Abstract:Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut…
dut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor ( IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum ( comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional ( Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat , force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa
Abstract:Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebutuhan akan keterampilan teknologi yang relevan di dunia kerja. Salah satu keterampilan yang semakin dibutuhkan adalah…
pengembangan aplikasi mobile. Artikel ini memaparkan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan teknologi mobile menggunakan Flutter, yang ditujukan untuk memberdayakan siswa SMK Swasta Amal Bakti. Flutter dipilih karena kemampuannya sebagai framework pengembangan aplikasi lintas platform yang efisien dan ramah pemula. Pelatihan ini dirancang untuk mengenalkan dasar-dasar Flutter, seperti instalasi, pembuatan antarmuka sederhana, hingga simulasi aplikasi dasar. Metode pelatihan meliputi pemaparan teori, demonstrasi praktik, dan pendampingan langsung kepada siswa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap pengembangan aplikasi mobile, dengan 85% peserta mampu menyelesaikan tugas praktik secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyiapkan siswa SMK Swasta Amal Bakti untuk bersaing di dunia kerja, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kompetensi generasi muda di era digital. Selain itu, pelatihan ini juga membuka peluang pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan Flutter untuk proyek-proyek inovatif di lingkungan sekolah.
Abstract:Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak…
dampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.
Abstract:Kota Padang merupakan kota budaya dan terletak pada lintasan geografis yang sangat strategis. Potensi wisata Kota Padang yang begitu besar belum dapat dioptimalkan dengan baik karena minimnya media promosi yang digunakan…
oleh pemerintah. Pariwisata sebagai salah satu kegiatan yang komprehensif, memerlukan suatu sistem yang dapat menyajikan informasi mengenai lokasi wisata dan informasi penunjang kepariwisataan seperti infomasi peta lokasi dan rute menuju lokasi objek wisata tersebut. Aplikasi WebGis dipilih karena penyajian informasinya lebih menarik dan sangat menggambarkan kondisi sebenarnya yang ditampilkan dalam peta, baik peta garis maupun model permukaan digital. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kota Padang yang dikembangkan dengan kerangka website HTML, dengan bahasa pemograman (JavaScript dan PHP), MySql sebagai basis data dan Google Maps Api. Hasil akhir dari penelitian ini adalah terciptanya aplikasi WebGis yang dapat menyajikan informasi pariwisata kota padang yang terintegrasi, terinci dan dapat di akses dengan mudah.
Abstract:Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi dan memegang peranan penting untuk menggerakkan roda perekonomian negara, belanja negara dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan negara. Jika…
a dihitung dalam persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. SAMSAT Payment Point merupakan layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan yang tempat pelaksanaannya di luar gedung Kantor Bersama SAMSAT dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran di tempat yang strategis atau pusat keramaian. SAMSAT Payment Point pada Kabupaten Bondowoso yaitu penerapan Sistem Layanan Online Payment Point pada UPT PPD Bondowoso banyak menggunakan sistem layanan ini, notice dari pelayanan online payment point berkisar 20 hingga 30 notice. Sistem ini sangat membantu dalam membayarkan tagihan pajak tanpa harus mendatangi kantor SAMSAT Bondowoso. Pelayanan ini mempermudah bagi Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal jauh dari kantor SAMSAT Bondowoso. Payment Point hanya berlaku bagi Wajib Pajak tahunan. Dalam pelaksanaannya, UPT PPD Bondowoso memiliki dua lokasi tempat penerapan payment point yaitu di daerah Wonosari dan Prajekan. Disamping itu juga wajib pajak bisa menggunakan sistem Inovasi Sambel Bajak (Sambil Belanja Bayar Pajak) melalui Indomaret dan Alfamart juga dibeberapa aplikasi pembayaran seperti LinkAja dan Tokopedia.