Abstract:Perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan, hak keperdataan, pencatatan sipil, pewarisan, dan perlindungan hukum.…
kum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin mengenai dampak perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta sekaligus memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Materi yang disampaikan mencakup pengaturan perkawinan menurut hukum nasional, kedudukan hukum anak, hak-hak keperdataan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum perkawinan beda agama terhadap anak, pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan keluarga, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh Negara.
Abstract:Artikel ini membahas penerapan perspektif gender dalam tata kelola Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA) sebagai strategi pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan. Implementasi perspektif gender tidak hanya menekankan…
an partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga pada penyediaan ruang aman, layanan perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi yang mendukung kesejahteraan perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis kebijakan untuk menggambarkan efektivitas penerapan perspektif gender di tingkat desa.
Abstract:Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menginisiasi dan memperkuat upaya restorasi lingkungan pesisir melalui program penanaman mangrove dan pelestarian biota laut di Kampung Arar, Kabupaten…
upaten Sorong, Papua Barat Daya. Wilayah pesisir Kampung Arar mengalami tekanan ekologis akibat penurunan tutupan mangrove, aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta berkurangnya keanekaragaman biota laut. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan masyarakat lokal, pemerintah kampung, kelompok pemuda, serta lembaga mitra dalam proses edukasi, pendampingan, dan implementasi aksi konservasi. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan biota laut, pelatihan teknik penanaman dan perawatan mangrove, pendataan biota laut lokal, serta penetapan area perlindungan pesisir berbasis kearifan lokal. Kegiatan lapangan difokuskan pada penanaman ribuan bibit mangrove di area yang mengalami abrasi dan rehabilitasi habitat laut melalui edukasi konservasi terumbu karang serta penguatan praktik perikanan berkelanjutan.
Hasil pengabdian menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir, adanya peningkatan tutupan vegetasi mangrove di lokasi sasaran, serta terbentuknya komitmen masyarakat dalam menjaga biota laut melalui pembentukan kelompok penjaga lingkungan kampung. Program ini memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekosistem pesisir, pengurangan risiko abrasi, serta mendukung keberlanjutan sumber daya laut bagi masyarakat Kampung Arar. Kegiatan ini diharapkan menjadi model kolaboratif restorasi lingkungan berbasis komunitas yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya di Papua Barat Daya.
Abstract:Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan tujuan untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Anak melalui penerapan pendekatan partisipatif…
f berbasis komunitas. Desa Ponggi dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki potensisosial dan semangat gotong royong yang tinggi, namun masih menghadapi berbagai persoalan seperti kurangnya kesadaran terhadap perlindungan anak, rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, serta minimnya kegiatan edukatif yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan aman. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Program utama yang dilaksanakan meliputi pembenahan taman kanak-kanak (TK), Festival Anak Ceria, senam sehat mingguan, penyuluhan anti-bullying dan KDRT, serta kampanye kesehatan reproduksi yang seluruhnya dilaksanakan secara kolaboratif dengan perangkat desa, guru, dan ibu-ibu PKK. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran sosial masyarakat terhadapi superlindungan anak dan kesetaraan gender. Ibu-ibu mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan publik, anak-anak menjadi lebih percaya diri dan peka terhadap empati sosial, serta lingkungan belajar menjadi lebih bersih dan nyaman. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam memperkuat kohesisosial, menumbuhkan rasa memiliki terhadap program, serta menciptakan keberlanjutan kegiatan setelah PKM berakhir. Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi mampu menjadi strategi efektif dalam mewujudkan desa yang inklusif, aman, dan ramah bagi perempuan dan anak.
Abstract:Penelitian ini menganalisis peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Penelitian…
enelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggali mekanisme kerja, tantangan dan strategi BP3MI dalam menangani aduan kasus eksploitasi dan kekerasan melalui wawancara dengan staf kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP3MI telah mengupayakan penegakan sila ke-2 yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dengan menjalankan program pencegahan, pemantauan, dan penanganan kasus untuk memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum secara penuh. Namun, efektivitas program-program ini, dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala seperti kurangnya data dari aduan, hambatan koordinasi dengan perwakilan luar negeri, dan keterbatasan pekerja internal. Strategi BP3MI berbasis edukasi, media digital dan kolaborasi lintas lembaga membantu meningkatkan efektivitas perlindungan, namun penguatan sumber daya dan koordinasi masih diperlukan untuk memperbaiki perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh.
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia,…
ndonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Aborsi, sebagai fenomena…
mena sosial dan hukum, menimbulkan problematika karena bertentangan dengan norma hukum, moral, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia, larangan aborsi diatur secara tegas dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan penghilangan nyawa janin yang termasuk kategori pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aborsi di Jambi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta resistensi budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.
Abstract:Terapi bacaan Al-Qur’an melalui Surat Al-Baqarah merupakan pendekatan spiritual Islam yang efektif dalam menangani gangguan psikologis seperti kecemasan, stres, dan depresi, serta gangguan spiritual berupa sihir, jin, dan…
dan kerasukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Surat Al-Baqarah dalam praktik ruqyah syar’iyyah, khususnya dalam konteks penyembuhan mental dan pembersihan rumah dari pengaruh negatif makhluk halus. Kajian dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengacu pada tafsir klasik, hadis sahih, dan artikel ilmiah terkini yang terindeks di Google Scholar dan Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat kunci dalam Surat Al-Baqarah—seperti Ayat Kursi dan dua ayat terakhir—memiliki peran signifikan dalam perlindungan spiritual, penangkal sihir, dan pengusiran jin dari rumah. QS. Yunus 10:57 dan QS. Al-Isra’ 17:82 menegaskan dimensi syifa’ Al-Qur’an sebagai penyembuh hati dan pikiran. Terapi ini juga berdampak positif pada stabilitas emosi, ketenangan batin, serta penguatan keimanan. Dengan demikian, Surat Al-Baqarah merupakan media terapi Qur’ani yang komprehensif dan sangat relevan untuk diterapkan sebagai bagian dari pengobatan Islam integratif. Artikel ini merekomendasikan penerapan ruqyah berbasis Surat Al-Baqarah sebagai solusi spiritual dalam menangani gangguan sihir, pemulihan kesehatan mental, dan perlindungan rumah secara Islami.