Abstract:Abstract: The phenomenon of increasing criminalization of medical personnel in various cases in Indonesia raises concerns about legal certainty in the health world. Therefore, it is important to examine how the national…
legal system provides fair and balanced protection for medical personnel in carrying out their duties. This research uses normative juridical methods, with legislative, conceptual, and case study approaches. The data used includes related laws and regulations, legal literature, and medical professional documents. This approach aims to analyze the legal norms that govern the protection of medical personnel, as well as identify legal gaps or disharmonized norms that have the potential to hinder legal certainty. The results of the study show that although there are a number of regulations such as the Medical Practice Law, the Hospital Law, and the Criminal Code, the implementation of legal protection for medical personnel still faces challenges. Different interpretations of the law by law enforcement officials, as well as patients' ignorance of medical procedures, often cause medical personnel to become vulnerable parties. In addition, the non-optimal role of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) in separating the ethical and criminal realms has also muddy law enforcement in the health sector. In conclusion, legal certainty for medical personnel can only be realized through strengthening regulations that affirm the limits of legal responsibility of medical personnel, as well as the need for alignment between criminal law instruments and professional ethics. Legal education for the community and increased competence of law enforcement officials in understanding the medical context are also needed.
Â
Keywords: Legal certainty, medical personnel, legal protection.
Â
Abstrak: Fenomena meningkatnya kriminalisasi tenaga medis dalam berbagai kasus di Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan kepastian hukum dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana sistem hukum nasional memberikan perlindungan yang adil dan seimbang terhadap tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data yang digunakan adalah mencakup peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum, dan dokumen profesional medis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur perlindungan tenaga medis, serta mengidentifikasi kekosongan hukum atau disharmonisasi norma yang berpotensi menghambat kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga medis masih menghadapi tantangan. Interpretasi hukum yang berbeda oleh aparat penegak hukum, serta ketidaktahuan pasien terhadap prosedur medis, sering kali menyebabkan tenaga medis menjadi pihak yang rentan. Selain itu, belum optimalnya peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam memisahkan ranah etik dan pidana turut memperkeruh penegakan hukum di bidang kesehatan. Sebagai kesimpulan, kepastian hukum bagi tenaga medis hanya dapat terwujud melalui penguatan regulasi yang menegaskan batas tanggung jawab hukum tenaga medis, serta perlunya penyelarasan antara instrumen hukum pidana dan etik profesi. Diperlukan pula edukasi hukum bagi masyarakat dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam memahami konteks medis.
Â
Kata kunci: Kepastian Hukum, Tenaga Medis, Perlindungan Hukum.
Abstract:Abstract: This study examines legal inconsistencies in the process of recovering state financial losses due to corruption in Indonesia, focusing on the principle of legal certainty. Although the law stipulates that the return…
eturn of state funds does not eliminate criminal penalties, judicial practice shows numerous deviations. This study uses a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach to analyze the inconsistency between legal norms and their implementation. Key findings indicate that the implementation of asset recovery is often used as a basis for easing perpetrators' sentences, inconsistent monetary sanctions in court decisions, weak tracking and confiscation of assets, and minimal coordination between law enforcement agencies. As a result, the asset recovery system is ineffective in recovering state losses and creates legal uncertainty. This study recommends systemic reforms to strengthen legal certainty, the proportionality of sanctions, and the effectiveness of decision execution so that substantive justice is truly realized in combating corruption.
Â
Keywords: corruption, legal certainty, asset recovery, replacement money, legal inconsistency
Abstrak: Penelitian ini mengkaji inkonsistensi hukum dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada prinsip kepastian hukum. Meskipun secara normatif hukum telah mengatur bahwa pengembalian uang negara tidak menghapuskan pidana, praktik peradilan menunjukkan banyak penyimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Temuan utama menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian aset kerap dijadikan dasar untuk meringankan hukuman pelaku, tidak konsistennya sanksi uang pengganti dalam putusan pengadilan, lemahnya pelacakan serta penyitaan aset, dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, sistem asset recovery tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistemik guna memperkuat kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, dan efektivitas eksekusi putusan agar keadilan substantif benar-benar terwujud dalam penanggulangan korupsi.
Â
Kata kunci: korupsi, kepastian hukum, pengembalian aset, uang pengganti, inkonsistensi   hukum
Abstract:Abstract: This study examines the employment of simile in Katy Perry's song "Firework" and its contribution to expressing themes of motivation and self-empowerment. This study emphasizes the significance of figures of speech…
eech as a stylistic device that enhances and reinforces meaning in literary works, including popular song lyrics. This study aims to identify similes included in the song, to comprehend the significance of these similes, and to investigate the moral and inspiring themes embedded in the song lyrics. The methodology employed is qualitative research utilizing a descriptive technique, wherein data is gathered through a comprehensive textual study of the lyrics of "Firework." Observation and note-taking procedures were used for data collection to identify and interpret the similes. The study's results demonstrate that similes successfully convey emotions of fragility and doubt alongside the resilience to rise and exhibit confidence. The employment of similes facilitates the creation of distinct visual imagery and elicits profound emotional responses, rendering the song's motivational and inspiring lyrics more vivid and accessible to the audience. Similes strengthen language and provide artistic worth and significance to songs. According to this study, similes are important expressive instruments in popular music, sending encouraging messages of courage and hope to listeners.
