Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pembelajaran di era Kurikulum Merdeka dengan fokus pada strategi pembelajaran dan implementasinya dalam praktik pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
ualitatif dengan metode studi literatur melalui pengumpulan, seleksi, dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, khususnya pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi utama yang diterapkan meliputi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek yang mampu meningkatkan keterlibatan, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, penggunaan asesmen formatif dan integrasi teknologi turut mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perbedaan kondisi antar sekolah. Secara keseluruhan, transformasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar dapat berjalan secara optimal.
Abstract:Dunia pendidikan saat ini, khususnya di abad ke-21 , membutuhkan cara belajar yang peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan , teknologi, dan berbagai kondisi dunia. Selain itu , cara belajar ini harus bisa mengembangkan kemampuan…
emampuan berpikir kritis, kreatif , berkolaborasi , dan mudah menyesuaikan diri pada diri siswa . Di Indonesia, situasi ini semakin rumit karena kurikulum yang sering berganti dan pengaruh pandemi COVID-19 yang menciptakan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar serta penurunan kualitas pengajaran. Untuk menjawab permasalahan tersebut , pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya pemikiran mendalam , pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang disesuaikan , serta pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini didedikasikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar melalui wawasan literatur . Kajian ini akan membedah cara penerapannya , faktor -faktor penentu keberhasilan, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa dampak yang baik, termasuk kemajuan yang lebih pesat dalam pembelajaran , pemanfaatan cara yang lebih sesuai dengan keadaan , serta peningkatan keterlibatan dan semangat belajar siswa. Guru pun mendapatkan ruang lebih luas untuk berkreasi dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, penerapan kurikulum ini masih terkendala oleh beberapa hal , seperti pemahaman guru yang belum menyeluruh , tantangan dalam melakukan asesmen awal dan pembelajaran yang beragam , serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kemampuan guru, dukungan dari pimpinan sekolah, dan ketersediaan sumber daya yang cukup . Maka dari itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak sekolah, dan para guru untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkokoh dukungan fasilitas, serta menjamin adanya kebijakan yang berkesinambungan agar implementasi Kurikulum Merdeka bisa berjalan maksimal dan merata.
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Lesson Plan (RPP) is an important component in the learning process that functions as a guide for teachers in conducting teaching and learning activities. This study aims to analyze Social Studies (IPS) lesson plans in the…
the 2013 Curriculum and the simplified lesson
plans, as well as to examine the differences, strengths, and weaknesses of both in
supporting the learning process. This research employs a descriptive qualitative approach
using a library research method and comparative analysis. Data were obtained from
official documents, books, and relevant scientific journals. The results show that the 2013
Curriculum lesson plan has complete, detailed, and systematic components, providing
structured guidance for teaching, but it tends to be complex and burdens teachers
administratively. Meanwhile, the simplified lesson plan only consists of three main
components, namely learning objectives, learning activities, and assessment, making it
more flexible, practical, and efficient. In Social Studies learning, the simplified lesson
plan is considered more relevant as it accommodates contextual and student-centered
learning. However, the effectiveness of the simplified lesson plan highly depends on
teachers’ pedagogical competence in designing and implementing learning activities.
Therefore, teachers’ skills and creativity are required to ensure that the simplified lesson
plan can optimally achieve learning objectives.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran Project-Based Learning (PjBL) yang berorientasi pada Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran IPAS…
di SDN Dukuhmencek 04. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam proses pembelajaran, interaksi, serta pengalaman guru dan siswa dalam penerapan model tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PjBL melalui proyek pembuatan pop-up book kearifan lokal mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna, serta mendorong berkembangnya keterampilan HOTS dan kompetensi abad ke-21 (4C), yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Siswa terlibat secara langsung dalam proses merancang, menyusun, dan mempresentasikan produk, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi simultan antara PjBL, HOTS, dan keterampilan abad ke-21 dalam konteks pembelajaran IPAS berbasis kearifan lokal, serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk mengungkap proses implementasi secara nyata di kelas. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya kajian pembelajaran abad ke-21 dan secara praktis memberikan panduan bagi guru dalam merancang pembelajaran inovatif, kontekstual, dan berbasis proyek di sekolah dasar.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam…
pelaksanaannya. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan diversi dan pemulihan dibandingkan pemidanaan, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan restorative justice dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak. Meskipun pendekatan ini efektif dalam mengurangi proses peradilan formal dan meminimalisasi stigma terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sosialisasi agar penerapan asas restorative justice dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Abstract:Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada penguasaan akademik, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan…
kan manajemen pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 9 Luwu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan karakter telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun, terdapat beberapa kendala seperti pengaruh lingkungan luar, perbedaan latar belakang keluarga, kurangnya konsistensi siswa, serta keterbatasan sarana.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk serta langkah-langkah implementasi manajemen mutu terpadu (Total Quality Management/TQM) dalam pelayanan administrasi di SMP Negeri 8 Palopo. Penelitian menggunakan pendekatan…
endekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TQM telah berjalan dengan baik melalui pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, penerapan SOP yang jelas, serta keterlibatan aktif seluruh stakeholder. Proses implementasi dilakukan melalui siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Secara keseluruhan, pelayanan administrasi di sekolah ini dinilai efektif, terstruktur, dan mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas layanan pembelajaran di SMA Negeri 2 Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan…
jenis penelitian eksplanatori. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa sebanyak 65 responden yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui angket dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 53,85 (89,79%), sedangkan kualitas layanan pembelajaran berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 43,88 (91,34%). Hasil analisis regresi menunjukkan persamaan Y = 6,250 + 0,699X dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kedua variabel. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,651 menunjukkan bahwa 65,1% kualitas layanan pembelajaran dipengaruhi oleh manajemen sarana dan prasarana. Dengan demikian, semakin baik manajemen sarana dan prasarana, maka semakin tinggi kualitas layanan pembelajaran yang dihasilkan.