Abstract:Abstract: Life which is characterized by regular interaction and interdependence is an ecosystem structure which contains an important essence, where the environment lives as an inseparable unit. This type of research method…
thod itself uses a normative juridical research method, namely research carried out by examining library materials or secondary materials. Environmental protection and management based on Law No. 32 of 2009, environmental protection and management is a s ystematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Environmental dispute resolution can be achieved through court or outside court. A lawsuit through the court can only be pursued if the chosen effort to resolve the dispute outside the court is declared unsuccessful by one or the parties to the dispute. In terms of preserving the environment, the application of civil law is also expected to be able to guarantee the implementation of environmental preservation and restoration of the damaged environment, so by reviewing decision.
Â
Keywords: Damage, Environment, Life
Abstrak: Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksana nya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan.
Â
Kata kunci: Kerusakan, Lingkungan, Hidup
Â
Abstract:Abstract: This research is based on the fact that interfaith marriages are not strictly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This results in a legal vacuum. With the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia,…
ndonesia, the government accommodates interfaith marriages through Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as a solution to fill this legal vacuum. Article 35 letter a states that marriage registration also applies to marriages determined by the court, namely marriages between people of different religions. This type of normative juridical research is supported by the results of interviews with sources, the research approach uses a statutory approach and a case approach to interfaith marriages which have become court decisions and have permanent legal force. The results of this research show that from an Islamic religious perspective, interfaith marriages are absolutely and absolutely prohibited, from a Christian religious perspective, interfaith marriages are prohibited in its teachings. From the Catholic perspective, interfaith marriages are an obstacle, interfaith marriages are possible with a dispensation, whereas in Buddhism there is no prohibition on interfaith marriages.
Â
Keywords: Development, Validity, Interfaith Marriage
Abstrak: Penelitian ini di latar belakangi dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Dengan adanya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jenis penelitian yuridis normatif dengan di dukung hasil wawancara dengan narasumber, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pedekatan kasus terhadap perkawinan beda agama yang telah menjadi penetapan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perpektif agama Islam perkawinan beda agama dilarang dan mutlak, perpektif agama Kristen perkawinan beda agama dilarang dalam ajaranya. Perpektif agama Katolik perkawinan beda agama adalah suatu halangan, perkawinan beda agama dimungkinkan dengan adanya dispensasi, sedangkan dalam agama Buddha tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama.Â
Â
Kata kunci: Perkembangan, Keabsahan, Perkawinan Beda Agama
Abstract:Abstract: The research analysis aims to determine whether skills and health affect the productivity of workers. The data analysis technique used is the associative research method with the help of the SPSS version 23 program.…
gram. This study uses multiple linear regression analysis. The sample in this study was 95 respondents. Primary data collection used a questionnaire. The results of the study indicate that skills have a positive and significant partial effect on the productivity of PTPN II Sei Semayang workers. Health has a positive and significant partial effect on the productivity of PTPN II Sei Semayang workers. Skills and health have a positive and significant simultaneous effect on the productivity of PTPN II Sei Semayang workers.
Â
Keywords: Skills, Health and Workforce Productivity
Abstrak: Analisis penelitian bertujuan untuk mengetahuiapakahketerampilan dan kesehatan berpengaruh terhadap produktivitas pegawai tenaga kerja.Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan bantuan program SPSS versi 23. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 responden. Pengambilan data primer menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap prouktivitas tenaga kerjaPTPN II Sei Semayang. Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap prouktivitas tenaga kerja PTPN II Sei Semayang. Keterampilan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap prouktivitas tenaga kerja PTPN II Sei Semayang.
Â
Kata kunci: Keterampilan, Kesehatan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Â
Abstract:Abstract: Cyber crime is a form of virtual crime which utilizes a computer connected to the internet. Security holes in the operating system that cause weaknesses are exploited by hackers, crackers and script kiddies to…
infiltrate computers. Forms of content within the scope of information and electronic transactions that fall into the category of decency are several types of pornographic content, namely in the form of writing, images or videos. The criminal element for uploading content in the form of decency on social media according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are disseminated without having any rights and become public consumption for users of other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.
Â
Keywords: Content, Distributed, Video
Abstrak: Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatakan oleh para hacker, cracker dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer. Bentuk konten dalam lingkupan informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Â
Kata kunci: Konten, Disebar, Vidio
Abstract:Abstract: The dispute between Jamarik as Pelawan and PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 as Defendant I, KPKNL Medan as Defendant II, and Ernita Citra Dewi Sagala as Defendant III which arose over the issue of the auction…
procedures and procedures for the execution of collateral objects in the form of land and buildings thereon with Certificate of Ownership Number 374, date 14 October 2010 in the name of Pelawan in accordance with legal provisions. The judge in his legal considerations decided that the auction for the execution of Mortgage Rights carried out by the Medan KPKNL was an unlawful act so that the Auction Minutes Number 1128/2016 issued by the Auction Officer from the Medan KPKNL had no legal force. The cancellation of the auction will certainly have legal consequences for the parties, both for the owner of the object being auctioned, the auction seller and the auction buyer. The conclusion regarding the problem formulated in this journal is that the legal consequences for the parties regarding the cancellation of the Auction Minutes for the execution of Mortgage Rights in case decision Number 951/PK/Pdt/2022 are that for the buyer/winner of the auction, the auction buyer's right to the debtor's auction object will be ends, for the owner of the auction object (debtor), the item being auctioned returns to its original condition to the debtor, but remains in the status of collateral, while for the auction seller (creditor) there is a delay in obtaining the fulfillment of the achievements in the credit agreement.
