Abstract:This study aims to determine the influence of public perception on the quality of public services at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Bogor Regency. The type of research used is descriptive…
ptive quantitative. The population in this study consists of people who carried out administrative services at the Disdukcapil office of Bogor Regency, with a total sample of 100 respondents. Data analysis was conducted using the Weighted Means Score (WMS) method. The results of the study show that: (1) The highest average score from the analysis of public service quality indicators was the indicator related to “technical service requirements at Disdukcapil being easy to understand by the public,” which obtained an average value of 3.50, categorized as good. Another high indicator was “the completion of administrative processes at Disdukcapil on time,” with an average score of 3.55, also categorized as good. Meanwhile, the lowest average score was 3.19, categorized as fairly good, on indicators such as “the public feeling that their security is guaranteed when managing administrative services at Disdukcapil” and “service officers being disciplined in providing services to the community.” (2) The final recapitulation of the analysis across the ten main indicators of public service quality shows that the highest average score was found in the Certainty indicator, with a score of 3.48, categorized as fairly good. On the other hand, the lowest average scores were in the Discipline and Comfort indicators, both with scores of 3.23, also categorized as fairly good. (3) Overall, the average score of all public service quality indicators in this study was 3.34, categorized as fairly good. This indicates that, in general, the public perceives the quality of public services at the Disdukcapil of Bogor Regency to be fairly good. The recommendation given is that Disdukcapil Bogor Regency should further improve the discipline of its officers regarding their presence at the workplace or service counters, as well as their punctuality in serving the community, and also create a more comfortable environment and waiting area for the public accessing services.
Abstract:The digital technology revolution has catalyzed a fundamental paradigmatic transformation in the global education ecosystem, creating a new era where technology integration has become a strategic imperative in effective…
and sustainable learning management. One of the most disruptive technological innovations that has become the primary focus in educational transformation is Artificial Intelligence (AI), which has demonstrated extraordinary potential in revolutionizing various aspects of learning management through sophisticated adaptive capabilities, deep learning personalization, and comprehensive administrative automation. This research aims to comprehensively and systematically examine the multidimensional role of AI in enhancing the quality of learning management in the digital era, with in-depth analytical focus on three fundamental pillars: strategic learning planning, pedagogical process implementation, and learning outcome evaluation. The research methodology employs a rigorous Systematic Literature Review (SLR) approach, analyzing over 150 high-quality scientific articles from leading national and international journals published between 2014-2024, utilizing a thematic synthesis framework to identify emergent patterns and significant trends in AI implementation in education. Research findings reveal that AI implementation in learning management produces multifaceted transformative impacts, including significant improvements in pedagogical decision-making quality through predictive analytics and data-driven insights, strengthening the strategic role of teachers as adaptive and responsive learning facilitators, and expanding democratic learning accessibility through adaptive learning systems and intelligent tutoring systems technologies. AI has also proven effective in optimizing educational resource allocation, enhancing student engagement through intelligent gamification, and facilitating inclusive and equitable learning.
However, this research also identifies complex challenges that must be addressed in AI implementation, including significant technological infrastructure gaps particularly in remote areas, limitations in educators' digital literacy affecting technology adoption, and ethics and data privacy issues requiring comprehensive regulatory frameworks. The implications of this research emphasize the need for a holistic and structured approach in integrating AI into educational systems, considering technological, pedagogical, and socio-cultural aspects in a balanced manner to achieve sustainable and positively impactful educational transformation.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru di MTs Muhammadiyah Kotamobagu, menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program…
m peningkatan kompetensi guru, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan kesejahteraan guru, sertifikasi guru profesional, supervisi akademik, MGMP, pelatihan daring dan luring, mentoring, serta penegakan tata tertib secara tegas. Kompetensi yang menjadi prioritas utama adalah kompetensi kepribadian karena dianggap sebagai dasar dalam membangun komunikasi, keteladanan, dan motivasi kerja guru. Proses perencanaan program dilakukan pada akhir tahun ajaran berdasarkan analisis kebutuhan melalui supervisi administrasi pembelajaran dan praktik mengajar. Evaluasi program dilakukan pada akhir tahun ajaran dengan melihat hasil belajar siswa dan antusiasme siswa terhadap pembelajaran. Faktor pendukung meliputi perencanaan, fasilitator, administrasi, fasilitas, dan evaluasi, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterbatasan kesiapan pemateri dalam pelaksanaan program.
Abstract:Permasalahan bahwa belum efektifnya pelaksanaan pembinaan dalam peningkatan kompetensi guru PAI disebabkan oleh karena kurang oftimalnya perencanaan, pelaksanaan, penilaian/evaluasi dan hasil manajemen Kepala Madrasah sehingga…
hingga berdampak pada mutu pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PAI pada madrasah tsanawiyah. Sebuah lembaga pendidikan seharusnya mempunyai sistem yang baik ditandai dengan lembaga tersebut mempunyai tujuan yang jelas, perencanaan yang matang, koordinasi yang teratur, pimpinan yang profesional, kooperatif dan pengawasan serta evaluasi kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, penilaian/evaluasi, hasil dan faktor pendukung dan penghambat manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) perencanaan manajemen Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi guru-guru PAI tersebut, berkoordinasi dengan pengawas dan menyiapkan rancangan program pembinaan kompetensi guru PAI, 2) pelaksanaan manajemen Kepala Madrasah pada peningkatan kompetensi guru PAI dilakukan melalui workshop, seminar, MGMP, IHT, Diklat dan Supervisi serta melaksanakan pengamatan mengenai aspek-aspek pengelolaan dan administrasi guru PAI yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran yang efektif, 3) penilaian/evaluasi manajemen Kepala Madrasah pada peningkatan kompetensi guru PAI dilakukan terhadap komitmen guru PAI terhadap pelaksanaan pekerjaan, proses dan kinerja yang dicapai oleh guru PAI, 4) Hasil manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI adanya kerjasama yang sinergis dan harmonis antara Kepala Madrasah dengan para guru PAI dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran serta dapat memunculkan madrasah yang cukup berprestasi, 5) faktor pendukung dan penghambat manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI antara lain ; sarana dan prasarana yang sudah memadai dan guru-guru PAI yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan bersertifikasi. Adapaun faktor penghambatnya antara lain ; masih ada beberapa orang guru yang masih kurang memahami kurikulum tiga belas, visi misi dan program madrasah, kurang dalam kemampuan pengelolaan proses pembelajaran peserta didik di kelas.
