Abstract:Pendidikan Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas umat Islam di seluruh dunia. Begitu juga dalam pembelajaran Akidah merupakan aspek penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM). Metode…
de yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini Adalah penelitian Pustaka Library Research pada pembelajaran Akidah dengan menggunakan pengintegrasian antara Sains dan Islam objek penelitian “Penciptaan Manusia”. Proses penciptaan manusia dan kejadian biologisnya telah menjadi pembahasan yang penting. Terutama setelah adanyanya teori penciptaan manusia yang dikemukakan oleh Darwin yang masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Bahwasanya teori evolusi Darwin merupakan teori yang salah dalam pandangan Islam. Dalam proses penciptaan manusia Allah S.W.T sudah menjelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Mu’minun (12-14) dan surah As-Sajdah ( 7-9). Dengan demikian, paling tidak ada tiga tujuan pembelajaran penciptaan manusia. Pertama, menguasai pengetahuan tentang proses penciptaan manusia. Kedua, terbentuk rasa kagum dan takjub kepada Allah yang telah merancang dan menetapkan sistem repro-duksi manusia yang begitu unik dan indah. Ketiga, tertanam kepercayaan yang kokoh dalam jiwa atau hati bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah.
Abstract:Sosialisasi keadilan gender dalam perspektif Islam menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda, khususnya dalam organisasi pelajar berbasis keagamaan seperti IPNU–IPPNU. Kegiatan ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan…
aan sosialisasi gender pada LAKMUD PAC IPNU IPPNU Kecamatan Tulis, mengevaluasi pemahaman peserta, serta menganalisis perubahan pemahaman tersebut melalui pendekatan nilai-nilai Islam. Metode pengabdian menggunakan pendekatan participatory education melalui penyampaian materi interaktif, debat pro kontra berbasis studi kasus, dan sesi tanya jawab reflektif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan dokumentasi lapangan, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta menunjukkan partisipasi tinggi sejak sesi pembukaan, dengan respons aktif terhadap pemaparan materi yang mencakup konsep gender, nilai qirānah, serta fakta sosial mengenai bias gender. Sesi debat menjadi bagian paling dinamis dan transformatif, di mana peserta mampu menyusun argumen kritis, meninjau ulang asumsi budaya, dan membedakan nilai agama dari konstruksi sosial. Observasi menunjukkan bahwa sosialisasi ini meningkatkan keterbukaan berpikir, kemampuan analisis, dan kesadaran peserta terhadap pentingnya keadilan dalam relasi sosial. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap dalam menghargai perbedaan, menghindari stereotip, serta memahami bahwa ketidakadilan gender banyak bersumber dari budaya, bukan ajaran Islam. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memperkuat pemahaman gender berbasis nilai keislaman dan memberikan model sosialisasi yang efektif untuk diterapkan dalam kegiatan kaderisasi organisasi pemuda Islam.
Abstract:Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, moral, serta keamanan nasional. Kondisi ini mendorong diterapkannya…
kannya sanksi pidana berat, termasuk pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati bagi pengedar narkotika menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dianggap melanggar hak asasi manusia, namun di sisi lain dinilai sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta relevansinya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, analisis perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum pidana dan praktis dalam penyempurnaan kebijakan hukum nasional di bidang narkotika. Penelitian ini juga menelaah kesesuaian pidana mati dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, kajian ini berusaha menghadirkan perspektif yang komprehensif mengenai legitimasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika..
Abstract:This study explores how Bugis-Makassar women construct and navigate plural reproductive knowledge in response to abortus imminens (threatened miscarriage), drawing on Talcott Parsons’ AGIL framework to analyze the sociocultural…
ocultural functions of care practices. Based on ethnographic fieldwork in Makassar, Indonesia, including interviews and participant observation with ten pregnant women, the study reveals that reproductive behavior is shaped by adaptive strategies (A), collective goals (G), moral integration (I), and intergenerational transmission of norms (L). Rather than following a singular medical logic, women mobilize syncretic forms of care that blend biomedical treatment, spiritual rituals, and ancestral taboos. These plural responses reflect not only epistemic hybridity but also reproductive governance enacted through kinship, religious authority, and clinical institutions. Women's agency is expressed not through open resistance, but through strategic moral navigation and embodied alignment with normative expectations—a form of what Mahmood terms the ethics of self-formation. The findings challenge biomedical-centric approaches to maternal health and highlight the need for culturally responsive interventions that respect local logics of risk, protection, and care. This study contributes to sociological debates on medical pluralism, moral regulation, and the reproduction of gendered knowledge in the Global South.
