Abstract:Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu…
ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Abstract:Penelitian ini menganalisis pengaruh citra perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Banco do Nosso Futuro (BNF) di Dili, Timor-Leste. Kehadiran BNF sebagai bank nasional baru menempatkan kepuasan nasabah…
ah sebagai ukuran penting keberhasilan awal dalam membangun kepercayaan dan penerimaan pasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert kepada 92 responden aktif yang pernah menggunakan layanan BNF minimal dua kali. Instrumen diuji menggunakan validitas Pearson dan reliabilitas Cronbach’s Alpha, sedangkan hipotesis dianalisis dengan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah (B = 0,100; t = 1,414; sig. = 0,161). Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah (B = 0,867; t = 12,150; sig. = 0,000). Secara simultan, citra perusahaan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah (F = 387,093; sig. = 0,000) dengan R Square sebesar 0,897. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor dominan dalam membentuk kepuasan nasabah BNF, sementara citra perusahaan masih perlu diperkuat melalui pengalaman layanan yang konsisten, komunikasi transparan, dan peningkatan profesionalisme layanan.
Abstract:This study evaluates the umrah service policy implemented by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Maluku Province. The research was motivated by the need to ensure that umrah services provide protection,…
ction, convenience, administrative certainty, and equitable access for prospective pilgrims in an archipelagic province. A qualitative descriptive approach was used. Data were collected through observation, document review, and in-depth interviews with officials and employees involved in umrah service management at the Regional Office during August-October 2023. The analysis applies six public-policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings show that the policy has generally met the six criteria. Effectiveness is reflected in administrative preparation, document control, security, and comfort before departure, during the stay in Saudi Arabia, and during return. Efficiency is shown through the use of available resources, a service process of approximately three to ten days, and continuous monitoring of travel providers. Adequacy is reflected in supervision of facilities, accommodation, safety standards, information, and complaint mechanisms. Equity is pursued through equal access, affordable costs, gender sensitivity, and protection of pilgrims. Responsiveness appears in rapid responses to complaints, emergency coordination, and service improvement based on feedback. Appropriateness is demonstrated through compliance with Islamic values, business ethics, regulations, and Saudi Arabian procedures. The study implies that digital registration, transparent quota management, cost audits, emergency response teams, and certified service personnel are needed to strengthen umrah service governance.
Abstract:Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan…
unaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang- undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012.diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.
Abstract:Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli termasuk dalam ranah fiqih muamalah niaga yang perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Islam menetapkan prinsip-prinsip syariah…
ariah yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, guna mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen pokok serta persyaratan standar akad salam pada transaksi jual beli pre-order yang dilaksanakan melalui platform toko online, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 103. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pedagang serta konsumen sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual telah memahami rukun dan syarat jual beli pre-order berdasarkan prinsip syariah. Praktik akad salam pada transaksi tersebut pada umumnya diterapkan dalam bentuk sistem pre-order. Namun demikian, pemahaman dan penerapan PSAK Syariah 103 masih belum dilakukan secara optimal, terutama terkait pencatatan dan pengakuan akuntansinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, akademisi, regulator, serta masyarakat dalam mendorong pengembangan praktik perdagangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan sesuai standar akuntansi syariah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan proses bisnis, perubahan organisasi, dan strategi bisnis terhadap kinerja perusahaan pada PT. BNI Multifinance. Transformasi bisnis merupakan langkah strategis…
is perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era persaingan yang dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan kinerja perusahaan dalam kurun waktu tahun 2021-2023 yaitu kurun waktu pra transformasi dan paska transformasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel perubahan proses bisnis, perubahan organisasi, dan strategi bisnis memiliki pengaruh terhadap kinerja Perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi bisnis yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dapat menjadi faktor penentu dalam peningkatan kinerja PT. BNI Multifinance.
Abstract:Tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk melngelvaluasi pelnggunaan Standar Akuntansi Keluangan ELntitas Mikro, Kelcil, dan Melnelngah (SAK ELMKM) dalam pelmbuatan laporan nelraca CV. Narelsa Jaya Trans. Meltodel pelngumpulan…
mpulan data yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dan dilakukan mellalui wawancara delngan manajelmeln pelrusahaan, mellihat dokumeln keluangan selcara langsung, dan melmbaca litelratur telntang SAK ELMKM selbagai standar. Melnurut hasil pelnellitian, Cv. Narelsa Jaya Trans bellum melngimplelmelntasikan SAK ELMKM dalam pelnyusunan Laporan Nelraca. Pelnellitian ini melnelmpatkan fokus pada analisis elntitas jasa angkut lokal, yang bellum banyak ditelliti dalam kontelks pellaksanaan SAK ELMKM. Pelnellitian ini melmbelrikan pelmahaman baru telntang tantangan yang dihadapi olelh pellaku usaha kelcil melnelngah di industri ini dalam melnelrapkan akuntansi standar. Dalam dunia pelndidikan, studi kasus nyata selpelrti ini harus dimasukkan kel dalam kurikulum akuntansi untuk melningkatkan pelmahaman siswa telntang standar akuntansi yang belrlaku di Indonelsia. Diharapkan bahwa pelnellitian ini akan melnjadi rujukan awal untuk pelnellitian yang akan datang telntang selbelrapa elfelktif SAK ELMKM ditelrapkan dalam belrbagai jelnis usaha.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi…
kendala dalam aspek pengelolaan keuangan, termasuk pemahaman dan penerapan akuntansi yang sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan keuangan pada UMKM Daddy Snack di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UMKM Daddy Snack telah memiliki laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan arus kas, pencatatan tersebut belum mengacu secara menyeluruh pada prinsip-prinsip SAK EMKM. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan persediaan yang belum sistematis, serta pemanfaatan laporan keuangan yang masih terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar tanpa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, pemahaman pemilik terhadap akuntansi berbasis akrual dan klasifikasi akun masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pencatatan keuangan sesuai standar. Penerapan sistem akuntansi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan membuka peluang ekspansi usaha secara berkelanjutan.
Abstract:Transformasi digital merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah…
dalam mendorong transformasi digital pada UMKM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi teknologi pada UMKM. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pendampingan teknis masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mempercepat proses transformasi digital yang berkelanjutan.
Abstract:Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas ini juga menghadirkan tantangan, seperti…
i risiko penipuan dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pada pelaku usaha yang merugikan konsumen serta bentuk perlindungan hukum ditawarkan kepada konsumen pada transaksi jual beli di e-commerce, khususnya melalui platform seperti TikTok Shop. Metode penelitian yang pakai ialah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis mengatakan bahwa setara dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha bertanggung jawab mengganti produk konsumen akibat produk yang tidak sesuai. Pemerintah telah menciptakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen juga mencakup pemberian informasi yang faktual dan transparan, menambah pemantauan terhadap pelaku usaha, serta pemaparan hukuman bagi pelaku penipuan. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian konsumen, dan membuat keadaan jualan online aman serta terpercaya. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam transaksi di e-commerce.