Abstract:Ada dua macam keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa sejak mengenal dunia pendidikan, yaitu: keterampilan menulis dan membaca. Dengan menguasai dua keterampilan itu, maka akan terjadi kemampuan awal dalam menguasai…
asai ketrampilan yang lain. Penguasaan keterampilan menulis dan membaca merupakan hal yang mendasari penemuan metode Cooperative Integrated Reading and Composition. Pengembangan CIRC dihasilkan dari sebuah analisis masalah-masalah tradisional dalam pengajaran seperti pelajaran membaca, menulis, seni bahasa dan mengungkap sesuatu dari realita yang ada. Satu fokus utama dari kegiatan-kegiatan CIRC adalah membuat penggunaan waktu lebih efektif. Para siswa bekerja di dalam tim-tim kooperatif yang dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok membaca, supaya dapat memenuhi tujuan-tujuan dalam bidang lain seperti pemahaman membaca, kosa kata, pembacaan pesan dan ejaan dalam materi yang sedang dipelajari.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Rajawali Berdikari Indonesia serta merumuskan strategi pemasaran yang sebaiknya diterapkan dalam upaya meningkatkan daya saing perusahaan…
haan jasa outsourcing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perusahaan, company profile, media promosi, website, media sosial, serta materi internal yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengkodean, kategorisasi, interpretasi, serta analisis strategis menggunakan STP, Marketing Mix 7P, SWOT, IFAS, dan EFAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran PT Rajawali Berdikari Indonesia diterapkan melalui segmentasi pasar berdasarkan jenis industri, wilayah layanan, kebutuhan tenaga kerja, dan karakter organisasi klien. Target utama perusahaan meliputi sektor financial services, e-commerce, teknologi digital, logistik, serta industri yang membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Positioning yang dibangun perusahaan menekankan citra sebagai perusahaan outsourcing yang profesional, terpercaya, responsif, patuh regulasi, fleksibel, dan berkualitas. Hasil analisis IFAS menunjukkan total skor strength sebesar 3,75 dan total skor weakness sebesar 1,85. Hasil analisis EFAS menunjukkan total skor opportunity sebesar 3,60 dan total skor threat sebesar 1,60. Berdasarkan koordinat SWOT, perusahaan berada pada Kuadran I, yaitu posisi growth-oriented strategy. Strategi yang direkomendasikan adalah pertumbuhan agresif tetapi terukur melalui penguatan positioning, digital marketing terintegrasi, account-based marketing, referral, networking, testimoni digital, serta diferensiasi layanan berbasis people plus technology.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis Nituty Cookies Bandung dengan menggunakan metode Business Model Canvas (BMC) serta merumuskan strategi baru guna meningkatkan volume penjualan. Latar belakang penelitian…
enelitian didasari oleh fluktuasi penjualan dan tingginya tingkat persaingan industri makanan di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis Nituty Cookies telah memenuhi sembilan elemen BMC, yaitu customer segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, dan cost structure. Namun, masih terdapat kelemahan dalam konsistensi kualitas produk, inovasi rasa, serta promosi digital. Strategi yang dapat diterapkan adalah peningkatan kualitas dan variasi produk, optimalisasi media sosial sebagai kanal promosi, penguatan layanan pelanggan, dan pengembangan kemitraan dengan
platform digital. Dengan penerapan strategi tersebut, Nituty Cookies berpotensi memperluas pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta mendorong pertumbuhan volume penjualan.
Abstract:This study explores how marginalized communities in Makassar construct and sustain their life rhythms amidst the temporal pressures shaped by infrastructure systems, mobility regimes, and urban development logics. Employing…
ing a space- and time-based urban ethnographic approach, the research traces residents’ daily tactics, rhythmic narratives, and spatial practices in navigating mobility exclusion and the accelerating, non-inclusive urban pace.
Field findings reveal that residents engage in various forms of micro-resistance—such as adjusting selling hours, utilizing interstitial moments in urban space, and cultivating social rhythms that diverge from technocratic logics. Within temporalities not governed by state or capital, urban spaces are collectively reproduced from below, positioning spatial production as a bottom-up process rather than a top-down imposition.
The study contributes theoretically by advancing Lefebvre’s rhythmanalysis, Urry’s notion of differential mobility, and Gandy’s political ecology of infrastructure within the context of Global South cities. By foregrounding time as a critical analytical lens, the research expands our understanding of how power operates temporally in urban life, and how residents negotiate this power through their everyday rhythms.
Ultimately, this research offers a new perspective for interpreting urban dynamics—not only through spatiality but also through socially produced temporalities.
Abstract:This study explores how Bahasa Indonesia operates as a diplomatic instrument in global legal negotiations, positioning it as a culturally embedded yet strategically functional tool in the international legal arena. Using…
doctrinal legal research, the article examines treaties, legal frameworks, and diplomatic practices involving Indonesia to uncover the mechanisms through which language contributes to legal engagement and negotiation. The findings underscore the role of Bahasa Indonesia not only as a medium of communication but also as a conveyor of legal identity, national values, and negotiation strategy. The research concludes that linguistic representation in international law fosters legal pluralism and enhances the legitimacy and inclusiveness of global legal norms.
