Abstract:Abstract: Vocational education faces significant challenges in adapting its curriculum to meet the ongoing needs of industry. This study aims to assess the effectiveness of Project-Based Learning (PjBL) in improving the…
skills of students in the Business Administration Study Programme at the Medan City Polytechnic. A mixed-method research approach was used, involving 85 students and 5 lecturers. Quantitative data was obtained using a Likert scale questionnaire to measure students' views before and after the implementation of PjBL, while qualitative data was collected through semi-structured interviews, observations, and project document analysis. The results of descriptive analysis and paired sample t-tests show a significant increase (p < 0.05) in all skill dimensions, with the highest growth in problem solving (42%), team collaboration (38%), and communication (35%). Qualitative findings underscore the importance of project alignment with industry needs and lecturer support as key elements of success. Students also reported improvements in independent learning, critical thinking skills, and readiness to enter the workforce. The conclusion of this study is that PjBL has proven to be effective in aligning vocational education with industry demands. The proposed recommendations include more structured project planning, more intensive industry involvement, and continuous evaluation to strengthen learning outcomes.
Â
Keywords: Project-Based Learning; vocational education; Business Administration;Â industrial skills; blended learning
Â
Abstrak: Pendidikan vokasi menghadapi tantangan signifikan dalam menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis di Politeknik Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran, yang melibatkan 85 mahasiswa dan 5 dosen. Data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan kuesioner berskala Likert untuk mengukur pandangan mahasiswa sebelum dan setelah penerapan PjBL, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural, observasi, dan analisis dokumen proyek. Hasil dari analisis deskriptif dan uji t sampel berpasangan menunjukkan ada peningkatan yang signifikan (p < 0,05) di semua dimensi keterampilan, dengan pertumbuhan tertinggi pada pemecahan masalah (42%), kolaborasi tim (38%), dan komunikasi (35%). Temuan kualitatif menggarisbawahi pentingnya keselarasan proyek dengan kebutuhan industri dan dukungan dosen sebagai elemen kunci keberhasilan. Mahasiswa juga melaporkan peningkatan dalam kemandirian belajar, keterampilan berpikir kritis, dan kesiapsiagaan untuk memasuki dunia kerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PjBL terbukti efektif dalam menyelaraskan pendidikan vokasi dengan tuntutan industri. Rekomendasi yang diusulkan meliputi perencanaan proyek yang lebih terstruktur, keterlibatan industri yang lebih intensif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memperkuat hasil pembelajaran.
Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Proyek; pendidikan vokasi; Administrasi Bisnis; keterampilan industry; metode campuran.
Abstract:Abstract:Â The Minister of Finance's statement regarding the teacher and lecturer salary policy sparked mixed public reactions, particularly on social media. This study aims to analyze the sentiment of the Indonesian public,…
ublic, particularly Instagram users, regarding this statement using the Nae Bayes algorithm. Data was collected through scraping using Instant Data Scrapper in August 2025, totaling 939 data points. Preprocessing steps included cleansing, tokenizing, stopword removal, and stemming. The data were then classified into two sentiment categories: positive and negative. The results showed that the majority of Instagram user sentiment tended to be negative (859 data points, representing 91.5%), while positive sentiment accounted for 89 data points, representing 9.5%. The Nae Bayes model achieved an accuracy of 0.87 in classifying public opinion. These findings indicate that the Nae Bayes algorithm is effective in analyzing public opinion on sensitive issues on social media. Furthermore, the results of this study can serve as a reference for the government and policymakers in understanding public perception and formulating more appropriate communication strategies related to education policy.
Â
Keyword:Â Sentiment Analysis, Nae Bayes, Minister of Finance, Instagram, Text Analysis.
Â
Abstrak:Â Pernyataan Menteri Keuangan tentang kebijakan gaji guru dan dosen memicu beragam reaksi publik, khususnya di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat Indonesia, terutama pengguna Instagram, terhadap pernyataan tersebut dengan menggunakan algoritma Nae Bayes. Data dikumpulkan melalui proses scraping menggunakan Instant Data Scrapper pada Agustus 2025 dengan jumlah 939 data. Kemudian dilakukan tahap praproses meliputi cleansing, tokenizing, stopword removal, dan stemming. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam dua kategori sentimen, yaitu positif dan negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas sentimen pengguna Instagram cenderung Negatif (859 data dengan persentase 91,5%), sedangkan sentimen positif berjumlah 89 data dengan persentase 9,5%. Model Nae Bayes mencapai tingkat akurasi sebesar 0,87 dalam mengklasifikasikan opini publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa algoritma Nae Bayes efektif dalam menganalisis opini publik pada isu sensitif di media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memahami persepsi publik serta merumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat terkait kebijakan pendidikan.