Â
Keyword: figures of speech;simile;firework;katy perry;song lyrics.
Â
Abstrak: Penelitian ini mengkaji penggunaan majas simile dalam lagu Katy Perry “Firework†dan kontribusinya dalam mengekspresikan tema motivasi dan pemberdayaan diri. Penelitian ini menekankan pentingnya majas untuk memperkaya dan memperkuat makna dalam karya sastra, termasuk lirik lagu populer. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi majas simile yang terdapat dalam lagu, memahami makna majas tersebut, serta menganalisis tema moral dan inspiratif yang tertanam dalam lirik lagu. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui studi teks komprehensif terhadap lirik “Firework.†Prosedur pengamatan dan pencatatan digunakan untuk pengumpulan data guna mengidentifikasi dan menafsirkan majas simile. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majas simile berhasil menyampaikan emosi kerentanan dan keraguan bersamaan dengan ketahanan untuk bangkit dan menunjukkan kepercayaan diri. Penggunaan simile memfasilitasi pembentukan gambaran visual yang unik dan memicu respons emosional yang mendalam, sehingga lirik lagu yang motivasional dan menginspirasi menjadi lebih hidup dan mudah dipahami oleh pendengar. Majas simile memperkuat bahasa dan memberikan nilai artistik serta makna pada lagu. Menurut penelitian ini, majas simile merupakan alat ekspresif yang penting dalam musik populer, menyampaikan pesan-pesan penyemangat tentang keberanian dan harapan kepada pendengar.
Â
Kata kunci: majas;simile;firework;katy perry;lirik lagu.
Abstract:Abstract: The right to associate is a constitutional right. In the context of employment, the existence of trade unions is an important instrument in fighting for workers' rights. However, in practice, freedom of association…
tion is often disrupted by union busting, which is a systematic effort made by certain parties to prevent the formation or continuation of trade unions. Union busting is carried out in various ways that are detrimental to workers' right to associate Based on Article 28 of Law No. 21 of 2000. The method used in this writing is the normative legal research method, which is a method that refers to legal norms carried out by means of literature studies related to the problems studied, this research is descriptive in nature, and the data is analyzed qualitatively. criminal law policy needs to be directed to formulate policies with formulations against Article 28 of Law No. 21 of 2000 to be more comprehensive and cover various forms of actions to obstruct freedom of association that are increasingly complex and varied, in addition, there is a need to strengthen constitutional protection of freedom of association by increasing the capacity of law enforcement officers, clarifying the boundaries between the criminal and industrial realms, and strengthening labor supervision so that workers' rights are protected in accordance with the 1945 Constitution.
Keyword: Criminal Law Politics, Right to Association, Union Busting
Â
Abstrak: Hak berserikat merupakan hak konstitusional. Dalam konteks ketenagakerjaan, keberadaan serikat pekerja menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berserikat kerap kali terganggu oleh tindakan union busting, yaitu upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghalangi pembentukan atau keberlangsungan serikat pekerja. Union busting dilakukan dengan berbagai cara yang merugikan hak berserikat pekerja Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif. kebijakan politik hukum pidana perlu diarahkan untuk merumuskan kebijakan dengan formulasi terhadap pasal 28 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 agar lebih komprehensif dan mencakup berbagai bentuk tindakan penghalangan kebebasan berserikat yang semakin kompleks dan variatif selain itu, perlunya memperkuat perlindungan konstitusional kebebasan berserikat melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kejelasan batas antara ranah pidana dan industrial, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja terlindungi sesuai UUD 1945.
Â
Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Hak Berserikat, Union Busting
Abstract:Abstract: The purpose of this study was to examine how the Asahan Children's Safe House (RAAA) assists the local government and law enforcement in protecting children in Asahan Regency from sexual violence. In-depth interviews…
rviews with RAAA administrators, social services officials, police officers from the Women and Children Protection Unit (UPA), psychosocial support officers, and direct observation of RAAA services were used to collect data using qualitative and descriptive approaches. The study findings indicate that RAAA is an important integrated service center and has successfully enhanced inter-agency collaboration while offering temporary protection, legal assistance, and psychological recovery for victims. Operational budget constraints, public stigma, lengthy legal procedures, and a lack of skilled human resources are some of the challenges faced by RAAA. Other challenges include an unintegrated data management system and a lack of supporting infrastructure. In conclusion, RAAA has had a substantial positive impact, but requires better coordination with the local government and community to overcome these challenges and ensure optimal and sustainable fulfillment of the rights of child victims of sexual violence.