Abstract:Artikel ini menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia. Dengan pertumbuhan bank syariah yang pesat, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, DPS menjadi…
jadi lembaga yang krusial untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan administrasi, tetapi juga mencakup pemberian fatwa, nasihat, dan pengarah terhadap inovasi produk. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh DPS, seperti keterbatasan tenaga ahli dan kompleksitas produk keuangan, serta solusi yang dapat diimplementasikan, termasuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPS berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Dengan demikian, DPS berperan sebagai pilar utama dalam keberlangsungan dan kredibilitas bank syariah di Indonesia, yang diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika pasar dan regulasi yang ada.
Abstract:Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya…
dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya manajemen pembiayaan pada madrasah. Hal ini dikarenakan manajemen pembiayaan merupakan proses pengelolaan dan pengaturan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan…
tan pendidikan secara efektif dan efisien, menjamin kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan, serta memungkinkan terciptanya akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh siswa. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis literatur terkait.hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan penting bagi madrasah,karena dapat mendukung keberlangsungan operasional madrasah, meningkatkan kualitas pendidikan madrasah,serta dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pada administrasi pembiayaan madrasah.
Abstract:This research comprehensively analyzes the glass industry development policy on Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province, using an environmental risk mitigation approach. Employing a descriptive qualitative method…
od with a case study design and library research, this study examines five main dimensions: the chronology of the Rempang Island case, policy conflicts and controversies, the government regulatory framework, disaster risk analysis from nine environmental perspectives, and overall policy evaluation. The findings reveal that the Rempang Eco City project, designated as a National Strategic Project (PSN) through Permenko for Economic Affairs Number 7 of 2023, triggered prolonged agrarian conflict due to the absence of meaningful participation from indigenous Malay communities who have inhabited 16 ancient villages on the island since 1834. The project implementation was marked by forced evictions, repeated acts of violence, and non-transparent environmental impact assessment (AMDAL) processes. Disaster risk analysis from nine environmental perspectives covering air quality, water quality, coastal and marine ecosystems, sand mining and geological degradation, biodiversity, community health, social-cultural impacts, climate change vulnerability, and environmental governance consistently produces high-risk assessments, affirming that Rempang Island as a small island ecosystem lacks adequate carrying capacity for large-scale glass industrial development without permanent and irreversible ecological damage. Although Presidential Regulation Number 12 of 2025 de facto removed Rempang Eco City from the list of 77 National Strategic Projects under President Prabowo Subianto’s administration, the absence of an explicit revocation of Permenko Number 7 of 2023 creates ongoing legal ambiguity for affected communities. This research concludes that Indonesia urgently requires fundamental reform in its investment-based development policy paradigm, encompassing strengthened indigenous community participation mechanisms, elevation of AMDAL as a non-circumventable legal requirement prior to investment designation, and application of the ecological precautionary principle in small island development.
Abstract:This research aims to determine the effectiveness of Village Fund management in improving the business performance of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Limehu Village, Tabongo District, Gorontalo Regency. The study…
y was motivated by the stagnant condition of BUMDes Sinar Utara despite the village receiving an annual Village Fund allocation. This research used a qualitative descriptive method with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with six informants, document review, and direct observation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model and validated through triangulation. The results show that among the five dimensions of Village Fund management analyzed based on Minister of Finance Regulation (PMK) Number 145 of 2023, the dimensions of administration and fund utilization have run relatively effectively, while the accountability dimension has only been fulfilled procedurally, the reporting dimension has not been consolidated, and the monitoring and evaluation dimension remains reactive. Overall, Village Fund management in Limehu Village has not been optimal in improving the business performance of BUMDes Sinar Utara.
Abstract:This study aims to examine the strategic role of professional associations in early childhood education policy implementation, focusing on HIMPAUDI East Kalimantan. Non-formal early childhood educators in developing regions…
ons face severe structural vulnerabilities, characterized by a substantial policy gap between central government expectations and local capacities, geographical isolation, and low digital literacy. Utilizing a descriptive qualitative design, this research gathered empirical data through in-depth interviews with the Regional Head of HIMPAUDI East Kalimantan and document analysis. The findings reveal that the association does not merely serve as a gathering platform but functions as a vital strategic partner for local governments. Through multi-layered communication, self-funded tiered training programs, and data-driven political lobbying, the association successfully translates rigid macro-regulations into applicable classroom practices while securing local financial incentives for marginalized educators. This community-based resilience mechanism effectively mitigates administrative burdens and compensates for local government bureaucracy delays. The study implies that local governments should transition toward a co-governance model by formally involving professional networks in policy formulation to ensure equitable educational quality in the new capital city (IKN) era.