Abstract:Abstract: Notarial education in Indonesia demands not only the mastery of legal theory but also practical proficiency in drafting authentic deeds. This research aims to analyze the urgency of office internship as an integral…
gral part of the notarial education system in shaping the competence and integrity of prospective notaries. Utilizing a normative legal research method with a statutory approach, this study finds that the office internship serves as a bridge between academic doctrines learned in lectures and the reality of field practice. The results of the analysis indicate that without a structured and standardized internship system, the risk of professional malpractice and violations of the code of ethics increases. Therefore, it is necessary to strengthen regulations regarding the duration, internship curriculum, and supervision from professional organizations to ensure the quality of graduates who are ready to carry out public office professionally.
Keywords: Office Internship, Notarial Education, Master of Notary, Competence, Integrity.
Abstrak: Pendidikan kenotariatan di Indonesia tidak hanya menuntut penguasaan teori hukum, tetapi juga kemahiran praktis dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi magang jabatan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan notaris dalam membentuk kompetensi dan integritas calon notaris. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa magang jabatan berfungsi sebagai jembatan antara doktrin akademis di bangku perkuliahan dengan realitas praktik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa sistem magang yang terstruktur dan terstandarisasi, risiko terjadinya malpraktik jabatan dan pelanggaran kode etik meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai durasi, kurikulum magang, serta pengawasan dari organisasi profesi untuk memastikan kualitas lulusan yang siap menjalankan jabatan publik secara profesional.
Kata Kunci: Magang Jabatan, Pendidikan Notaris, Magister Kenotariatan, Kompetensi, Integritas.
Abstract:Abstract: Notaries in carrying out their duties require the assistance of others, so notaries can employ people as employees in their offices with certain specifications to help fulfill their duties. The results of the research…
esearch and discussion show that the legal obligation for Notary employees regarding the confidentiality of Notary deeds is not specifically regulated in the UUJN so that ethically and morally Notary employees are also obliged to keep the contents of the Notary deed confidential. The legal responsibility of Notary office employees is related to maintaining the confidentiality of Notary deeds made before a Notary, so if the Notary employee does not maintain the confidentiality of the deed, he is legally responsible and can be categorized as an unlawful act. The Notary's responsibility towards Notary employees in order to maintain the confidentiality of deeds made before a Notary in carrying out his position is that the Notary can be held civilly liable for misuse of the confidentiality of the minutes of the deed by his employees, even though in this case the notary did not make a direct mistake. Keyword: Accountability, Employees, Notary Deeds
Abstrak: Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan orang lain, maka notaris dapat mempekerjakan orang sebagai karyawan di kantornya dengan spesifikasi tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban hukum bagi karyawan Notaris terhadap kerahasiaan akta Notaris adalah tidak diatur secara khusus dalam UUJN sehingga secara etika dan moral karyawan Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta Notaris tersebut. Tanggungjawab hukum karyawan kantor Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris, maka apabila pegawai notaris tidak menjaga kerahasiaan akta bertanggung jawab secara hukum dan dapat dikateogrikan sebagai perbuatan melawan hokum. Pertanggungjawaban Notaris terhadap karyawan Notaris dalam rangka menjaga kerahasiaan akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung.
Â
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Karyawan, Akta Notaris Â
Abstract:Â In reality, Notaries in carrying out their duties indirectly have played a role as mediators because the community or parties who need notary services to make authentic deeds often bring legal problems between them before…
efore or after the making of the deed. This type of research is an empirical legal research (sociological juridical) where the primary data is the result of interviews with respondents and informants. The nature of this research is descriptive analysis, the location of the research is Medan City. From a population of 222 notaries in Medan City, some notaries were taken 20% or 45 people as samples who were used as respondents based on Probability sampling with a simple random sampling method. In addition to the empirical juridical approach, a normative juridical approach was also used to obtain secondary data. The results of the study are that Notaries in providing legal counseling indirectly Notaries play an active role as mediators in resolving disputes outside the Court. The conclusion is that notaries have a strategic role as mediators in resolving disputes outside the court, so it is recommended to regulate the role of notaries as mediators, improve mediation competency for notaries, and provide socialization and education to the public regarding the benefits of mediation by notaries.