Â
Keywords: Auction, Mortgage Rights, Unlawful Actions
Â
Abstrak: Perselisihan antara Jamarik selaku Pelawan melawan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 selaku Terlawan I, KPKNL Medan selaku Terlawan II, serta Ernita Citra Dewi Sagala selaku Terlawan III yang timbul atas persoalan apakah prosedur dan tata cara lelang eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 374, tanggal 14 Oktober 2010 atas nama Pelawan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan KPKNL Medan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Risalah Lelang Nomor 1128/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan pelaksanaan lelang ini tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap pemilik objek yang dilelang, penjual lelang, serta pembeli lelang. Kesimpulan mengenai permasalahan yang dirumuskan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum bagi para pihak terhadap pembatalan Risalah Lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam putusan perkara Nomor 951/PK/Pdt/2022 adalah bagi pembeli/pemenang lelang, hak pembeli lelang atas objek lelang milik debitor akan menjadi berakhir, bagi pemilik objek lelang (debitor), barang yang dilelang kembali kepada keadaan semula kepada debitor, namun tetap dalam status barang jaminan, sementara bagi penjual lelang (kreditor) terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit.
Â
Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum
Abstract:The Mekar Baru Village Government formed a Village-Owned Enterprise (BUMDes) as the driving force for the village economy, but in its formation there was still minimal guidance from the Regional Government so that several…
l problems emerged, including the lack of training provided to the community in managing BUMDes, lack of socialization to the community, lack of supervision carried out so that BUMDes are not running optimally and there is a lack of government assistance in providing solutions to problems faced by BUMDes. The purpose of this study was to find out how the Implementation of the Village Owned Enterprises (BUMDes) Program in Mekar Baru Village, Datuk Tanah Datar District, Batubara Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively using the Implementation Theory of Van Metter dan Van. The results showed that Standards and Objectives of the BUMDes program are not clear because the local government has not formulated a clear implementation process. Resources are still lacking such as competent Human Resources in managing BUMDes. The communication of the Implementing Body built by BUMDes is still lacking. Characteristics of the Implementing Agency which does not show alacrity in inviting the community to participate in BUMDes activities. The economic environment influences the community to choose to participate in the BUMDes. The attitude of the Mekar Baru BUMDes executors who are slow to respond to the needs of the community. The attitude of the Executor as an Implementor is also not fast and responsive in resolving the problems faced by BUMDes Mekar Baru, this is due to the lack of funds owned.
Abstract:Abstract: XYZ Senior High School Batam is a private school that was established in 2009 and has implemented information sytems and information technology as part of the school’s business process activities. The implement…
nt of IS/IT at XYZ Senior High School aims to improve the effectiveness and efficiency of various jobs or activities that will be carried out by the school. Therefore, IS/IT strategic planning are certainly needed to assist schools in providing information that can support these goals. In order for the IS/IT strategic planning that is made to be in accordance with the vision, mission, and goals of XYZ Senior High School, the IS/IT strategic planning in this study will use the Ward and Peppard model framework starting from the internal and external environmental analysis process, as well as the IS/IT external and internal environmental analysis. The analysis process is carried out using SWOT, Value Chain, Porter's Five Force, PEST, technology trend analysis, and McFarlan's Strategic Grid matrix. The results of this study are to produce recommendations for nine new information systems, namely SIGAWAI; SIMAKEU; STUDENTS; E-Learning; SICRM; SITS; SIAMIK; SIAB; SIRANA; and SIHUMAS aims to make school services and operations more effective and efficient
Keywords: analysis;ward and peppard framework;SI/IT strategic planning.
Abstrak: Sekolah Menengah Atas XYZ Batam merupakan sebuah sekolah swasta yang berdiri pada tahun 2009 dan telah menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi sebagai salah satu bagian dari kegiatan proses bisnis sekolah. Penerapan SI/TI pada SMA XYZ bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari berbagai pekerjaan ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Oleh sebab itu, perencanaan strategis SI/TI tentu sangat diperlukan untuk membantu pihak sekolah dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung tujuan tersebut. Agar perencanaan strategis SI/TI yang dibuat dapat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari SMA XYZ, maka perencanaan strategis SI/TI pada penelitian ini akan menggunakan kerangka model Ward and Peppard yang dimulai dari proses analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal, serta analisis lingkungan SI/TI eksternal dan internal. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT, analisis Value Chain, analisis Five Force Porter, analisis PEST, analisis tren teknologi, dan matriks McFarlan’s Strategic Grid. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi sembilan sistem informasi baru yaitu SIGAWAI; SIMAKEU; SISWARU; E-Learning; SICRM; SITS; SIAMIK; SIAB; SIRANA; dan SIHUMAS bertujuan agar pelayanan dan operasional sekolah menjadi lebih efektif dan efisien
Kata kunci: analisis;metode ward and peppard;perencanaan strategis SI/TI.
