Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder periode 2015–2024…
2024 yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi 0,023. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,609 menunjukkan bahwa 60,9% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti investasi, pendidikan, dan inflasi. Hasil ini menunjukkan pentingnya kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Abstract:Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dan institusi pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pegawai menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas…
layanan yang efisien, responsif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Rektorat Universitas Pattimura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja menurut Mahsun, yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai telah memberikan pelayanan yang cukup baik, ditandai dengan kecepatan, ketepatan, keterbukaan terhadap aspirasi stakeholder, dan penggunaan teknologi penunjang seperti SIAKAD. Meski demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, kendala teknis jaringan, dan disiplin kerja yang belum konsisten. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kompetensi, disiplin, serta inovasi pelayanan agar kualitas layanan publik dapat meningkat.
Abstract:Bullying merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melanggar etika sosial dan menimbulkan dampak serius terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena bullying dari perspektif…
pektif psikologi sosial dengan fokus pada pelanggaran etika sosial yang mendasarinya. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji 21 sumber akademik terkini (publikasi 2023-2025) termasuk jurnal ilmiah, laporan pengabdian kepada masyarakat, dan hasil penelitian empiris tentang bullying di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa bullying merupakan manifestasi dari lemahnya internalisasi nilai-nilai etika sosial seperti empati, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Faktor-faktor penyebabnya meliputi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya yang negatif, paparan media massa, lemahnya sistem sekolah, dan ketimpangan status sosial. Dampak psikologis yang ditimbulkan mencakup kecemasan (34,72%), rendah diri (27,46%), depresi (22,28%), hingga trauma berkepanjangan (15,54%). Penelitian di MTs Negeri Ambon menunjukkan bullying verbal (35,75%) sebagai bentuk yang paling dominan. Pencegahan bullying memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan etika komunikasi, pendidikan karakter berbasis nilai moral, dan kolaborasi multipihak antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Integrasi teori psikologi sosial seperti Social Learning Theory, Teori Perkembangan Moral Kohlberg, Teori Asosiasi Diferensial, dan Teori Identitas Sosial menjadi landasan penting dalam merancang strategi intervensi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman etika sosial yang kuat menjadi fondasi penting dalam mencegah perilaku menyimpang dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis.
Abstract:Supervisi administrasi pendidikan merupakan fungsi manajemen yang esensial dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan. Artikel ini membahas secara komprehensif tentang konsep, prinsip, ruang…
uang lingkup, dan implementasi supervisi administrasi pendidikan. Supervisi administrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi lebih sebagai upaya kolaboratif untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi pendidikan. Ruang lingkup supervisi mencakup administrasi kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Artikel ini menguraikan berbagai pendekatan supervisi (direktif, non-direktif, dan kolaboratif) serta teknik-teknik supervisi yang dapat diterapkan seperti observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, dan workshop. Proses supervisi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Supervisor dituntut memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, akademik, sosial, dan digital untuk menjalankan perannya secara efektif. Di era digital, supervisi administrasi mengalami transformasi dengan pemanfaatan e-supervision, big data, dan sistem manajemen sekolah digital. Tantangan yang dihadapi meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, kompetensi supervisor yang bervariasi, kompleksitas regulasi, dan budaya organisasi. Supervisi administrasi yang efektif memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi organisasi, akuntabilitas publik, penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif, pengembangan profesional, dan pencapaian standar nasional pendidikan. Keberhasilan supervisi sangat bergantung pada komitmen semua pihak, dukungan kepemimpinan, dan budaya organisasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam penerapannya. Penelitian…
enelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Dinas, Sekretaris, pegawai pelayanan, serta masyarakat penerima dan belum penerima layanan Kartu Identitas Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian kepemilikan mencapai 69,2% pada tahun 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan Kartu Identitas Anak dinilai cukup efektif dan efisien, tetapi masih belum memadai dalam aspek pemerataan, kecukupan, dan responsivitas terhadap seluruh kelompok sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kuantan Singingi untuk memperkuat strategi pelayanan, memperluas kerja sama lintas sektor, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi anak di Kabupaten Kuantan Singingi.
