Abstract:Perencanaan karir mahasiswa menjadi sesuatu yang penting bagi keputusan akademik mahasiswa. Adanya perubahan kebijakan akan memberikan pengaruh terhadap perencanaan karir mahasiswa. Kebijakan mengenai jenjang dan untuk…
mendapatkan gelar psikolog yang semula magister profesi menjadi profesi psikologi memberikan perubahan sendiri bagi perencanan karir mahasiswa. Penelitian ini membahas pokok persoalan mengenai bagaimana gambaran perencanaan karir mahasiswa psikologi terlebih setelah adanya perubahan kebijakan mengenai program psikolog. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara pada 10 mahasiswa berdasarkan aspek perencanaan kerja. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa perencanaan goal setting dari mahasiswa psikologi mengalami kebingungan sejak adanya perubahan kebijakan profesi psikologi. Sebelumnya profesi psikologi ditempuh dengan jalur magister profesi dan saat ini ditempuh dengan s1 profesi psikologi dimana saat ini S1 profesi bersifat umum dan tidak lagi ada peminatan seperti magister profesi. Mahasiswa mengalami kebingungan terkait keputusan mereka apakah harus melanjutkan s1 profesi umum atau magister science agar bisa bergerak dibidang akademik, sebelumnya profesi psikologi diraih dengan gelar magister profesi dimana secara jenjang Pendidikan psikolog menduduki s2 dan dapat bekerja dibidang akademisi sekaligus berpraktek sebagai psikolog.
Abstract:Hutan mangrove adalah tempat yang penting bagi ekosistem kelautan dan sebagai penjaga pantai dari abrasi. Salah satu daerah yang mempunyai hutan mangrove dan cukup rentan dengan terjadinya abrasi adalah Desa Kuala Merbau…
di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya mangrove dalam mencegah terjadi abrasi. Kegiatan ini melibatkan Siswa SMP Negeri 2 pulau merbau kelas VIII Secara umum, kegiatan ini berjalan dengan lancar diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Desa Kuala Merbau dapat memahami dan mengambil manfaat besar yang dimiliki oleh mangrove serta mencegah Desa dari abrasi.
Abstract:Epilepsi anak membutuhkan tata laksana farmakologis jangka panjang yang bertujuan menurunkan frekuensi kejang dengan efek samping seminimal mungkin. Terapi antikejang tunggal umumnya dipilih sebagai strategi awal karena…
regimen lebih sederhana, evaluasi respons lebih jelas, dan risiko interaksi obat lebih rendah. Namun, sebagian anak tetap mengalami kejang meskipun telah mendapat terapi awal yang adekuat, sehingga terapi kombinasi diperlukan pada kasus tertentu. Tinjauan literatur ini bertujuan menganalisis peran terapi antikejang tunggal dan kombinasi pada epilepsi anak, khususnya terkait frekuensi kejang, keamanan, kepatuhan, dan kualitas hidup. Metode disusun menggunakan kerangka PICO dan alur seleksi berbasis PRISMA. Penelusuran literatur dilakukan melalui PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Cochrane Library, dan laman pedoman klinis resmi untuk publikasi tahun 2021-2026. Sebanyak 14 artikel dan dokumen pedoman memenuhi kriteria kelayakan dan disintesis secara naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terapi antikejang tunggal tetap rasional sebagai pendekatan lini awal, sedangkan terapi kombinasi lebih tepat dipahami sebagai eskalasi terapi pada anak dengan kontrol kejang belum optimal. Perbedaan frekuensi kejang antara kedua kelompok terapi harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan tipe kejang, etiologi, durasi penyakit, kepatuhan, komorbiditas, riwayat kegagalan terapi, dan derajat keparahan awal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam sektor infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi…
ibusi PAD dari sektor kendaraan terhadap peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Merauke. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke periode tahun 2020–2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan analisis korelasi sederhana antara realisasi PAD kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) terhadap realisasi pembangunan dan peningkatan jalan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan positif antara peningkatan PAD kendaraan bermotor dengan alokasi anggaran infrastruktur jalan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti tingkat kepatuhan pajak kendaraan yang rendah dan keterbatasan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kolaborasi antara Bapenda, Samsat, dan Dinas PUPR untuk optimalisasi penerimaan PAD serta perbaikan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.
Abstract:Disiplin kerja guru merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Namun, fenomena keterlambatan, ketidakhadiran, serta lemahnya penerapan…
n sanksi masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, termasuk di SD YPPK St. Fransiskus Xaverius II Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja guru serta dampaknya terhadap kinerja guru di lingkungan sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan staf SD YPPK St. Fransiskus Xaverius II Merauke. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum disiplin kerja guru berada dalam kategori cukup baik, meskipun masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan hadir, pemanfaatan sarana pembelajaran yang belum maksimal, serta kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Faktor-faktor utama yang memengaruhi kedisiplinan kerja guru meliputi ketepatan waktu, keteladanan pimpinan, dan konsistensi penerapan sanksi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan disiplin kerja tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada komitmen pimpinan, keadilan dalam manajemen sumber daya manusia, dan penyediaan sarana yang memadai. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi manajerial sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, produktif, dan profesional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendukung dugaan bahwa terdapat pengaruh antara karakteristik tujuan anggaran, keadilan prosedural dan motivasi kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten…
aten Merauke.Dari penelitian, sampel yang di ambil 39 orang dalam dinas terkait yang terdiri dari Bagian Umum, Ruang Kepegawaian, Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja, Ruang Pengendalian Perizinan Pendidikan, Pengembangan dan Sastra serta Bagian Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukan Karakteristik Tujuan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur. Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur . Motivasi Kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur.
Abstract:Work motivation is a state or situation that cause a person to continue to improve, direct, and sustain his behavior both directly and indirectly with his work environment. This study aimed to determined the relationship…
of work motivation to nurse performance.This is quantitative research with a cross sectional approach, the population was 103 nurses in inpatient room and the sample was 51 nurse data collection techniques used questionnaires. The result showed that the variable of appreciation acquired (0.007), work itself (0.034) and job promotion (0.035) had a link with nursing performance. While the responsibility variable of received a value (0.891) the appreciation, work, and job promotion have a relationship with nurse performance, whereas responsibility have no relationship with nurse performance. Write an abstract content of about 250 words, covering the background of the problem, problem statements, conclusions, and the novelty of the scientific work. Abstract is only written in one paragraph.