Â
Kata kunci:Â Sentimen Analisis, Nae Bayes, Menteri Keuangan, Instagram, Analisis Teks.
Abstract:Abstract: Corruption in Indonesia has caused state losses of up to trillions of rupiah annually, while existing legal mechanisms still focus on criminalizing perpetrators and are not optimal in recovering state assets. The…
he disparity between state losses and recovered assets (state loss recovery gap) highlights the weakness of regulations that rely solely on confiscation of assets through criminal decisions (conviction-based asset forfeiture). This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach to examine the urgency of ratifying the Asset Forfeiture Bill. The results of the study indicate that the implementation of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) mechanism is highly relevant to addressing obstacles to law enforcement, particularly in cases where perpetrators have fled, died, or are difficult to prove criminally. Internationally, similar mechanisms have been implemented effectively in the United States, the United Kingdom, and Switzerland, and are in accordance with the mandate of the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). However, the ratification of this bill remains hampered by political resistance and concerns about abuse of authority. Therefore, transparent, accountable regulatory design and oversight by an independent judiciary are necessary to ensure this legal instrument functions optimally. In conclusion, the ratification of the Asset Confiscation Bill is a strategic step to strengthen corruption eradication, close the state loss recovery gap, and restore public rights more equitably.
Â
Keyword: corruption, asset forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, UNCAC, asset recovery
Â
Abstrak: Korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun, sementara mekanisme hukum yang ada masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum optimal dalam memulihkan aset negara. Ketimpangan antara kerugian negara dan aset yang berhasil dikembalikan (state loss recovery gap) memperlihatkan kelemahan regulasi yang hanya mengandalkan perampasan aset melalui putusan pidana (conviction-based asset forfeiture). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sangat relevan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum, terutama pada kasus pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau sulit dibuktikan secara pidana. Secara internasional, mekanisme serupa telah diterapkan efektif di Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss, serta sesuai dengan amanat United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun, pengesahan RUU ini masih terkendala resistensi politik dan kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan desain regulasi yang transparan, akuntabel, serta diawasi peradilan independen agar instrumen hukum ini dapat berfungsi optimal. Kesimpulannya, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, menutup celah state loss recovery gap, dan memulihkan hak-hak publik secara lebih adil.
Â
Kata kunci: korupsi, perampasan aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, UNCAC, pemulihan aset.
Abstract:Â Abstract: This study aims to analyze the role of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) in preventing juvenile crime and its impact on law enforcement in Indonesia. The research…
arch method used is normative juridical with a legislative approach and conceptual through literature study. The results of the study indicate that the SPPA Law provides a strong legal basis for the implementation of diversion and restorative justice so as to reduce recidivism rates, reduce stigma, and protect the rights of children in conflict with the law. The existence of the Correctional Center (BAPAS) also plays an important role in accompanying children, developing community literacy, and facilitating diversion. The impact on law enforcement is a paradigm shift from repressive to humanistic, rehabilitative, and educational authorities. However, the implementation of the SPPA Law still faces obstacles in the form of limited human resources, infrastructure, and suboptimal public understanding. The conclusion of this study confirms that the SPPA Law contributes significantly to preventing juvenile crime while strengthening the protection of children's rights in the criminal justice system in Indonesia.