Abstract:This study aims to determine the influence of public perception on the quality of public services at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Bogor Regency. The type of research used is descriptive…
ptive quantitative. The population in this study consists of people who carried out administrative services at the Disdukcapil office of Bogor Regency, with a total sample of 100 respondents. Data analysis was conducted using the Weighted Means Score (WMS) method. The results of the study show that: (1) The highest average score from the analysis of public service quality indicators was the indicator related to “technical service requirements at Disdukcapil being easy to understand by the public,” which obtained an average value of 3.50, categorized as good. Another high indicator was “the completion of administrative processes at Disdukcapil on time,” with an average score of 3.55, also categorized as good. Meanwhile, the lowest average score was 3.19, categorized as fairly good, on indicators such as “the public feeling that their security is guaranteed when managing administrative services at Disdukcapil” and “service officers being disciplined in providing services to the community.” (2) The final recapitulation of the analysis across the ten main indicators of public service quality shows that the highest average score was found in the Certainty indicator, with a score of 3.48, categorized as fairly good. On the other hand, the lowest average scores were in the Discipline and Comfort indicators, both with scores of 3.23, also categorized as fairly good. (3) Overall, the average score of all public service quality indicators in this study was 3.34, categorized as fairly good. This indicates that, in general, the public perceives the quality of public services at the Disdukcapil of Bogor Regency to be fairly good. The recommendation given is that Disdukcapil Bogor Regency should further improve the discipline of its officers regarding their presence at the workplace or service counters, as well as their punctuality in serving the community, and also create a more comfortable environment and waiting area for the public accessing services.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran selama periode 2014-2024. Kebijakan…
ijakan fiskal mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi dan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup data PDB tahunan, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB, dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Abstract:Gangguan bipolar menjadi tantangan serius di masyarakat Muslim Indonesia karena masih banyak disalahpahami, distigmatisasi, dan jarang mendapat penanganan optimal. Artikel ini bertujuan menelaah literatur tentang integrasi…
si psikiatri modern dan spiritualitas Islam—termasuk Islamic counseling dan mental health integration—dalam penanganan bipolar, serta menganalisis peluang dan hambatannya pada konteks komunitas Muslim Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif reflektif melalui telaah jurnal ilmiah dan sumber keislaman terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi model perawatan—meliputi kolaborasi agama-medis, Islamic therapy, edukasi komunitas, dan penguatan Muslim community health—dapat meningkatkan efektivitas penanganan, memperkuat resiliensi psikologis, mengurangi stigma, dan mendorong pemulihan komprehensif bagi pasien bipolar. Namun, integrasi ini masih menghadapi hambatan berupa stigma sosial, rendahnya literasi masyarakat, serta kesenjangan komunikasi antara tenaga kesehatan dan pemuka agama. Peluang besar dapat dioptimalkan melalui pelatihan konselor dan ustadz kesehatan jiwa, program edukasi berbasis masjid, serta kebijakan publik yang mendukung. Simpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi psikiatri modern dan spiritualitas Islam, khususnya melalui Islamic counseling dan community-based intervention, dapat memperbaiki kualitas layanan kesehatan jiwa, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan model layanan yang lebih holistik, inklusif, dan adaptif terhadap nilai budaya serta keagamaan di Indonesia.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pendidikan akhlak bagi Generasi Z serta merumuskan pendekatan yang relevan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode…
ode studi pustaka (library research), di mana data diperoleh melalui telaah terhadap berbagai teori, pandangan, dan gagasan utama yang tercantum dalam sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan majalah. Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan akhlak kurang efektif jika tidak disesuaikan dengan gaya belajar Generasi Z yang berbasis digital, kolaboratif, dan kritis. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pendidikan akhlak, seperti pemanfaatan media digital, keteladanan figur publik, dan integrasi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai akhlak harus dilakukan secara berkelanjutan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat membentuk karakter kuat pada Generasi Z.