Abstract:Attraction to the beauty, pattern and symbolism of Islamic Art can draw observers to considerations of the divine. Beauty can serve to reflect the communication of Islam. This study explores the philosophical concepts of…
tawḥīd, or iḥsān and fiṭrah and the sociological concepts of reception and Cultural Translation to posit Islamic Art as the Islamic pedagogy of moral philosophy of art, a pedagogy of Islamic artistic inter-religious dialogue. Using Islamic calligraphy, mosque architecture and digital art as evidencebased qualitative research, the study documents the fit of the proposition and the aesthetic joys of art in beauty as a lingua franca of faith inter-culture. The study documents the experience of the ethics of Islamic Art as compassion in voiceless daʿwah. The aesthetic of Islamic Art becomes the moral pedagogy of spiritual compassion and the daʿwah aesthetic of work converted to the experience of beauty. The study proposes the lived experience of sincerity as beauty, unrivaled, is one of the most persuasive communications of Islam in the modern world in the compassionate and loving distance of the ethical.
Abstract:This research is motivated by the issue of the effectiveness of witness and victim protection within the Indonesian criminal justice system, which is considered not yet to fully reflect the values of restorative justice…
nor to be harmoniously integrated into the framework of the national legal system. Although regulatory frameworks have been established through Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as various regulations related to whistleblower and justice collaborator protection, their implementation continues to face normative and structural weaknesses. The lack of synchronization between the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and other sectoral regulations has resulted in the suboptimal role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in guaranteeing the rights of witnesses, victims, perpetrator-witnesses, and reporters, particularly in criminal cases with broad and organized impacts. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and the Pancasila Justice Theory, legal protection for witnesses and victims should not be merely procedural-formal in nature, but must be directed toward the restoration of dignity, the assurance of security, and the comprehensive protection of human rights. This study aims to analyze the regulatory weaknesses in witness and victim protection from the perspective of the criminal justice system and to reconstruct such regulations based on restorative justice values. Employing a normative legal research paradigm combined with conceptual, statutory, and theoretical approaches, this research positions the Pancasila Justice Theory as the grand theory, the Legal System Theory as the middle theory, and the Legal Protection Theory as the applied theory. The findings indicate that regulatory reconstruction is necessary through strengthening the institutional position of LPSK, harmonizing it with the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and reinforcing the protection of whistleblowers and justice collaborators in a more comprehensive and non-discriminatory manner. This reconstruction is directed toward establishing a witness and victim protection system oriented toward restoration (restorative justice), balanced interests among the parties, and the realization of social justice as mandated by the values of Pancasila and human rights principles.
Abstract:The development of Rempang Island through the Rempang Eco-City project has become one of Indonesia’s strategic initiatives to promote investment, industrialization, and regional economic growth in coastal areas. While the…
the project is expected to strengthen economic competitiveness and attract large-scale investment, its implementation has generated significant social, environmental, and governance challenges. Existing studies on Rempang have primarily focused on land disputes, relocation issues, and agrarian conflicts, with limited attention given to disaster risk governance and socio-ecological vulnerability perspectives. This study aims to analyze the development of Rempang Island through the lens of Disaster Risk Governance (DRG) and socio-ecological vulnerability to understand how development policies, environmental change, and governance arrangements interact in shaping risks within coastal regions. This study employs a qualitative approach using literature review and policy analysis. Data were collected from government regulations, official reports, public policy documents, human rights reports, academic publications, and other credible secondary sources. The analytical framework integrates disaster risk governance, socio-ecological vulnerability, and public policy theories. The findings indicate that the Rempang conflict should not be understood solely as an agrarian dispute or community resistance to relocation. Instead, it reflects broader governance challenges associated with integrating disaster risk considerations into coastal development policies. The project has the potential to generate socio-ecological vulnerabilities related to land tenure uncertainty, livelihood transformation, cultural identity concerns, environmental pressures, and limited stakeholder participation. The study argues that sustainable coastal development depends not only on economic investment but also on the capacity of governance systems to manage emerging risks through collaborative, adaptive, and inclusive approaches. The article contributes to the literature by positioning the Rempang case as a governance-of-risk issue and highlighting the need to integrate economic development, environmental sustainability, and disaster risk reduction within coastal governance frameworks.
Abstract:Direct incentive programs from a brand manufacturer to a distributor's sales force are uncommon in the Indonesian B2B lighting sector, and their consequences for portfolio composition and distributor profitability have not…
ot been empirically tested. This study examines whether a flat 3 percent quarterly bonus, applied uniformly across a portfolio of more than three hundred products spanning a 600-fold price range, produces unintended consequences beyond its stated goal of volume growth. A sequential explanatory mixed-methods design is used. The quantitative phase analyses 781 product-quarter observations covering 326 products over eleven quarters from mid-2023 through end-2025. The qualitative phase uses confirmatory interviews with seventeen informants from distributor management and sales teams. The incentive program successfully drives all four sales performance dimensions measured in the study, covering volume growth, revenue share, transaction frequency, and a cumulative growth index, all of which are statistically significant. However, higher-priced products attract significantly fewer transactions per quarter and grow more slowly over time. Seven of eight hypotheses are supported. Qualitative findings confirm that the incentive effect adds to total selling activity rather than redirecting it, but transaction attention consistently concentrates on lower-priced products across the eleven-quarter period. The study extends agency theory to a three-party setting and provides the first panel-level evidence of composition effects from a uniform sales incentive in Indonesian B2B distribution.