Abstract:Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dan institusi pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pegawai menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas…
layanan yang efisien, responsif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Rektorat Universitas Pattimura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja menurut Mahsun, yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai telah memberikan pelayanan yang cukup baik, ditandai dengan kecepatan, ketepatan, keterbukaan terhadap aspirasi stakeholder, dan penggunaan teknologi penunjang seperti SIAKAD. Meski demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, kendala teknis jaringan, dan disiplin kerja yang belum konsisten. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kompetensi, disiplin, serta inovasi pelayanan agar kualitas layanan publik dapat meningkat.
Abstract:Artikel ini mengkaji kontribusi Henricus Leven dalam pengembangan kehidupan misioner, khususnya dalam konteks misi Katolik. Henricus Leven dikenal sebagai tokoh yang memberikan sumbangan signifikan terhadap spiritualitas…
dan metodologi karya misi melalui pendekatannya yang menekankan inkarnasi nilai-nilai Injil dalam konteks local. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Leven mengintegrasikan pemahaman teologis dengan praktik pastoral yang kontekstual, menciptakan model misi yang tidak hanya berfokus pada evangelisasi tetapi juga pada pemberdayaan komunitas lokal. Kontribusinya meliputi pengembangan strategi pendampingan yang menghormati budaya setempat, pembentukan komunitas basis yang mandiri, serta penekanan pada dimensi sosial dari pewartaan Injil. Leven juga dikenal karena pendekatan dialogisnya yang mempromosikan perjumpaan autentik antara pewarta dan penerima kabar gembira, menghindari sikap paternalistik yang sering mewarnai karya misi pada masa tersebut. Visinya tentang gereja lokal yang berakar kuat dalam realitas sosio-kultural masyarakat setempat telah memberikan inspirasi bagi generasi misionaris berikutnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa warisan Henricus Leven tetap relevan bagi pembaruan metodologi misi kontemporer, terutama dalam konteks dialog antarbudaya dan inkulturasi yang menjadi tantangan gereja modern.
Abstract:Artikel ini mengkaji spiritualitas Hendrikus Leven (SVD), yang berakar pada penghayatan salib, kesederhanaan hidup, sikap mendengarkan, dan semangat misioner, serta menilai relevansinya dalam konteks kontemporer. Dengan…
pendekatan kualitatif berbasis studi literatur teologi dan sejarah Gereja di Nusa Tenggara, penelitian menafsirkan nilai-nilai inti spiritualitas Leven sebagai respons terhadap tantangan modern seperti individualisme, materialisme, dan distraksi digital. Temuan utama menunjukkan bahwa penghayatan salib menawarkan horizon harapan dalam menghadapi penderitaan sosial; kesederhanaan menjadi kritik atas budaya konsumtif; sikap mendengarkan mendorong empati dan dialog di tengah kebisingan informasi; sementara semangat misioner meneguhkan kepemimpinan rohani yang inkarnatif, dekat dengan umat, dan transformatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa spiritualitas Leven bukan sekadar warisan historis, melainkan kerangka praksis yang dapat memberi arah bagi pendidikan, pastoral, dan pembentukan karakter di era sekarang. Implikasi praktisnya mencakup pengembangan habitus hening-reflektif, pelayanan berkeadilan sosial, dan kepemimpinan berbasis kedekatan serta pengharapan.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar interaktif dalam meningkatkan partisipasi siswa di SMP Negeri Satap 2 Rano. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan lingkungan…
kungan sekolah sebagai sumber belajar interaktif dalam meningkatkan partisipasi siswa di SMP Negeri Satap 2 Rano dan untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa dengan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar interaktif di SMP Negeri Satap 2 Rano. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi terkait permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar interaktif di SMP Negeri Satap 2 Rano dilakukan melalui pemanfaatan taman sekolah, perpustakaan, dan area taman baca yang mendukung suasana belajar lebih variatif dan bermakna sehingga meningkatkan partisipasi siswa secara aktif dalam pembelajaran 2) tingkat partisipasi siswa tergolong tinggi, ditandai dengan keaktifan bertanya, berdiskusi, dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah yang kondusif dan terkelola dengan baik.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.
Abstract:Triwulan III-2024 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57%. Kondisi ini membuat persaingan usaha semakin ketat, termasuk bagi Restoran Bumi Kayu di Kabupaten Garut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan…
strategi pemasaran digital melalui media sosial, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya tarik dan retensi konsumen. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT. Data penulisan diperoleh melalui wawancara dengan tujuh informan serta sumber pendukung lainnya.Hasil penulisan menunjukkan bahwa Restoran Bumi Kayu memiliki kekuatan berupa konsep bernuansa alam, menu yang selalu diperbarui, serta pelayanan yang ramah, sementara kelemahan utama terletak pada pengelolaan media sosial dan keterbatasan promosi digital.
Dari sisi eksternal, terdapat peluang berupa tren pertumbuhan industri makanan dan meningkatnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, namun juga terdapat ancaman berupa persaingan usaha yang semakin ketat dan perubahan tren konsumen yang cepat. Berdasarkan hasil analisis, strategi yang paling sesuai adalah strategi S-O, yaitu penguatan branding melalui media sosial dengan menonjolkan konsep alam dan inovasi menu, disertai inovasi konten digital serta peningkatan kapasitas pengelola dalam literasi digital. Penerapan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan brand awareness, menarik konsumen baru terutama kalangan muda, membangun interaksi yang lebih kuat dengan pelanggan, serta memperkuat daya saing Restoran Bumi Kayu di tengah kompetisi industri kuliner yang semakin dinamis.