Abstract:The study of al-ʿawāmil al-naḥwiyyah (grammatical factors) serves as a primary foundation in Arabic grammar, examining the relationship between the ʿāmil (governing agent) and the maʿmūl (governed element) as the mechanism…
mechanism determining iʿrāb (inflection) within Arabic sentence structures. This article aims to comprehensively analyze the classical theory of the ʿāmil concept as formulated by early grammarians—notably al-Jurjānī in Al-ʿAwāmil al-Mi’ah—and examine the debates emerging between the Basra and Kufa schools regarding the source and authority of the ʿāmil. Utilizing a qualitative-descriptive analytical approach toward primary and secondary literature, this research explores the epistemological arguments underlying the construction of the ʿāmil theory and assesses its relevance to modern critiques in Arabic linguistics. The findings indicate that the ʿāmil concept is not merely a grammatical instrument but also possesses philosophical value in explaining the order and rationality of the Arabic language. However, modern critiques—particularly from structural and generative linguistic perspectives—question the metaphysical assumptions of the ʿāmil concept, which are deemed non-empirical. Nonetheless, the theory of ʿāmil maintains methodological significance in understanding Arabic syntactic relationships and the development of contemporary grammatical theories. This article emphasizes the necessity of a conceptual reinterpretation of al-ʿawāmil al-naḥwiyyah to remain relevant within modern linguistic paradigms without losing its classical essence.
Abstract:The emergence of consumer boycotts driven by socio-political issues reflects a fundamental shift in consumer behavior in the digital era. In Indonesia, a country characterized by high religiosity and extensive social media…
ia engagement, the rapid dissemination of negative information through electronic word of mouth (e-WOM) can trigger strong emotional reactions toward brands. Starbucks Indonesia represents a salient case in which the brand became associated with the Israel–Palestine conflict, generating moral debates, religious sentiments, and intense brand-related hostility in digital spaces. In this context, consumers act not merely as rational economic actors, but as moral agents whose purchasing decisions are influenced by deeply held values and beliefs. This study aims to examine the effects of e-WOM and religiosity on purchase intention, with brand hate serving as a moderating variable among Starbucks consumers in Indonesia. Specifically, the research investigates how exposure to negative online narratives and consumers’ religiosity shape emotional responses in the form of brand hate, and how these responses influence purchasing intentions within a boycott context. A quantitative research design was employed using a survey method targeting Starbucks consumers in Indonesia who were aware of the boycott related to the Israel–Palestine conflict. Data were collected through structured questionnaires and analyzed using structural equation modeling to assess both direct and indirect relationships among variables, including the moderating role of brand hate. This approach enables a comprehensive understanding of the psychological and behavioral mechanisms underlying consumer responses to value-laden and morally sensitive issues. The findings reveal that electronic word of mouth has a significant effect on purchase intention. Religiosity also influences purchase intention, both directly and indirectly through the formation of brand hate. Moreover, brand hate significantly moderates the relationship between e-WOM and purchase intention, such that higher levels of brand hate intensify the decline in consumers’ willingness to purchase. These results highlight the critical role of morally driven negative emotions in explaining reduced purchase intention during boycott movements. This study contributes theoretically by extending consumer behavior literature through the integration of digital communication, religiosity, and negative brand emotions within a single conceptual framework. Practically, the findings suggest that global brand managers should adopt culturally and religiously sensitive communication strategies and proactively manage digital narratives to mitigate the escalation of brand hate amid socio-political controversies.
