Abstract:Abstrak: The Besentulak tradition is a rain-seeking practice still performed by some communities in Indonesia. This tradition typically involves customary rituals, prayers, and other forms of supplication to bring rain during…
uring prolonged droughts. This study aims to analyze the practice of the Besentulak tradition from an Islamic perspective using three main aspects: the aspect of faith (tauhid), the aspect of worship, and the aspect of Islamic law and morality. The analysis results indicate that the Besentulak tradition can be categorized into two forms: first, those that align with Islamic teachings if they only involve supplications directed to Allah without elements of polytheism; second, those that contradict Islam if they include offerings, belief in supernatural forces besides Allah, or shamanistic practices. In Islam, rain supplication has been prescribed through Salat al-Istisqa’ and prayers taught by Prophet Muhammad (PBUH). Therefore, this tradition needs to be purified to uphold monotheistic values and comply with Islamic law.Â
Â
Keyword: Besentulak ;Tradition; Islam.
Â
Abstrak: Tradisi Besentulak merupakan praktik meminta hujan yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Tradisi ini biasanya melibatkan ritual adat, doa, dan bentuk permohonan lainnya untuk mendatangkan hujan saat musim kemarau panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi Besentulak dalam perspektif Islam dengan menggunakan tiga aspek utama, yaitu aspek akidah (tauhid), aspek ibadah, dan aspek syariat serta akhlak Hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi Besentulak dapat dikategorikan menjadi dua bentuk: pertama, yang masih sesuai dengan ajaran Islam jika hanya berupa doa kepada Allah tanpa unsur kesyirikan; kedua, yang bertentangan dengan Islam jika terdapat unsur sesaji, kepercayaan pada kekuatan selain Allah, atau praktik perdukunan. Dalam Islam, permohonan hujan telah diajarkan melalui salat istisqa’ dan doa-doa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, diperlukan pemurnian praktik tradisi ini agar tetap menjaga nilai-nilai tauhid dan sesuai dengan syariat Islam.Â
Â
Kata kunci: Besentulak; Tradisi; Islam.
Abstract:Abstract: The case of deed forgery by Notary HS in Langkat, North Sumatra, highlights the importance of enforcing the notary code of ethics. On April 1, 2024, the MPWN of North Sumatra issued Decision No. 4/MPWN Prov.03.24…
24 of 2024 declaring a violation of Law No. 2 of 2014 concerning Notary Position. This research discusses the law enforcement mechanism against violations of the code of ethics, factors that influence violations, and efforts to overcome violations of the code of ethics in making authentic deeds. With normative and empirical legal approaches, primary data in the form of questionnaires and secondary data from books, journals, and regulations are analyzed qualitatively. Law enforcement involves MPD, MPW, MKN, and law enforcement agencies with internal factors such as personal ethics and external factors such as economic pressure as causes of violations. Efforts in Medan include strict supervision, strict sanctions, training, and cooperation of legal institutions. Research suggestions include increased inter-agency coordination, continuing education for notaries, and periodic evaluation of law enforcement mechanisms to maintain professional integrity and public trust.
Â
Keyword: Law Enforcement, Notary Code of Ethics, Violation, Authentic Deed
Â
Abstrak: Kasus pemalsuan akta oleh Notaris HS di Langkat, Sumatera Utara, menyoroti pentingnya penegakan kode etik notaris. Pada 1 April 2024, MPWN Sumut mengeluarkan Putusan No. 84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024 yang menyatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini membahas mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik, faktor yang memengaruhi pelanggaran, dan upaya penanggulangan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta otentik. Dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, data primer berupa kuesioner serta data sekunder dari buku, jurnal, dan regulasi dianalisis secara kualitatif. Penegakan hukum melibatkan MPD, MPW, MKN, serta lembaga penegak hukum dengan faktor internal seperti etika pribadi dan eksternal seperti tekanan ekonomi sebagai penyebab pelanggaran. Upaya di Medan mencakup pengawasan ketat, sanksi tegas, pelatihan, dan kerja sama lembaga hukum. Saran penelitian meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, pendidikan berkelanjutan untuk notaris, serta evaluasi berkala mekanisme penegakan hukum guna menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat.
Â
Kata kunci: Penegakan Hukum, Kode Etik Notaris, Pelanggaran, Akta Otentik
Abstract:Abstract: The application of the primum remedium principle in criminal law policy means that criminal law is used as the main option in law enforcement. The application of the primum remedium principle in criminal law policy…
licy can be seen in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of the study show that the criminal law policy through the application of the primum remedium principle in environmental crimes based on positive law places criminal law as the main option in prosecuting environmental violations, with the aim of providing a deterrent effect on the perpetrators. This study analyzes the application of this principle in the context of environmental law enforcement in Indonesia. The results of the study show that although criminal law is important for providing a deterrent effect, the application of this principle has not been fully effective in dealing with environmental crimes seen from several conditions such as B3 waste which clearly pollutes the environment, but the application of this principle is not always appropriate because law enforcers often take administrative enforcement first.