Abstract:This study discusses the implementation of Government Goods/Services Procurement Electronically (E-Procurement) from the perspective of Collaborative Governance in Pekanbaru City. The focus of this research is on the effetiveness…
etiveness of e-catalogs, the involvement of local business actors, and cooperation between local government agencies. The aim of this research is to analyze and describe the e-procurement process within a collaborative framework and to identify the obstacles faced. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techinuques through interviews with the local UKPBJ of Pekanbaru City, the Departement of Trade and Industry of Pekanbaru City, the Inspectorate of Pekanbaru dan the Department of Cooperatives and MSMEs of Pekanbaru City. The result of this study indicate that collaboration among actors is on going but not yet optimal, especially in horizontal dimensions. The involvement of local business actors is still limited due to a lack of technical assistance and information. This research recommends strebgthening the role of local governments as facilitators of collaboration, enchancing the capatity of business actors, and fostering synergy between institutions to achieve participatory, transparent procurement using domestic products.
Abstract:This research is motivated by the issue of the effectiveness of witness and victim protection within the Indonesian criminal justice system, which is considered not yet to fully reflect the values of restorative justice…
nor to be harmoniously integrated into the framework of the national legal system. Although regulatory frameworks have been established through Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as various regulations related to whistleblower and justice collaborator protection, their implementation continues to face normative and structural weaknesses. The lack of synchronization between the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and other sectoral regulations has resulted in the suboptimal role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in guaranteeing the rights of witnesses, victims, perpetrator-witnesses, and reporters, particularly in criminal cases with broad and organized impacts. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and the Pancasila Justice Theory, legal protection for witnesses and victims should not be merely procedural-formal in nature, but must be directed toward the restoration of dignity, the assurance of security, and the comprehensive protection of human rights. This study aims to analyze the regulatory weaknesses in witness and victim protection from the perspective of the criminal justice system and to reconstruct such regulations based on restorative justice values. Employing a normative legal research paradigm combined with conceptual, statutory, and theoretical approaches, this research positions the Pancasila Justice Theory as the grand theory, the Legal System Theory as the middle theory, and the Legal Protection Theory as the applied theory. The findings indicate that regulatory reconstruction is necessary through strengthening the institutional position of LPSK, harmonizing it with the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and reinforcing the protection of whistleblowers and justice collaborators in a more comprehensive and non-discriminatory manner. This reconstruction is directed toward establishing a witness and victim protection system oriented toward restoration (restorative justice), balanced interests among the parties, and the realization of social justice as mandated by the values of Pancasila and human rights principles.
Abstract:This study aims to determine the optimal strategy for managing the supply chain of Pangasius (catfish) in Saguling Village, West Bandung Regency. The study applies the Food Supply Chain Network (FSCN) approach and Cost Plus…
lus Pricing to evaluate supply chain effectiveness and determine appropriate product pricing. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving 50 respondents, consisting of fish farmers, middlemen, wholesalers, and market traders. The results indicate that the Pangasius distribution system still involves multiple intermediaries, resulting in relatively weak bargaining power for fish farmers. The distribution process takes approximately 1–2 days and is constrained by limited cold storage facilities, which affects product quality. Cost analysis shows that the cost of production is IDR 20,239.15 per kg, while the ideal selling price is IDR 22,263.06 per kg, with a profit margin of 10%. Improvements in the distribution system, better access to market information, and enhanced logistical support are necessary to increase distribution efficiency and improve farmers’ profitability.
Abstract:In the era of artificial intelligence (AI), the rise of pornographic deepfakes poses a serious threat to human dignity, privacy, and social stability. This phenomenon exploits deep learning technology to manipulate individuals’…
iduals’ faces into non-consensual pornographic content, often targeting women and public figures. This paper examines the ethics of Ibn Miskawayh, a 10th-century Muslim philosopher, specifically the concept of hifz al-nasl (preservation of lineage) as one of the five maqasid al-shari’a (Islamic principles), to address this issue. Hifz al-nasl emphasizes the protection of human lineage, including family honor, women’s dignity, and social integrity, which are relevant to the psychological damage, trauma, and moral degradation caused by deepfakes. Through an analysis of the texts Tahdhib al-Akhlaq and Al-Fauz al-Asghar, this concept is outlined as a preventive and curative principle: prevention through strengthening individual morals and regulating technology, and treatment through restorative justice. Ibn Miskawayh combines Aristotelian philosophy with Islam, making hifz al-nasl a collective obligation to maintain the balance of the soul (nafs) and society. Its applications to deepfakes include: (1) ethical use of AI based on piety and ‘adl; (2) legal regulations that protect privacy as an extension of preserving lineage; and (3) moral education to build digital resilience. This study concludes that Ibn Miskawaih’s approach offers a holistic framework, integrating spiritual, ethical, and legal dimensions, that is more adaptive than technological solutions alone. Recommendations include the development of contemporary fatwas and ethical AI platforms for the digital age.