Abstract:This research examines the relevance of adopting the concept of active judges within adversarial common law traditions to Indonesia’s hybrid criminal procedure. The primary objective is to explore whether the active judge…
dge model can strengthen Indonesia’s criminal justice reform without undermining its civil law foundation. This study employs a normative juridical method with a comparative approach, analyzing doctrinal sources, statutory law, and scholarly debates from both civil law and common law perspectives. The findings suggest that while the adversarial system traditionally restricts judges to a passive role, the notion of an active judge has emerged to prevent procedural abuses and ensure substantive justice. For Indonesia, integrating aspects of the active judge model may contribute to enhancing transparency, protecting defendants’ rights, and harmonizing procedural justice with societal expectations. Nevertheless, challenges remain, particularly concerning judicial independence, consistency of application, and potential conflicts with established inquisitorial practices. This study concludes that the adoption of active judge principles must be carefully contextualized, reinforcing Indonesia’s hybrid system rather than replacing its legal traditions.
Abstract:The introduction of the omnibus methodology to Indonesian lawmaking through the Job Creation Law has generated intense scholarly debate over the balance between regulatory efficiency and democratic legitimacy. Drawing on…
Nonet and Selznick’s responsive law theory, this study examines the legal politics underpinning the formation of Law No. 11 of 2020, PERPPU No. 2 of 2022, and Law No. 6 of 2023 within Indonesia’s civil‐law framework. Using normative legal research methods including statutory interpretation, constitutional doctrinal analysis, and comparative legal study this article traces the procedural trajectory from initial draft to successive judicial reviews (Decision Nos. 91/PUU-XVIII/2020 and 168/PUU-XXI/2023). The findings reveal systemic procedural deficiencies: exclusion of affected stakeholders, lack of meaningful public participation, and executive reliance on emergency powers instead of mandated legislative revision. The Constitutional Court’s interventions have served as corrective “strange attractors,” introducing “meaningful participation” requirements (right to be heard, right to be considered, and right to explanation) and compelling the government to adopt legislative reforms. However, persistent executive resistance underscores enduring tensions between efficiency‐oriented omnibus reforms and procedural legitimacy. The study concludes that forthcoming legislative efforts particularly the mandated separate Employment Law will determine whether Indonesia’s legal system advances toward genuinely responsive law or reverts to repressive practices. These insights hold broader significance for comparative constitutionalism and the global discourse on omnibus legislation in developing democracies.
Abstract:The transformation of Indonesia's education system faces significant challenges in aligning with the demands of globalization, digitalization, and lifelong learning. These challenges have sparked debates regarding the effectiveness…
fectiveness of the full-day school model and the modular education system. This study aims to comparatively analyze these two approaches within the context of primary and secondary education in Indonesia, referencing modular education practices in the United Kingdom as an international benchmark. The study employs a qualitative approach based on a literature review, utilizing thematic content analysis of 20 accredited scholarly sources selected through strict inclusion criteria, and analyzed with the assistance of NVivo software to ensure thematic accuracy.The findings indicate that the full-day school model excels in fostering discipline and consistent learning structures; however, it poses risks of cognitive fatigue and is less supportive of differentiated instruction. In contrast, the modular system offers flexibility, opportunities for personalized learning, and deeper conceptual understanding, yet requires adequate digital infrastructure and self-directed learning literacy, which are not evenly distributed.The study concludes that no single educational model is universally superior; instead, each holds contextual relevance. This research contributes theoretically by enriching the comparative education literature and practically by informing the design of more adaptive, inclusive, and responsive learning policies to meet the challenges of the 21st century, while also supporting efforts to achieve quality education as outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs).
Abstract:This research article aims to analyze the methods of Hadith interpretation employed within the Sufi tradition. This study examines various hermeneutical approaches applied by Sufis, including esoteric interpretation, the…
role of spiritual intuition (kashf), the use of analogy and metaphor, and the influence of Sufi order (tariqa) teachings and practices. The article also highlights figures such as Al-Qushayri, Al-Tirmidhi, Ibn Arabi, Al-Ghazali, Junayd al-Baghdadi, and Abu 'Abd al-Rahman al-Sulami, as well as major Sufi orders like Chishti and Qadiri. Through an analysis of examples of Hadith interpretations, this research demonstrates the significance and unique contribution of Sufi Hadith hermeneutics to the understanding of Islamic spirituality, while also identifying contemporary issues and academic debates related to these methods. The conclusion of this research underscores the richness and complexity of Hadith hermeneutics within the Sufi tradition, as well as its relevance in the broader context of Islamic studies.