Â
Keyword: Asahan Children's Safe House; Sexual Violence Against Children; Local Government; Law Enforcement
Â
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) membantu pemerintah daerah dan penegak hukum dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Asahan dari kekerasan seksual. Wawancara mendalam dengan pengurus RAAA, dinas sosial, petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPA), petugas pendukung psikososial, dan observasi langsung terhadap layanan RAAA digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa RAAA merupakan pusat layanan terpadu yang penting dan telah berhasil meningkatkan kolaborasi antarlembaga sekaligus menawarkan perlindungan sementara, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis bagi korban. Anggaran operasional, stigma publik, prosedur hukum yang panjang, dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli merupakan beberapa kesulitan yang dihadapi RAAA. Tantangan lainnya meliputi sistem manajemen data yang belum terintegrasi dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kesimpulannya, RAAA telah memberikan dampak positif yang substansial, tetapi membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini dan memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang optimal dan berkelanjutan.
Â
Kata kunci: Rumah Aman Anak Asahan; Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Pemerintah Daerah; Penegak Hukum
Abstract:Abstract: Immigration symbolises the exercise of power over the full sovereignty of a state, especially in relation to the state's right to control the movement of people in and out of the country and to regulate the provisions…
visions regarding foreigners in the country's jurisdiction. Indonesia already has an Immigration Law that regulates in such a way that not just any foreigner can stay in Indonesia so that only foreigners who have a positive impact, benefit and do not endanger security and public order are allowed to enter and be in the territory of Indonesia. The research method used in this writing is the type of normative legal research and the nature of analytical descriptive research. The research approaches used are statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is a library research with a documentary research data collection tool. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, there are comprehensive steps that have been taken by Immigration Enforcement for citizens who come and enforce the applicable law.Â
Keywords: Criminal Offences, Immigration, Foreigners.Â
Abstrak: Keimigrasian menggambarkan simbol pelaksanaan kekuasaan atas kedaulatan penuh suatu negara terutama yang berkaitan dengan hak negara dalam mengontrol lalu lintas masuk dan keluarnya orang serta mengatur ketentuan mengenai orang asing untuk berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur sedimikian rupa agar tidak sembarang orang asing yang dapat tinggal di Indonesia sehingga hanya orang asing yang memberikan dampak positif, manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpul data studi dokumen (documentary research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Penegakan Imigirasi untuk warga negara yang datang dan penegakan hukum yang berlaku.
Â
Kata kunci: Tindak Pidana, Imigrasi, Orang Asing.
Abstract:Abstract: This study aims to explore the role and strategy of Public Relations (PR) of the North Sumatra Regional Revenue Agency (BAPENDA) in increasing public awareness of motor vehicle tax obligations. Departing from the…
he challenge of low levels of tax compliance, this study uses a qualitative approach to explore in depth the strategic role of PR in building effective communication between Bapenda and the public. Data were collected through in-depth interviews with Bapenda officials responsible for the PR function, focus groups from various circles of society, and analysis of related documents, such as activity reports, socialization materials, and promotional media. The results showed that PR plays an important role in building a positive image of Bapenda through various communication strategies, such as the use of social media, collaboration with influencers, and direct socialization with schools. In addition, Bapenda cooperates closely with stakeholders, including local governments, prosecutors' offices, and neighborhoods, to expand communication outreach and enforce tax rules. Education programs are also a key component, with interactive approaches and incentives such as souvenirs and vouchers to increase public participation. On the other hand, Bapenda has an effective crisis communication plan to deal with negative publicity issues. Through these diverse communication strategies, the research found that a personal approach and the utilization of digital technology are factors in the crisis communication plan.
Â
Keywords: Role of PR, Strategy, Regional Revenue Agency, Tax Awareness.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan strategi Public Relations (PR) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Berangkat dari tantangan rendahnya tingkat kepatuhan pajak, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam peran strategis PR dalam membangun komunikasi yang efektif antara Bapenda danmasyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Bapenda yang bertanggung jawab atas fungsi PR, kelompok fokus dari berbagai kalangan masyarakat, serta analisis dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, materi sosialisasi, dan media promosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PR berperan penting dalam membangun citra positif Bapenda melalui berbagai strategi komunikasi, seperti pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Bapenda menjalin kerja sama erat dengan stakeholder, termasuk pemerintah daerah, kejaksaan, dan kelurahan, untuk memperluas jangkauan komunikasi dan menegakkan aturan perpajakan. Program edukasi juga menjadi komponen kunci, dengan pendekatan interaktif dan pemberian insentif berupa souvenir dan voucher untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, Bapenda memiliki rencana komunikasi krisis yang efektif dalam menangani isu-isu publikasi negatif. Melalui strategi komunikasi yang beragam ini, penelitian menemukan bahwa pendekatan personal dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi komunikasi di bidang perpajakan dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi Bapenda untuk meningkatkan efektivitas program-program sosialisasi pajak di masa depan.