Â
Keyword: Primum Remedium, Legal Policy, Environment
Â
Abstrak: Penerapan asas primum remedium dalam kebijakan hukum pidana berarti hukum pidana digunakan sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum. Penerapan asas primum remedium dalam kebijakan hukum pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan hukum pidana melalui penerapan asas primum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan hukum positif menempatkan hukum pidana sebagai pilihan utama dalam menindak pelanggaran lingkungan hidup, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini menganalisis penerapan asas tersebut dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana penting untuk memberikan efek jera penerapan asas tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan lingkungan hidup dilihat dari beberapa kondisi seperti limbah B3 yang jelas mencemari lingkungan namun penerapan asas ini tidak selalu tepat karena penegak hukum sering kali menempuh penegakan administrasi terlebih dahulu.
Â
Kata kunci: Primum Remedium, Kebijakan Hukum, Lingkungan Hidup
Abstract:Abstract: The problem of illegal cultivation on State-Owned Enterprise (BUMN) plantations that occurs at PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun is not just a regional problem, but should be a national…
l problem, a national and state problem, because the problem of illegal cultivation occurs in throughout Indonesia. The formulation of the problem in this thesis research is how to regulate positive law regarding criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun, what is the purpose of punishing criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun, how to deal with criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with a statutory statute approach, a conceptual approach, a historical legal approach, a historical legal approach, a comparative comparative approach, and a case approach. Primary, secondary and tertiary data sources, using library research techniques and document data collection are then analyzed qualitatively. It is necessary to increase the capacity of law enforcement officials in dealing with the problem of criminal acts of illegal cultivation.
Keywords: Prevention, Crime, Illegal Cultivation, PTPN III
Abstrak: Permasalahan dalam Penggarapan liar di perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun bukan sekedar merupakan Masalah daerah, namun seharusya menjadi masalah nasional, masalah bangsa dan Negara, karena masalah penggarapan liar terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana penggarapan liar di di PTPN III Kebun Bangun, apa tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana penggarapan liar di PTPN III Kebun Bangun, bagaimana penanggulangan tindak pidana penggarapan liar di PTPN III Kebun Bangun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan statute approach, pendekatan konseptual conceptual approach, pendekatan sejarah hukum historical approach, pendekatan perbandingan comparative approach, dan pendekatan kasus case approach. Sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah tindak pidana penggarapan liar ini. Â
Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pengarapan Liar, PTPN III
Abstract:Abstract: The death penalty, which is the oldest and heaviest punishment, is still enforced in Indonesia despite many countries having abolished it, due to the controversy surrounding it as it involves taking a human life.…
e. This research uses a normative juridical method and qualitative analysis to understand the application of the death penalty in Indonesia's legal framework. Although the death penalty sparks pros and cons in society, the Indonesian government, along with supporting elements of society, maintains the principle that the death penalty is necessary to protect life. One example of its application can be seen in the case of premeditated murder recorded in decision Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn, where the defendant ZH was sentenced to death by the Medan District Court for planning and carrying out the murder of the victim, J, which met the elements of Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder.
Keyword: Criminal Offense, Premeditated Murder
Â
Abstrak: Hukuman mati, yang merupakan hukuman tertua dan terberat, masih diterapkan di Indonesia meskipun banyak negara telah menghapusnya, mengingat kontroversi yang muncul karena menyangkut nyawa manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif, dengan tujuan untuk memahami penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun hukuman mati menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pemerintah Indonesia, bersama elemen masyarakat pendukungnya, tetap berpegang pada prinsip bahwa hukuman mati diperlukan untuk melindungi kehidupan. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan berencana yang tercatat dalam putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, di mana terdakwa ZH dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Medan karena terbukti merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap korban, J, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Kata kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana
Abstract:Abstract: Paylater has become popular because it is inclusive, flexible, and offers a simple registration process and various attractive promos. However, the increasing use of Paylater, such as SPayLater from Shopee, poses…
es a risk of bad debt and personal data theft. Several cases, such as billing that does not comply with regulations and hacking of ShopeePay balances, show weaknesses in data security and management on the E-commerce platform. Therefore, research is needed to strengthen legal protection of consumer personal data in Shopee E-commerce transactions. The research uses a juridical-normative method with a legislative and literature approach. The results of this study are summarized in several conclusions, namely that legal protection of consumer personal data in e-commerce in Indonesia has developed, especially with the enactment of Law No. 27 of 2022. Although e-commerce service providers are obliged to maintain data confidentiality and security, challenges in implementing the law and consumer understanding of their rights still need to be overcome. From this conclusion, it is recommended that the government needs to strengthen supervision and enforcement of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection by tightening security requirements and conducting periodic audits on e-commerce platforms.