Abstract:Abstract: The implementation of the suspension of detention has been regulated in article 31 of the Criminal Procedure Code. Suspension of detention is not only given in mild cases but can be given in severe cases. Suspension…
nsion of detention as a right of the suspect must get more attention from the right of the assignment is more than based on objectives that can be done based on the subjective. The objector must be protected by the Detention Suspension because not only the image of the investigator is at stake but the image of the police force as law enforcement will also be in the spotlight. The assessment of deferral assistance does not only look at the interests of the Criminal Procedure Code but must also take into account the interests of court suspects. Therefore the suspension of detention is not a tool used by suspects to be used temporarily in the education process. From this study it was found that the requirements and the procedures that must be fulfilled by the applicant in order to be suspended and detained are detention must be determined by the police agency detaining and the basis for consideration for investigatorsto suspend detention on bail is Pasal 31 paragraph (1) of Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP).
Keywords: suspension of detentio; imprisonment; pasal 31 KUHAP
Abstrak: Pelaksanaan penangguhan penahanan telah diatur dalam pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan tidak hanya diberikan pada kasus yang ringan tetapi dapat diberikan pada kasus yang berat. Penundaan penahanan sebagai hak tersangka harus mendapat perhatian lebih dari hak penugasan lebih dari sekedar berdasarkan tujuan yang dapat dilakukan berdasarkan subjektif. Pihak yang keberatan harus dilindungi dengan Penangguhan Penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan tetapi citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan. Penilaian penangguhan bantuan tidak hanya melihat kepentingan KUHAP tetapi juga harus memperhatikan kepentingan tersangka pengadilan. Oleh karena itu penangguhan penahanan bukanlah alat yang digunakan tersangka untuk sementara waktu dalam proses pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative atau kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat ditangguhkan dan ditahan adalah penahanan harus ditetapkan oleh instansi kepolisian yang melakukan penahanan dan dasar pertimbangan penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan adalah Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kata kunci: penangguhan penahanan; pidana penjara; pasal 31 KUHAP
Abstract:The high demand for chilies, especially in Gorontalo, is a driving force for chilli cultivating farmers. The price of chili which is uncertain every day can fluctuate. The Gorontalo City Food Service cannot make predictions…
ons to estimate prices in the following month. Prediction is defined as the use of statistical techniques in the form of a picture of the future based on the processing of historical figures. Due to the many algorithms that can be used in predictions, this study will compare forecasting algorithms namely Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbor (K-NN) and Neural Network (NN). Experiments that have been carried out, on chili price prediction with forecasting algorithms have been successfully carried out. The root mean square error (RMSE) result of the SVM algorithm is 0.233, the K-NN algorithm is 0.223 and the NN algorithm is 0.206. Of the three forecasting algorithms used, the best results are produced by the Neural Network algorithm with the smallest RMSE value of 0.206. So it can be concluded that the proposed model is close to perfection, because a comparison of the results of implementing chili price predictions for the next three months produces an accuracy value of 99.25% on average
Abstract:The Juvenile Criminal Justice System is the entire process of Settlement of Child Cases in conflict with the law, starting from the investigation stage to the mentoring stage after the child undergoes the criminal law process.…
ocess. Implementation of Criminal Sanctions for Actions Against Children According to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, is an "emergency door" for children when the child commits a criminal act on the condition that the child is 14 (fourteen years old) or more and is suspected of committing a crime. a criminal offense punishable by imprisonment of 7 (seven) years or more, and the terms of detention must be stated explicitly in a detention order as regulated in articles 32 (2) and (3) according to the law mentioned above. As long as the child does not commit a crime as regulated in Article 32 (2) and (3), the settlement of a child criminal case must be resolved by means of a. Restorative Justice, namely the settlement of criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration back to its original state, and not retaliation, or by means of b. Diversion namely the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to the process outside the criminal justice system as regulated in Chapter I Article 1 paragraph (6) and (7). This is intended to provide special protection for children by providing the best for the interests of children, which is an implementation of children's human rights. And in an effort to provide the best protection for children as well as to equalize the vision and perception between institutions that are competent in upholding children's rights, namely the Courts, Prosecutors, Police and Correctional Institutions, the Government issued Presidential Regulation Number 175 of 2014 concerning Integrated Education and Training for Law Enforcement and Related Parties Regarding the Juvenile Criminal Justice System.