Keyword: SPPA Law; child criminal offenses; restorative justice; diversion; law enforcement
Â
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam mencegah tindak pidana anak dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SPPA memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan diversi dan keadilan restoratif sehingga dapat menekan angka residivisme, mengurangi stigma, dan melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga berperan penting dalam pendampingan anak, penyusunan litmas, serta fasilitasi diversi. Dampak yang muncul terhadap penegakan hukum adalah pergeseran paradigma aparat dari represif ke arah humanis, rehabilitatif, dan edukatif. Namun, implementasi UU SPPA masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pemahaman masyarakat yang belum optimal. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa UU SPPA berkontribusi signifikan dalam mencegah tindak pidana anak sekaligus memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kata kunci: UU SPPA; tindak pidana anak; keadilan restoratif; diversi; penegakan hukum
Abstract:Abstract: This research aims to design and develop an Augmented Reality (AR)-based interactive learning media application using the SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algorithm intended for children aged 6–8 years…
years at Madrasah AFD V Mayang. The main focus of this media is to introduce the vocabulary of fruits in Arabic in a visual, attractive, and fun way according to the characteristics of early childhood. The application was developed using the waterfall method which includes the stages of needs analysis, system design, implementation using Unity 3D and Blender, testing, and evaluation. The app allows children to scan real surfaces through their Android device's camera and display 3D fruit objects along with pronunciations in Arabic without using markers. Based on the results of the experiment conducted, it is known that 80.33% of students have experienced an increase in understanding of Arabic vocabulary of fruits, while 86% of students feel more enthusiastic and focused on learning using this medium compared to conventional methods. Teachers also gave positive responses to the usefulness of the application as an effective and fun teaching aid. With high stability of 3D objects thanks to SLAM algorithms, this application succeeds in creating an immersive, contextual, and adaptive learning experience for today's digital learning needs. This research is expected to be an innovative solution in Arabic language learning and encourage the use of AR technology in early childhood education more broadly.
Keyword: Augmented Reality, SLAM, Arabic, Interactive Media, Early Childhood, Unity
3D, Digital Education
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi media pembelajaran interaktif berbasis Augmented Reality (AR) menggunakan algoritma SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) yang ditujukan untuk anak-anak usia 6–8 tahun di Madrasah AFD V Mayang. Fokus utama dari media ini adalah memperkenalkan kosakata buah-buahan dalam bahasa Arab secara visual, menarik, serta menyenangkan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Aplikasi dikembangkan menggunakan metode waterfall yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi menggunakan Unity 3D dan Blender, pengujian, serta evaluasi. Aplikasi memungkinkan anak-anak memindai permukaan nyata melalui kamera perangkat Android dan menampilkan objek 3D buah-buahan beserta pelafalan dalam bahasa Arab tanpa menggunakan marker. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, diketahui bahwa 80,33% siswa mengalami peningkatan pemahaman terhadap kosakata buah-buahan berbahasa Arab, sedangkan 86% siswa merasa lebih antusias dan fokus belajar menggunakan media ini dibandingkan metode konvensional. Guru juga memberikan tanggapan positif terhadap kebermanfaatan aplikasi sebagai media bantu ajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan stabilitas objek 3D yang tinggi berkat algoritma SLAM, aplikasi ini berhasil menciptakan pengalaman belajar yang imersif, kontekstual, serta adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran digital masa kini. Penelitian ini diharapkan menjadi solusi inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab serta mendorong pemanfaatan teknologi AR dalam pendidikan anak usia dini secara lebih luas.
Kata kunci: Augmented Reality, SLAM, Bahasa Arab, Media Interaktif, Anak Usia Dini,
Unity 3D, Pendidikan Digital
Abstract:Abstract: The development of information technology encourages organizations to integrate it in support of business operations and the achievement of strategic goals. Evaluation and monitoring of IT governance are necessary…
ary to optimize benefits and manage emerging risks. This study was conducted at the Meteorological Station of BMKG Malikussaleh, North Aceh, which had previously never conducted an evaluation of its IT governance. Several challenges faced include risk management, information security, limited IT resource capabilities, and the absence of a structured evaluation tool. COBIT 2019 was selected as the framework due to its flexibility in aligning business objectives with IT and its effectiveness in risk evaluation and management. The evaluation was carried out through the identification of design factors, questionnaire distribution, and analysis using capability levels and GAP analysis. The results identified five priority process objectives with an importance value ?75, namely: EDM03, APO12, DSS03, DSS04, and DSS05. The current capability levels show that EDM03 and DSS05 are at level 4, APO12 at level 3, and DSS03 and DSS04 at level 2. Meanwhile, the expected capability level for all five processes is level 4. The GAP analysis revealed capability gaps in APO12 (1 level), DSS03 (2 levels), and DSS04 (2 levels), which have become the main focus for improving IT governance at BMKG Meteorological Station Malikussaleh.
