Abstract:Pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:…
(1) Untuk menganalisis perencanaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (2) Untuk menganalisis pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (3) Untuk menganalisis evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan, dengan penilaian didasarkan pada target, realisasi, waktu pelaksanaan, serta bukti dukung yang diunggah dalam sistem, sehingga prosesnya menjadi lebih terstruktur, terukur, objektif, dan transparan serta digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan. Meskipun sudah berjalan cukup baik, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengumpulan bukti dukung dan lambatnya akses aplikasi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pegawai serta ketelitian pimpinan dalam memverifikasi data. Oleh karena itu, sistem ini perlu terus dioptimalkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Analisis dilakukan berdasarkan indikator efektivitas…
as program yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak Dinas PUPR, pemerintah desa, dan masyarakat penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik dalam program Rumah Layak Huni belum sepenuhnya optimal. Pemahaman program dan ketepatan sasaran telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala pada pemahaman prosedur dan verifikasi data penerima bantuan. Ketepatan waktu pelaksanaan program belum maksimal akibat hambatan administrasi dan proses pencairan bantuan. Namun demikian, program RLH telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi kemampuan…
ampuan (ability) sumber daya manusia, motivasi (motivation) kerja aparatur, dan dukungan (opportunity) fasilitas serta sistem yang tersedia dalam menunjang peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pariwisata, pengelola Pentadio Resort, serta masyarakat atau wisatawan. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Pentadio Resort belum berjalan secara optimal. kemampuan, masih terdapat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terutama dalam aspek inovasi pengelolaan, pemanfaatan teknologi digital, promosi wisata, dan pemeliharaan fasilitas. Pada motivasi, aparatur telah menunjukkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, menjaga kebersihan, namun masih kurang dalam kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan daya tarik wisata. Sementara itu, pada dukungan, telah dilakukan renovasi beberapa fasilitas wisata, tetapi masih ditemukan berbagai kendala seperti sarana dan prasarana yang rusak, kurang terawat, keterbatasan anggaran, serta promosi digital yang belum optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan teori efektivitas kinerja pemerintah Ravich dan Riggan…
an (2017) yang meliputi efektivitas kinerja pemrintah,evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa,serta masyarakat Desa Pontolo Atas. Hasil penelitian bahwa:1) efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal.2) evaluasi, pemerintah desa telah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan APBDes, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena masih terbatas pada pembahasan umum dan belum menyentuh seluruh aspek teknis pengelolaan keuangan desa.3) motivasi ini menunjukan bahwa belum terdapat sistem penghargaan dan sanksi yang berjalan efektif sehingga semangat kerja aparatur desa dalam pengelolaan APBDes belum optimal.4) pembinaan ini menunjukan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa, namun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan APBDes.5) pengawasan ini menunjukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara intensif dan menyeluruh sehingga masih ditemukan keterlambatan dan kurang optimalnya pelaksanaan beberapa program pembangunan desa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Dalam Memberikan Layanan Kebutuhan Dasar Rumah Layak Huni di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek…
yaitu: (1) regulator (pengatur) (2) fasilitator (fasilitas pendukung) (3) dinamisator (pengerak). Metode penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan dasar rumah layak huni di dinas PUPR provinsi Gorontalo, telah terlaksana dengan cukup baik melalui fungsi regulator, fasilitator, dan dinamisator. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek koordinasi, pendanaan, validasi data, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja karyawan pada kegiatan operasional distribusi barang di PT Hayati Group Tasikmalaya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya fluktuasi tingkat keterlambatan…
pengiriman atau distribusi barang sebesar 12% hingga 20% pada periode Januari-Desember 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada informan kunci (pihak manajemen dan operasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan dalam hal kepatuhan SOP dan pemahaman tugas pekerjaan yang diberikan sudah baik, namun ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas yang diberikan perusahaan masih terkendala oleh 2 faktor yaitu faktor internal seperti keterbatasan armada transfortasi dan kurangnya koordinasi antar divisi belum terintegrasi, serta faktor eksternal seperti kemacetan lalu lintas pada rute distribusi faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi. Rekomendasi dari peneliti mencakup proses distribusi agar lebih efisien yaitu dengan meningkatk pengawasan, evaluasi monitoring kinerja secara berkala, dan perbaikan sistem koordinasi distribusi.
Abstract:Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban konstitusional birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Namun, Kantor Camat Kota Selatan menghadapi tantangan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat…
syarakat (IKM) pada tahun 2025 sebesar 5,18 poin menjadi 88,04%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan sistemik dan mengukur kualitas pelayanan administrasi publik di Kantor Camat Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan menggunakan model SERVQUAL secara komprehensif.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari aparatur kecamatan serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL, yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi publik belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala operasional pada kelima dimensi SERVQUAL. Pada dimensi Tangibles, infrastruktur gedung mengalami kerusakan fisik yang parah, fasilitas penunjang minim, serta pemanfaatan aplikasi Yanjak Gorontalo Kota belum maksimal karena operasional lapangan masih didominasi proses manual. Pada dimensi Reliability, terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen akibat proses verifikasi yang birokratis dan koordinasi lintas instansi yang lemah. Dimensi Responsiveness menunjukkan sikap petugas sudah cukup baik, namun penyampaian alur prosedur dan prasyarat berkas belum transparan dan tidak seragam. Pada dimensi Assurance, terdapat inkonsistensi informasi antarpetugas yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Sementara pada dimensi Empathy, sikap ramah dan humanis sudah mulai diterapkan, tetapi implementasinya masih bersifat individual dan belum konsisten secara institusional.
Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan memerlukan rehabilitasi fasilitas fisik, pemangkasan alur birokrasi, digitalisasi sistem informasi terpadu melalui optimalisasi teknologi, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan yang kaku untuk menyamakan persepsi staf, serta pengawasan berkala terkait internalisasi nilai-nilai hospitality bagi seluruh aparatur kecamatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Keluarga…
luarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, meskipun masih terdapat kendala keterjangkauan informasi bagi sebagian KPM. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan jumlah pendamping sehingga memengaruhi intensitas pendampingan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam mendampingi KPM. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi yang cukup baik antar pelaksana.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Balate Jaya telah memberikan kontribusi positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi implementasi program perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta penguatan koordinasi antar pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru. Kajian penelitian difokuskan pada pengelolaan data dan informasi,…
ormasi, pemanfaatan komunikasi serta kolaborasi digital, otomatisasi layanan administrasi, dan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, operator Sistem Informasi Desa (SID), serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui kegiatan observasi langsung di lapangan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi di Desa Pantungo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi di Desa Pantungo telah dimanfaatkan dalam pengelolaan data administrasi, penyebaran informasi melalui website dan media sosial, serta mendukung proses pelayanan dan pengambilan keputusan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pemanfaatan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, mempercepat pelayanan administrasi, dan mendukung koordinasi antarperangkat desa. Namun, penerapannya belum berjalan optimal karena pengelolaan data masih sebagian dilakukan secara manual, komunikasi digital belum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat, serta pelayanan administrasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem digital. Analisis penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi informasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran