Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur pengelolaan yang memadai menjadi salah satu permasalahan lingkungan utama di Indonesia. Bank sampah hadir sebagai solusi berbasis komunitas, namun keberlanjutannya…
lanjutannya sering kali terbentur keterbatasan modal dan manajemen. Program Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki potensi strategis untuk mengatasi kendala tersebut, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penerapan CSR pada bank sampah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat efektivitas program tersebut. Metode yang digunakan adalah [kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Bank Sampah X / metode tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review)]. Data dikumpulkan melalui [wawancara mendalam dengan pengelola bank sampah dan perwakilan perusahaan, serta analisis dokumen laporan CSR]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR telah memberikan kontribusi positif dalam bentuk penguatan infrastruktur (seperti penyediaan mesin pencacah plastik dan kendaraan angkut) serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pembukuan. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan krusial, meliputi sifat program CSR yang masih bersifat filantropi jangka pendek, kurangnya monitoring berkala dari pihak korporasi, dan terjadinya penurunan partisipasi warga akibat ketergantungan pada insentif program. Kesimpulannya, keberhasilan jangka panjang CSR pada bank sampah memerlukan transformasi model dari bantuan karitatif menjadi kemitraan strategis yang berfokus pada kemandirian ekonomi sirkular masyarakat.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan…
tangan dalam mengelola tenaga kerja langsung secara efektif akibat belum adanya standar jam kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar jam kerja dalam pengendalian tenaga kerja langsung pada Usaha Mikro Keripik Pisang Nona Acha di Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan karyawan, dokumentasi, serta studi pustaka. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tersebut belum menerapkan standar jam kerja formal, jadwal kerja terstruktur, maupun sistem evaluasi kinerja. Karyawan bekerja sekitar 66 jam per minggu melebihi standar jam kerja yang diatur sementara pengawasan tenaga kerja hanya mengandalkan pemantauan langsung oleh pemilik usaha. Ketiadaan standar jam kerja telah menurunkan efisiensi operasional dan menyulitkan pengukuran produktivitas tenaga kerja secara objektif. Oleh karena itu, penetapan standar jam kerja yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi kinerja secara berkala diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tenaga kerja, efisiensi produksi, dan produktivitas usaha secara keseluruhan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peramalan (forecasting) penjualan pada Toko Sembako Alaudin yang berlokasi di Pasar Rumah Tiga, Teluk Ambon, serta bagaimana hasil peramalan tersebut digunakan dalam…
menentukan strategi bisnis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi data penjualan toko selama periode Januari hingga Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Sembako Alaudin belum menerapkan metode peramalan secara sistematis dan masih mengandalkan pengalaman serta intuisi pemilik dalam menentukan jumlah stok barang. Pola penjualan menunjukkan tren peningkatan menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan strategi pengadaan barang. Penelitian ini merekomendasikan penerapan metode peramalan sederhana berbasis data historis penjualan guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat dan efisien.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kode etik akuntan terhadap kepercayaan publik pada profesi akuntansi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji…
berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan kode etik akuntan dan kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilakPu profesional memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kredibilitas dan kualitas pekerjaan akuntan. Sebaliknya, pelanggaran kode etik dapat menurunkan reputasi profesi serta mengurangi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan kode etik secara konsisten sangat diperlukan untuk mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi di Indonesia.
Abstract:Penumpukan sampah di kawasan wisata pesisir masih menjadi permasalahan lingkungan yang serius karena berdampak terhadap kualitas ekologi, kesehatan masyarakat, kenyamanan pengunjung, dan keberlanjutan aktivitas wisata lokal.…
kal. Pantai Marthafons yang terletak di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, merupakan salah satu kawasan wisata pesisir yang menghadapi persoalan sampah secara berulang akibat aktivitas pengunjung, limbah rumah tangga, serta sampah kiriman yang terbawa arus laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kesadaran spiritual dan etika lingkungan dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Pantai Marthafons. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang memahami kondisi lingkungan pantai. Data dianalisis melalui reduksi data, klasifikasi temuan, interpretasi, dan penarikanklasifikasi temuan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran spiritual mendorong sebagian masyarakat memandang pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab moral dan religius terhadap ciptaan Tuhan. Etika lingkungan juga memperkuat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan pantai. Namun, pengelolaan sampah masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta sampah kiriman dari arus laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran spiritual dan etika lingkungan dapat menjadi modal sosial penting dalam memperkuat pengelolaan sampah pesisir secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna etika bisnis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Ambon melalui pendekatan kualitatif fenomenologi. Fokus utama penelitian difokuskan pada…
ada pemahaman moral, pengalaman menghadapi dilema etis, internalisasi nilai kearifan lokal, serta peran kepercayaan dalam menjamin keberlangsungan usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur terhadap informan pemilik UMKM di Kota Ambon yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data didasarkan pada prosedur fenomenologi Moustakas yang mencakup tahapan epoché, horisonalisasi, klaster tema, hingga deskripsi struktural-tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis dimaknai bukan sekadar sebagai instrumen kepatuhan hukum normatif, melainkan sebagai manifestasi integritas personal dan spiritualitas kerja. Hubungan interaktif bisnis sangat dipengaruhi oleh modal sosial kearifan lokal (seperti semangat kebersamaan berbasis trans-komunitas). Kepercayaan konsumen diidentifikasi sebagai jembatan kritis yang mengaitkan perilaku etis dengan keberlanjutan hidup usaha di Tengah tingginya volatilitas pasar. Temuan ini menyimpulkan pentingnya integrasi nilai moral kultural ke dalam manajemen UMKM guna menciptakan ekosistem bisnis lokal yang resilien dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi.…
si. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.
Abstract:Fenomena greenwashing semakin marak di dunia bisnis modern seiring meningkatnya tekanan pasar terhadap klaim keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, regulasi berbasis lingkungan seperti POJK No. 51/2017 belum mampu sepenuhnya…
uhnya mencegah praktik tersebut. Tujuan: Artikel ini bertujuan mengkaji greenwashing dari perspektif moralitas dan etika bisnis, mengidentifikasi faktor penyebab dan bentuk-bentuknya, menganalisis dampaknya, serta merumuskan upaya pencegahan yang komprehensif. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis konten terhadap sumber ilmiah tahun 2021-2026. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) serta triangulasi sumber. Hasil: Greenwashing didorong oleh tekanan persaingan pasar, motivasi reputasi, asimetri informasi, lemahnya regulasi, dan tekanan pemangku kepentingan. Bentuknya mencakup klaim tanpa bukti, citra visual menyesatkan, pengungkapan selektif, pelaporan keberlanjutan tidak akuntabel, dan sertifikasi mandiri tidak terverifikasi. Ditinjau dari etika bisnis, greenwashing melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Simpulan: Dampak greenwashing bersifat merugikan konsumen, perusahaan, dan lingkungan. Pencegahannya memerlukan penguatan regulasi, sertifikasi independen, audit berkala, peningkatan literasi konsumen, dan internalisasi nilai etika dalam tata kelola perusahaan.