Keyword: Personal Data, Consumer, E-Commerce
Â
Abstrak: Paylater menjadi populer karena inklusif, fleksibel, dan menawarkan proses pendaftaran yang sederhana serta berbagai promo menarik. Namun, meningkatnya penggunaan Paylater, seperti SPayLater dari Shopee, menimbulkan risiko kredit macet dan pencurian data pribadi. Beberapa kasus, seperti penagihan yang tidak sesuai aturan dan peretasan saldo ShopeePay, menunjukkan kelemahan dalam keamanan dan manajemen data di platform E-commerce. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi E-commerce Shopee. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian ini dirangkum dalam beberapa kesimpulan yakni bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam e-commerce di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama dengan adanya UU No. 27 Tahun 2022. Meskipun penyedia layanan e-commerce berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data, tantangan dalam penerapan hukum dan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka masih perlu diatasi. Dari kesimpulan ini, disarankan pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memperketat persyaratan keamanan dan melakukan audit berkala pada platform e-commerce.
Kata kunci: Data Pribadi, Konsumen, E-Commerce
Abstract:Abstract: The increasing number of private schools in West Jakarta has created competition that offers parents a wide range of choices while requiring schools to continuously adapt to the needs and preferences of the community.…
munity. This situation highlights the importance of research to understand the factors influencing parents' decisions in selecting schools. This study was conducted to analyze the influence of location, religiosity, and school image on parents' decision-making, both partially and simultaneously, to address gaps in previous research where results have been varied and insufficiently in-depth. Some studies indicate that these variables are significant individually, but there has not been a comprehensive study examining their simultaneous effects. A quantitative approach was used in this research, with data collected through questionnaires distributed to 95 parents of Year 7 students in the 2024/2025 academic year at Sekolah Bukit Sion, using random sampling techniques to ensure objective representation. Data analysis was conducted using multiple linear regression through SPSS version 25. The results showed that location, religiosity, and school image have a significant influence, both individually and simultaneously, on parents' decision-making. Location offers comfort through a serene environment, religiosity reinforces spiritual values through activities such as prayers and retreats, while school image enhances appeal through teachers' quality experience and a positive reputation. This research provides practical insights for designing relevant strategies amid the increasingly dynamic education landscape and offers a scientific foundation for further studies that could explore additional variables such as teacher quality and school facilities.
Â
Keyword: School Image, School Location, Decision Making, Religiosity.
Â
Abstrak: Pertumbuhan jumlah sekolah swasta di Jakarta Barat yang semakin pesat menciptakan persaingan yang tidak hanya menawarkan beragam pilihan kepada orang tua, tetapi juga menuntut sekolah-sekolah untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Situasi ini menimbulkan pentingnya penelitian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh lokasi, religiusitas, dan citra sekolah terhadap pengambilan keputusan orang tua, baik secara parsial maupun simultan, guna mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang hasilnya masih bervariasi dan kurang mendalam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa variabel ini signifikan secara parsial, namun belum ada kajian yang secara komprehensif melihat pengaruh simultannya. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dari 95 orang tua siswa kelas 7 Tahun Ajaran 2024/2025 di Sekolah Bukit Sion menggunakan teknik random sampling untuk representasi yang objektif. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda melalui SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi, religiusitas, dan citra sekolah memiliki pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan orang tua. Lokasi memberikan kenyamanan melalui lingkungan yang tenang, religiusitas memperkuat nilai-nilai spiritual melalui kegiatan seperti doa dan retret, sedangkan citra sekolah meningkatkan daya tarik melalui pengalaman guru yang berkualitas dan reputasi yang positif. Penelitian ini menawarkan wawasan praktis untuk merancang strategi yang relevan di tengah persaingan pendidikan yang semakin dinamis, sekaligus memberikan pijakan ilmiah untuk penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi variabel tambahan seperti kualitas guru dan fasilitas sekolah..
Â
Kata kunci: Citra Sekolah, Lokasi Sekolah, Pengambilan Keputusan, Religiusitas
Abstract:Money laundering is a complex criminal offense that often involves a combination of several crimes committed together. This study analyzes the application of criminal law to money laundering in the Djoko Susilo case through…
ugh the Supreme Court Judicial Review Decision Number 97 PK/Pid.Sus/2021. This research aims to: (1) determine the regulation of money laundering which is a combination of several crimes together in Indonesian criminal law; (2) reviewing evidence of money laundering with a combination of several crimes together in the case; and (3) analyzing the judge's considerations in combining cases of several crimes with money laundering. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary and secondary data sources, with a statutory approach (status approach) and a case approach. The data collection technique for library research and data analysis for this research is qualitative analysis. This research recommends strengthening law enforcement officials' understanding of the characteristics of money laundering as a further criminal act.