Keyword: Information Technology; Evaluation; Capability Level; COBIT 2019; Gap; IT Governance
Abstrak: Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk mengintegrasikannya dalam mendukung operasional bisnis dan pencapaian tujuan strategis. Evaluasi dan monitoring tata kelola teknologi informasi diperlukan guna mengoptimalkan manfaat dan mengelola risiko yang muncul. Penelitian ini dilakukan di BMKG Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara, yang sebelumnya belum pernah melakukan evaluasi tata kelola TI. Beberapa tantangan yang dihadapi mencakup pengelolaan risiko, keamanan informasi, keterbatasan sumber daya TI, serta belum adanya alat evaluasi yang terstruktur. COBIT 2019 dipilih sebagai kerangka kerja karena fleksibilitasnya dalam menyelaraskan tujuan bisnis dengan TI serta kemampuannya dalam evaluasi dan pengelolaan risiko. Evaluasi dilakukan melalui penentuan design factors, penyebaran kuesioner, serta analisis capability level dan GAP analysis. Hasil penelitian menunjukkan lima objektif proses prioritas dengan nilai kepentingan ?75, yaitu: EDM03, APO12, DSS03, DSS04, dan DSS05. Tingkat kapabilitas saat ini menunjukkan EDM03 dan DSS05 berada pada level 4, APO12 pada level 3, sedangkan DSS03 dan DSS04 pada level 2. Sementara itu, tingkat kapabilitas yang diharapkan untuk kelima proses tersebut adalah level 4. GAP analysis menunjukkan adanya kesenjangan pada APO12 (1 level), DSS03 (2 level), dan DSS04 (2 level), yang menjadi fokus utama perbaikan tata kelola TI di BMKG Stasiun Meteorologi Malikussaleh.
Kata kunci: Teknologi Informasi; Evaluasi; Tingkat Kapibilitas; COBIT 2019; Kesenjangan; Tata Kelola TI
Abstract:Abstract:In the current modern era, the competitive situation of the manufacturing industry has increased and is very tight. The importance of production efficiency in a company is to increase revenue, which is the goal…
of every company by minimizing waste. One approach used to minimize waste is lean manufacturing. The study was conducted on a company that produces and markets products in the form of lamp posts on public roads and toll roads. The problem that often occurs in the manufacturing process of product items is that many production processes are not achieved according to the standard time set by the Company. In this study, a Lean Manufacturing analysis was carried out to improve the lamp post production process using the Value Stream Analysis Tools (Valsat) method. Based on this study, the type of waste waiting is the most dominant type of waste with a percentage of 19.55%. In second place is the type of waste overproduction with a cumulative percentage of 18.54% while waste motion is 17.32%. Based on the current state value stream mapping, the process cycle efficiency of the Hexagonal Lamp Post manufacturing process is 98%.Â
Â
Keyword:Lean Manufacturing, Waste, Value Stream Analysis Tools, Process Cycle  EfficiencyÂ
Â
Abstrak:Pada era modern saatinisituasipersainganindustri manufakturmengalamikenaikan dan sangat ketat.Pentingnyaefisiensiproduksidalamsebuahperusahaanadalahuntukmeningkatkanpendapatandimanahalinimerupakantujuansetiap perusahaandenganmemperkecilterjadinyawaste. Salah satupendekatan yang digunakanuntukmeminimalisirwasteadalahlean manufactring.Penilitiandilakukan pada perusahaan yang memproduksisertamemasarkanprodukberupatiang-tianglampu yang ada di jalanruasjalanumum dan jalantol. Permasalahan yang seringterjadi pada proses manufaktur item produkmasihbanyak proses produksi yang tidaktercapaidengansesuaiwaktustandar yang sudahditetapkan oleh Perusahaan. Dalam penelitianini, dilakukananalisisLeanManufacturinguntukperbaikan proses produksitianglampumenggunakanmetodeValueStreamAnalysisTools (Valsat). Berdasarkanpenelitiantersebutdiperolehjeniswaste waitingmerupakanjeniswaste yang paling mendominasidenganpersentasesebesar 19,55%. Pada urutankeduaterdapatjeniswaste overproductiondenganpersentasekumulatifsebesar 18,54% sedangkanwaste motionsebesar 17,32 %. Berdasarkancurrent state value stream mapping, process cycle eficiency proses pembuatanTiangLampu Hexagonal diperolehnilai 98 %.Â
Â
Kata kunci:Lean Manufacturing, Waste, Value Stream Analysis Tools, Process Cycle  EfficiencyÂ
Abstract:Abstract:MSMEsstillfacevariousobstacles, especially in termsofregulationsandlicensingwhich are oftenconfusingand not in syncbetweenlawsandtheirimplementingregulations. Changestotheprovisions in Law Number 6 of 2023 concerningJobCreation,…
