan serta meningkatnya persaingan antar lembaga pendidikan.
Abstract:Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi pihak pemungut pajak dalam pelaksanaan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan negara dan ekonomi masyarakat guna kemajuan…
majuan negara. Hal tersebut menjadikan kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat penting demi terealisasinya sebuah target yang ditargekan oleh sebuah lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka digunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Soekarno Hatta Bandung. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dan diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Pengumpulan data dengan cara penyebaran formulir kuesioner secara langsung. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji korelasi, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan f) dengan bantuan program SPSS.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X1) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 58,7%. Kemudian variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 92,6%. Sementara variabel sosialisasi pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 50,6%.