Â
Keyword: Notary Mediator, Notary Dispute Resolution
Â
Abstrak: Dalam realitanya Notaris dalam menjalankan jabatannya secara tidak langsung telah berperan sebagai mediator karena masyarakat atau para pihak yang membutuhkan jasa notaris untuk membuat akta otentik tidak jarang membawa permasalahan-permasalahan hukum diantara mereka pada saat sebelum atau sesudah pembuatan akta. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (yuridis Sosiologis) dimana data primernya adalah hasil wawancara dengan responden dan informan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Lokasi penelitian adalah Kota Medan. Dari populasi 222 notaris Kota Medan, sebagian notaris diambil 20% atau 45 orang sebagai sampel yang dijadikan responden berdasarkan Probability sampling dengan Metode Sampel acak sederhana (simple random sampling). Disamping pendekatan yuridis empiris juga dipergunakan pendekatan yuridis normative untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian yaitu Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum secara tidak langsung Notaris berperan aktif sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Kesimpulan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka disarankan Pengaturan peran notaris sebagai mediator, Peningkatan kompetensi mediasi bagi notaris, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi oleh notaris.Â
Â
Kata kunci: Notaris Mediator, Penyelesaian Sengketa Notaris
Abstract:Abstract: The case of deed forgery by Notary HS in Langkat, North Sumatra, highlights the importance of enforcing the notary code of ethics. On April 1, 2024, the MPWN of North Sumatra issued Decision No. 4/MPWN Prov.03.24…
24 of 2024 declaring a violation of Law No. 2 of 2014 concerning Notary Position. This research discusses the law enforcement mechanism against violations of the code of ethics, factors that influence violations, and efforts to overcome violations of the code of ethics in making authentic deeds. With normative and empirical legal approaches, primary data in the form of questionnaires and secondary data from books, journals, and regulations are analyzed qualitatively. Law enforcement involves MPD, MPW, MKN, and law enforcement agencies with internal factors such as personal ethics and external factors such as economic pressure as causes of violations. Efforts in Medan include strict supervision, strict sanctions, training, and cooperation of legal institutions. Research suggestions include increased inter-agency coordination, continuing education for notaries, and periodic evaluation of law enforcement mechanisms to maintain professional integrity and public trust.
Â
Keyword: Law Enforcement, Notary Code of Ethics, Violation, Authentic Deed
Â
Abstrak: Kasus pemalsuan akta oleh Notaris HS di Langkat, Sumatera Utara, menyoroti pentingnya penegakan kode etik notaris. Pada 1 April 2024, MPWN Sumut mengeluarkan Putusan No. 84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024 yang menyatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini membahas mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik, faktor yang memengaruhi pelanggaran, dan upaya penanggulangan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta otentik. Dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, data primer berupa kuesioner serta data sekunder dari buku, jurnal, dan regulasi dianalisis secara kualitatif. Penegakan hukum melibatkan MPD, MPW, MKN, serta lembaga penegak hukum dengan faktor internal seperti etika pribadi dan eksternal seperti tekanan ekonomi sebagai penyebab pelanggaran. Upaya di Medan mencakup pengawasan ketat, sanksi tegas, pelatihan, dan kerja sama lembaga hukum. Saran penelitian meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, pendidikan berkelanjutan untuk notaris, serta evaluasi berkala mekanisme penegakan hukum guna menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat.
Â
Kata kunci: Penegakan Hukum, Kode Etik Notaris, Pelanggaran, Akta Otentik
Abstract:This research aims to describe the Juridical Review: Basics for Making Land Sale Deeds by Notaries in the Correlation of Land Administration Issues. In this research, the normative legal research method is one where the…
study is based on legal materials from literature. The research specifications used are analytical descriptive. The legal material collection technique used in this research is a documentation technique which is carried out by inventorying and categorizing legal materials such as statutory regulations, literature, and other legal materials. The data analysis method used is qualitative analysis, namely data obtained directly according to facts in the field. The results of PPJB's research are the initial agreement made by the seller and buyer as an initial binding before the AJB is made before the PPAT. The basis for making the PPJB by the parties is that the new APPJB is an agreement because not all payments have been made, APPJB where the payment has been made in full, but the AJB cannot be made before the PPAT, because the sale and purchase process has not been completed, for example: The certificate is still in the process of certificate splitting, and in the process of merging as well as various other reasons why AJB cannot be created.
Abstract:A notarial deed is authentic, so its manufacture must meet formal requirements such as Article 16 paragraph (1) letter m UUJN. This study aimed to determine whether the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m of…
the UUJN can be fulfilled during an emergency such as the Covid-19 pandemic and whether the making of a notary deed can be done electronically. To discuss these problems, normative legal research is used, namely research on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials were collected through a literature study, then processed and analyzed descriptively and qualitatively. The study results show that the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m UUJN must be fulfilled even in emergency conditions such as the Covid-19 pandemic because it involves the authenticity of the notary deed. Then, a notarial deed cannot be done electronically because the normative juridical UUJN does not regulate this problem.