rningJobCreation, such as articlesthat are open tomultipleinterpretations, make MSME actorsreluctanttotakecareofpermitsdueto legal uncertainty, complicatedprocesses, andconcernsabouttaxes. Therefore, itisnecessarytostrengthenthe legal umbrella, simplifythebureaucracy, andoptimizeempowermentfromthegovernmentsothatMSMEscandevelop, competehealthily, andbecomethe main pillars in supportingthenationaleconomy. Thesematerials were thenanalyzedqualitativelywith a descriptiveanalyticalapproach. Legal certainty in theempowermentanddevelopmentofMSMEsthroughbusinesslicensingbasedon Law Number 6 of 2023 concerningJobCreationand Law Number 20 of 2008 concerningMicro, Smalland Medium Enterprises isseenfromArticle 87 whichstatesthewordsexemptlicensingfeeswhileArticle 92 Paragraph 2, thisprovidesdifferentinterpretationsofwhethermicrobusinessesactuallygetfreefeesor not. Becausethephrase "can" in Article 92 Paragraph 2 canmeanyesorno, whilethephrase "freeinglicensingfees" in Article 87 meanscompletelyfreeing. The contradictionbetweenthesearticlescreates legal uncertaintyregardingtheexemptionoflicensingfeesandthereductionoflicensingfeesforMSMEs.Â
Â
Keyword:Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Licensing, Empowerment and DevelopmentÂ
Â
Abstrak: UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi dan perizinan yang seringkali membingungkan dan tidak sinkron antara undang-undang dan aturan pelaksananya. Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti pasal yang multitafsir, membuat pelaku UMKM enggan mengurus perizinan karena ketidakpastian hukum, proses yang rumit, serta kekhawatiran terhadap pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan payung hukum, penyederhanaan birokrasi, serta pemberdayaan yang lebih optimal dari pemerintah agar UMKM dapat berkembang, bersaing secara sehat, dan menjadi pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis Kepastianhukumdalampemberdayaan dan pengembangan UMKM melaluiperizinanberusahaberdasarkanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengahdilihatdari Pasal 87 yang menyebutkan kata membebaskanbiayaperizinansedangkan Pasal 92 Ayat 2, halinimemberikanpenafsiran yang berbeda-bedaapakahsejatinya Usaha mikromendapatkanbebasbiayaatautidak. Karena frasa kata dapat pada Pasal 92 Ayat 2 bisaberartiyaatautidak, sedangkanfrasamembebaskanbiayaperizinandalam Pasal 87 berartisepenuhnyamembebaskan. Adanya kontradiksiantarpasalinimenimbulkanketidakpastianhukumterhadappembebasanbiayaperizinan dan keringananbiayaperizinanberusahapelaku UMKM.Â
Kata kunci: Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perizinan, Pemberdayaan dan  PengembanganÂ
Abstract:Abstract:The low level of students' understanding of chemical bonding is caused by the abstract nature of the material and the lack of use of interactive learning media that support concept visualization. In addition, teachers…
achers tend to still use conventional printed modules that are considered less interesting. To overcome these problems, this study aims to develop an e-module based on Augmented Reality (AR) technology with a Problem Based Learning (PBL) learning approach on chemical bonding material, as well as to measure the level of validity and student responses to the e-module. This study uses the Research and Development (R&D) method with a 4D development model that includes the Define, Design, Develop, and Disseminate stages. The research subjects were 28 students of class X-2 of SMA Negeri 18 Medan in the 2024/2025 academic year. The instruments used included an interview questionnaire, a validation questionnaire from material and media experts, and a student response questionnaire. The validation results by material experts showed a validity level of 97.1%, while the validation results by media experts showed a validity level of 97.2%, both of which are in the very valid category. Meanwhile, the results of the student response questionnaire for the e-module showed an average score of 91%, which is categorized as very practical. This study demonstrates that the integration of AR technology into the e-module is effective in increasing learning engagement and student understanding of abstract concepts, as well as supporting independent and interactive problem-based learning.Â
Keyword:E-Module, Augmented Reality (AR), Problem Based Learning (PBL), Chemical  Bonding, 4D DevelopmentÂ