Â
Kata kunci: Peran PR, Strategi, Badan Pendapatan Daerah, Kesadaran Pajak.
Abstract:Abstract: This study examines the analysis of criminal liability and judicial considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of forest timber transportation crimes without valid documentation, as regulated…
lated in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The research uses a normative juridical approach by reviewing two court decisions related to illegal timber transportation. The findings show that the elements of criminal liability are fulfilled in both analyzed cases. Furthermore, judicial considerations reflect efforts to enforce justice by assessing legality, intent, and environmental impact. This study emphasizes the importance of firm and proportional legal enforcement to preserve forest sustainability and deter forestry-related criminal acts.
Â
Keywords: Criminal Liability, Illegal Timber Transportation, Judicial Decision, Forest Destruction
Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dalam kedua kasus yang dianalisis. Selain itu, pertimbangan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta mempertimbangkan aspek legalitas, niat, dan dampak lingkungan. Kajian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menjaga kelestarian hutan serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.
Â
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan Kayu Ilegal, Putusan Hakim, Perusakan Hutan
Abstract:Abstract: This article explores the role of artificial intelligence (AI) in law enforcement in Indonesia through the lens of legal philosophy. Using a normative juridical method and a qualitative approach, the study draws…
s on literature reviews of legal regulations and contemporary academic sources. The findings indicate that while AI significantly improves efficiency and precision in judicial systems, it also introduces substantial challenges, especially in terms of substantive justice, legal accountability, and the protection of human rights. From a jurisprudential perspective, AI implementation should adhere to fundamental legal values such as justice, liberty, and moral responsibility. Therefore, value-based regulatory frameworks are necessary to ensure that the use of AI supports, rather than undermines, the foundational principles of law and human dignity.
Â
Keyword: artificial intelligence, law enforcement, legal philosophy.
Â
Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur terhadap regulasi hukum dan referensi akademik terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan presisi dalam sistem hukum, kehadirannya juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam aspek keadilan substantif, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dari sudut pandang filsafat hukum, pemanfaatan AI semestinya tunduk pada nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, regulasi berbasis nilai menjadi urgensi untuk menjamin bahwa pemanfaatan teknologi ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum serta nilai-nilai kemanusiaan.
Â
Kata kunci: filsafat hukum, kecerdasan buatan, penegakan hukum.
Â
Â
Abstract:Abstract: The problems in this research are how to provide legal protection for children who commit narcotics crimes, how diversion is regulated for children who commit narcotics crimes according to the legal system in Indonesia…
ndonesia and how to apply diversion to children who commit narcotics crimes (Determination Study Number 1/Pen.Div/2022 /PN.Srh). This method is carried out by reading several literatures, searching for data/cases directly at the Sei Rampah District Court, then looking at the reality or facts by linking the articles with the implementation of diversion and criminal sanctions for children who use narcotics in accordance with these provisions. The results of the research show that the legal regulation of diversion for children who have committed narcotics crimes in Indonesia is guided by Republic of Indonesia Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation no. 65 of 2015 Jo. PERMA No. 4 of 2014 concerning guidelines for the process of implementing diversion in the juvenile criminal justice system. The application of diversion to children convicted of narcotics crimes, case number 1/Pen.Div/2022/PN.Srh referring to Perma Diversion, causes legal uncertainty and uselessness, because the application of Perma Diversion actually causes doubts among law enforcers (especially investigators and public prosecutors). regarding the obligation to seek diversion for children who are in conflict with the law so that the principle of the best interests of the child is not achieved.
Â
Keyword: Diversion, Narcotics Crime, ChildrenÂ
Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, bagaimana pengaturan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika menurut sistem hukum di Indonesia dan bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (Studi Penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh). Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur melakukan pencarian data/kasus langsung ke Pengadilan Negeri Sei Rampah selanjutnya melihat kenyataan atau fakta dengan mengaitkan pasal-pasal dengan pemberlakukan penerapan Diversi dan sanksi pidana anak yang narkotika sesuai dengan penetapan-penetapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia berpedoman pada UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan diversi terhadap anak perlaku tindak pidana narkotika kasus penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh mengacu kepada Perma Diversi menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan, karena penerapan Perma Diversi justru menyebabkan keragu-raguan kepada penegak hukum (khususnya penyidik dan penuntut umum) mengenai kewajiban mengupayakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga justru prinsip kepentingan terbaik untuk anak tidak tercapai.
Â
Kata kunci: Diversi, Pidana Narkotika, Anak
Â