Abstract:This study examines the visual symbols and cultural values contained in the Marhum Pekan Tomb, one of the historical sites inherited from the Siak Sri Indrapura Sultanate which is the cultural identity of Pekanbaru City.…
City. The purpose of this study is to reveal the meaning, philosophical values, and forms of acculturation of Islamic culture with local Malay traditions represented through the physical form and ornamentation of the tomb. This study uses a qualitative descriptive method with Erwin Panofsky's iconographic approach which includes three stages of analysis, namely pre-iconography, iconography, and iconology. Data sources were obtained through field observations, in-depth interviews, as well as literature and documentation reviews. The results of the study show that visually (pre-iconography), the Marhum Pekan Tomb displays the architectural characteristics of the Selaso Jatuh Kembar House, the use of Malay regalia, stepped jirat forms, and headstones with gender-differentiating shapes, all of which are a blend of local and Islamic culture. Based on the iconographic analysis, all ornaments in the form of plant and flower motifs contain symbolic meanings of purity, fragrant names, good deeds, and obedience to Islamic teachings that prohibit the depiction of living creatures. Meanwhile, iconological analysis reveals the fundamental meaning that this tomb complex is a tangible manifestation of the Malay people's philosophy of life, namely "Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabbullah". The tomb of Marhum Pekan is not merely a burial place, but also evidence of the history of Islamic-Malay civilization and the collective memory of the community, which confirms that the development of Pekanbaru City grew and developed on a foundation of religious values and harmonious local cultural wisdom.
Abstract:The eschatological phenomenon which states that life in the world will end when death comes, so that those who experience death will be delivered to the afterlife, this becomes a theological basis for Muslims to be implied…
ed in their lives in the world, because the afterlife along with its fate or journey is a reflection of oneself in living life in the world. Examining the verses of the Qur'an that discuss the afterlife has relevance to the interpretation of Shaykh Najmuddin al-Kubra in the book of tafsīr at-ta'wīlāt an-najmiyyah which has a style of isyari or sufistic interpretation, so that understanding the verses about the afterlife becomes new knowledge that is applied and experienced using the heart. This research produces a discussion of the verses of the Qur'an that explain the afterlife, such as the explanation of the realm of barzakh (QSal-Mu'minun: 100), the Day of Judgment (QSibrahīm: 48), the realm of resurrection (QSar-Rūm: 56), Yaum al-Mīzān (QSal-A ʻraf : 8-9), Yaum al- Ḥisāb (QSal-Kahf: 49), Yaum at-Tagābun (QSat-Tagābun: 9), Yaum al-Aʻraf (QSal-Aʻraf: 46), hell (QSal-Baqarah: 24), and heaven (QSaz-Zumar: 73). Thus, this research concludes that the fate of a creature will be determined according to the good deeds carried during life in this world. If more good deeds are brought then the fate of life in the afterlife will be determined by Allah SWT, but conversely if there are more bad deeds brought then the fate of life in the afterlife will be a place cursed by Allah SWT.
Abstract:The hadith of Prophet Muhammad (peace be upon him) mentions three deeds that continue to benefit a person after death: ongoing charity (ṣadaqah jāriyah), beneficial knowledge, and a righteous child who prays for their parents.…
parents. This hadith conveys a profound message about the importance of child education as a spiritual investment. This article aims to examine the urgency of children’s education from the perspective of this hadith by exploring the spiritual and social significance of having a righteous child as a continuous source of reward. This study employs a qualitative approach through library research, drawing on collections of hadith, classical Islamic literature (turas) such as the works of Imam al-Ghazali, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, and Imam Nawawī, as well as contemporary references from nationally accredited journals. The findings indicate that educating children possesses a transcendental dimension, making it a form of ongoing charity for parents—especially when the child grows to be righteous and contributes positively to society. This research recommends that the concept of child education should not be viewed solely from a worldly perspective but should also be instilled as part of eschatological awareness within the Islamic education system.
Abstract:Article 6 of Law No. 4 of 1996 gives creditors the right to execute parate against the object of the mortgage. However, in decision No. 0112/Pdt.G/2017/MS-BNA, the Sharia Court annulled the deed of gift. This study aims…
to analyze the judge's considerations, the legal force of certificates and deeds in bank mortgages, and legal protection for mortgage holders. This study is a normative legal study. Data were collected and then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge annulled the gift because it did not meet the legal requirements according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law. The decision has implications for the cancellation of all related documents, including the certificate of ownership, the deed of granting mortgage rights, and the credit agreement, so that they no longer have legal force as debt collateral. Legal protection of creditors due to cancellation of grants according to Article 11131 of the Civil Code, even though the collateral guarantee is cancelled, the creditor still has legal protection through general guarantees, namely that all of the debtor's assets can be used as objects of debt fulfillment and the creditor can request seizure of collateral and the application of the principle of good faith of the bank that has acted according to the procedure for granting credit. It is expected that judges will prioritize the principles of justice, proportionality, the principle of good faith, and substantive justice in banking and financing practices in Indonesia.