Â
Keywords: Money Laundering, Combined Crimes, Inclusion, Evidence.
Â
Abstrak:Â Pencucian uang merupakan tindak pidana yang kompleks yang seringkali melibatkan gabungan beberapa kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Studi ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pencucian uang dalam kasus Djoko Susilo melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan pencucian uang yang merupakan gabungan beberapa kejahatan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia; (2) mengkaji pembuktian pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan secara bersama-sama dalam perkara; serta (3) menganalisis pertimbangan hakim dalam penggabungan perkara beberapa kejahatan dengan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (statuste approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan.
Â
Kata Kunci: Pencucian Uang, Gabungan Kejahatan, Penyertaan, Pembuktian.
Abstract:Abstract: This study focuses on Michel Foucault's analysis of power relations concerning the Qanun Jinayat in Aceh Province, which governs societal life through Islamic sharia law. One of the sharia laws implemented through…
ugh the Qanun is the Qanun Jinayat. Although the Qanun Jinayat aims to enforce Islamic sharia, discrepancies exist between the regulations of the Qanun Jinayat and national laws, particularly regarding the definition of sexual harassment, which is broad and potentially allows perpetrators to evade punishment. This research employs a qualitative approach by utilizing data sources such as the Qanun Jinayat, court records, and Foucault's literature. The findings indicate that articles related to sexual violence need further examination, as the Qanun Jinayat's power is not in favor of victims of sexual violence. The gaps in definitions, penalties, and legal procedures may hinder victim protection efforts and create power relations that influence how society understands and responds to sexual violence.
Keywords: Qanun Jinayat, Sexual Violence, Power Relations, Foucault
Abstrak: Artikel ini berfokus pada telaah relasi kuasa pada Qanun Jinayat dengan menggunakan persfektif Michel Foucault. Selama ini, hukum syari'at islam yang ketat telah mengatur kehidupan masyarakat di Aceh. Meskipun Qanun Jinayat bertujauan menerapkan syari’at islam, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi antara Qanun Jinayat dengan undang-undang nasional, khususnya terkait definisi pelecehan seksual yang bersifat umum dan berpotensi memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber data seperti Qanun Jinayat, catatan peradilan, dan literatur Foucault. Hasil penelitian menunjukkan pasal terkait kekerasan seksual perlu dikaji lebih lanjut, hal ini disebabkan oleh kekuasaan Qanun Jinayat yang tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Kesenjangan definisi, hukuman, dan prosedur hukum dapat menghambat upaya perlindungan korban dan menciptakan relasi kuasa yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menanggapi kekerasan seksual.
Â
Kata Kunci: Qanun Jinayat, Kekerasan Seksual, Relasi Kekuasaan, Foucault
Abstract:Abstract: The emergence of ideas regarding alternatives to effective punishment other than imprisonment for perpetrators of narcotics crimes is needed to prevent overcrowding. The formulation of the problems discussed are…
e how the regulation of non-prison criminal law in various provisions of Indonesian criminal law; how the enforcement of narcotics laws for perpetrators of narcotics crimes affects the occurrence of overcrowding; how the application of non-prison criminal law for perpetrators of narcotics crimes is related to the occurrence of overcrowding (Study at Class 1 Labuhan Deli Prison). This study uses a normative legal research method that is descriptive analytical. Using a legislative and conceptual approach which is then systematized with primary data and secondary data obtained through field studies and literature studies. The data is then analyzed qualitatively. The regulation of non-prison criminal law has been regulated in the provisions of legislation in Indonesia, including in the form of fines, conditional sentences, rehabilitation, job training, supervision, probation, house arrest and community service.
Â
Keywords: Alternative, Prison, Criminal Act, Narcotics
Abstrak: Munculnya pemikiran mengenai alternatif pengefektifan pemidanaan selain pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika diperlukan untuk mencegah terjadinya overcrowding. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana non penjara dalam berbagai ketentuan hukum pidana Indonesia; bagaimana penegakan undang-undang narkotika bagi para pelaku tindak pidana narkotika dalam mempengaruhi terjadinya overcrowding; bagaimana penerapan pidana non penjara bagi para pelaku tindak pidana narkotika kaitannya dengan terjadinya overcrowding (Studi di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli). Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian mensistematiskannya dengan data primer dan data sekunder yang didapat melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. pengaturan hukum pidana non penjara telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya berbentuk pidana denda, pidana bersyarat, rehabilitasi, pidana pelatihan kerja, pidana pengawasan, pidana percobaan, tahanan rumah dan pelayanan masyarakat.
Â
Kata kunci: Alternatif, Penjara, Tindak Pidana, Narkotika