Abstrak: Rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi ikatan kimia disebabkan oleh sifat materi yang abstrak serta kurangnya penggunaan media pembelajaran interaktif yang mendukung visualisasi konsep. Selain itu, guru cenderung masih menggunakan modul cetak konvensional yang dinilai kurang menarik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-modul berbasis teknologi AugmentedReality (AR) dengan pendekatan pembelajaran Problem BasedLearning (PBL) pada materi ikatan kimia, serta mengukur tingkat validitas dan respon peserta didik terhadap e-modul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Researchand Development (R&D) dengan model pengembangan 4D yang meliputi tahap Define, Design, Develop, dan Disseminate. Subjek penelitian adalah 28 siswa kelas X-2 SMA Negeri 18 Medan tahun ajaran 2024/2025. Instrumen yang digunakan meliputi angket wawancara, angket validasi ahli materi dan media, serta angket respon peserta didik. Hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan tingkat validitas sebesar 97,1%, sedangkan hasil validasi oleh ahli media menunjukkan tingkat validitas sebesar 97,2%, keduanya masuk dalam kategori sangat valid. Sementara itu, hasil angket respon siswa terhadap e-modul menunjukkan nilai rata-rata 91%, yang termasuk kategori sangat praktis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi AR dalam e-modul efektif dalam meningkatkan daya tarik pembelajaran dan pemahaman peserta didik terhadap konsep abstrak, serta mendukung proses pembelajaran yang mandiri dan interaktif berbasis masalah.Â
Kata kunci:E-Modul, Augmented Reality (AR), Problem Based Learning (PBL), Ikatan Kimia, Pengembangan 4DÂ
Abstract:Abstract:Legal provisionsagainstthedistributionofpornographiccontent in Indonesia alreadyhave a fairlystrongandcomprehensive legal basis. AlthoughtheCriminal Code does not specificallyregulatepornography, articlesrelatedtomoralitycanbeused,…
tomoralitycanbeused, and are strengthenedbytheexistenceofthe ITE Law andthePornography Law as specialregulations. The Pornography Law acts as lexspecialis, providingclearer legal certainty, whilethe ITE Law takesactionagainstdistribution via electronic media. In practice, as seen in DecisionNumber 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, thejudgeconsidersthe legal aspects (basedonevidenceand legal provisions) and non-legal aspects (thedefendant'sattitudeandregret). HarmonizationbetweentheCriminal Code, the ITE Law, andthePornography Law isveryimportanttocreateefficientand non-overlappinglawenforcement. In addition, strongsynergybetweenlawenforcementagenciessuch as thepolice, prosecutors, andcourtsneedstobeimproved, sothattheapplicationofthelawisconsistentandfair. Law enforcementmustalsoprioritizetheaspectofbenefitthrougheducationandprevention, not justpunishment. Equallyimportant, attentiontovictims in pornographycasesmustbeincreased, consideringthatthepsychologicalandsocialimpactstheyexperience are oftenoverlooked. Therefore, a comprehensive, fair, andadaptive legal approachwillcreatebetterprotectionforthecommunityandincreasepublictrust in thejusticesystem.Â
Â
Keyword:Law Enforcement, Spreading Pornographic Content, Social MediaÂ
Â
Abstrak: Ketentuan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan komprehensif. Meskipun KUHP belum mengatur secara khusus mengenai pornografi, pasal-pasal terkait kesusilaan dapat digunakan, dan diperkuat dengan keberadaan UU ITE dan UU Pornografi sebagai regulasi khusus. UU Pornografi berperan sebagai lexspecialis, memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, sementara UU ITE menindak penyebaran melalui media elektronik. Dalam praktiknya, seperti terlihat pada Putusan Nomor 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, hakim mempertimbangkan aspek yuridis (berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum) dan non yuridis (sikap dan penyesalan terdakwa).Harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efisien dan tidak tumpang tindih. Selain itu, sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu ditingkatkan, agar penerapan hukum berjalan konsisten dan adil. Penegakan hukum juga harus mengedepankan aspek kemanfaatan melalui edukasi dan pencegahan, bukan semata-mata hukuman. Tak kalah penting, perhatian terhadap korban dalam kasus pornografi harus ditingkatkan, mengingat dampak psikologis dan sosial yang mereka alami sering kali diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang menyeluruh, adil, dan adaptif akan menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Â
Â
Kata kunci: Penegakan Hukum, Menyebarluaskan Konten Pornografi, Media SosialÂ