Search Articles & Publications

Showing 864 articles found for "Bangun"

Representasi Proses Dalam Citra “Pelari Kalcer” Dr. Tirta di Postingan Instagram

Ahmad Naazil Ramadhani, R. Ayu Erni Jusnita, Sanhari Prawiradiredja
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi proses dalam citra “Pelari Kalcer” yang dibangun oleh dr. Tirta melalui unggahan Instagram, serta memahami bagaimana audiens memaknai representasi tersebut. Penelitian… nelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes dan analisis resepsi Stuart Hall. Data penelitian berupa satu unggahan Instagram yang terdiri dari 11 slide serta 200 komentar dari total 293 komentar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dr. Tirta merepresentasikan proses sebagai perjalanan panjang yang melibatkan perjuangan fisik, mental, dan sosial. Representasi ini dibangun melalui penggunaan data, visual penderitaan, serta validasi sosial. Namun, audiens memaknai representasi tersebut secara beragam, terbagi ke dalam dominant reading (65%), negotiated reading (20%), dan oppositional reading (15%), khususnya terkait isu privilege. Temuan ini menunjukkan adanya kontestasi makna antara narasi yang dibangun oleh kreator dan interpretasi audiens dalam media sosial.

Manajemen Organisasi Digital dan Kinerja Pelayanan Publik: Bukti Empiris dari Pemerintah Daerah di Indonesia

Atbar, Samuel, Frederikus Antonius Mana, Antonius Nggewaka
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi… i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Formulasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Karakteristik Wilayah Terpencil di Papua Selatan

Vincenso R Serano, Nur Jalal, Syahruddin
Abstract: Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang… ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.

Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Kawasan Pesisir: Studi Kasus Kampung Matara, Kabupaten Merauke

Enala, Syahrabudin Husein, Frederikus Antonius Mana, David Laiyan
Abstract: Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir menghadapi tantangan kompleks yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kampung Matara di Kabupaten Merauke merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi lokal berupa… rupa sumber daya perikanan, kearifan lokal masyarakat adat, serta modal sosial yang kuat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi lokal Kampung Matara dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, dan pelestarian ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan aparat kampung, tokoh adat, nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara telah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kampung. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses pasar, serta dukungan kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola lokal berbasis potensi pesisir dan kearifan lokal merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke.

DAMPAK SOSIAL PROYEK PERKEBUNAN TEBU PT GLOBAL PAPUA ABADI TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI MERAUKE, PAPUA SELATAN

Kasmawati, Indar, Riza Umami, Elisa, Yuniati, Putri, Hidayatullah , syarif, Ngilawana, Paulus
Abstract: Pengembangan proyek perkebunan tebu oleh PT Global Papua Abadi di Papua Selatan merupakan salah satu inisiatif agribisnis skala besar yang menonjol di wilayah Merauke. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial… l proyek tebu PT Global Papua Abadi terhadap masyarakat adat Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan tiga dampak sosial utama: (1) perubahan akses lahan dan hilangnya zona tradisional berburu, meramu, dan mengambil sagu yang mengancam ketahanan budaya; (2) transformasi mata pencaharian dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang yang menciptakan ketimpangan internal komunitas; dan (3) fragmentasi sosial akibat perbedaan sikap terhadap proyek yang melemahkan kohesi masyarakat adat. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.

Konstelasi Politik Identitas Dalam Dinamika Pembentukan Papua Selatan

Kontu, Fransin
Abstract: Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 menghadirkan dinamika politik identitas yang kompleks dan berlapis, melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat dalam proses pemekaran daerah. Penelitian ini bertujuan… tujuan menganalisis bagaimana politik identitas dikonstruksi, diperebutkan, dan dimobilisasi dalam konteks pembentukan provinsi baru tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di empat kabupaten, Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel., melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam dinamika identitas yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran ganda: sebagai narasi pemersatu untuk melegitimasi pemekaran dan sebagai sumber fragmentasi akibat diferensiasi identitas sub-etnis. Elite lokal memanfaatkan identitas kultural dan historis untuk memperoleh legitimasi politik, sementara masyarakat adat menggunakan identitas sebagai alat negosiasi representasi dan kontrol atas sumber daya. Di sisi lain, negara menempatkan pemekaran sebagai strategi stabilisasi dan percepatan pembangunan. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung dalam konsolidasi pemerintahan Papua Selatan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan provinsi baru bergantung pada kemampuan mengelola identitas secara inklusif, memastikan representasi OAP, dan mencegah dominasi elite dalam struktur kekuasaan daerah.

Kontribusi Popprov Papua Selatan II terhadap Pembinaan Atlet Muda: Studi pada Cabang-Cabang Unggulan

sari, kartika, Yuyun Meisaroh, Aisyah Kurnia Sugiarto, Eca Nurma Aprilia, Wiwik Rahayu, Ana M.F Kasihiuw, Gerson Picaulima, Hironimus Terrin
Abstract: Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Papua Selatan II/2025 berperan penting dalam mengembangkan dan mengidentifikasi bakat atlet muda di provinsi baru Papua Selatan. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk meninjau… fungsi Porprov sebagai wadah pembinaan yang selaras dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga indikator efektivitas pembinaan kabupaten serta sarana memperkuat sportivitas, persatuan, dan identitas daerah. Dengan demikian, Porprov berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekosistem olahraga Papua Selatan

PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN BELANJA KAMPUNG HARAPAN MAKMUR DISTRIK KURIK

Oja, Hubertus, Ardani, Novia Eka, Mugi Rahayu, Adit Miftahudin Nugraha, Jeswanti, Hasnawati Limpo, Roberthus Ndiken
Abstract: Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan dan pengalokasian serta belanja di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang meneliti… liti publikasi dan sumber yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa. Distribusi dana desa didasarkan pada formula pemerintah yang memperhitungkan ukuran populasi, faktor geografis, dan tingkat kemiskinan. Anggaran tersebut digunakan untuk administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Papan informasi yang menampilkan alokasi dan realisasi dana yang diletakkan di depan balai desa merupakan cara yang efektif untuk mengomunikasikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kesulitan dengan kompetensi manajer keuangan masyarakat dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya. Peningkatan efisiensi pengeluaran desa bergantung pada partisipasi proaktif kepala desa dan personel, serta kemajuan seperti pembentukan koperasi desa. Studi ini menyarankan peningkatan kemampuan manajer keuangan dan keterlibatan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola

Kearifan Lokal dan Sistem kepemimpinan Adat Suku Kanum dalam Pengelolaan Ruang Hidup di Wilayah Perbatasan Merauke

Jalal, Nur, Syahrabudin Husein Enala
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke, Papua Selatan. Sebagai masyarakat adat yang mendiami kawasan… awasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Suku Kanum memiliki sistem nilai, struktur sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kanum berfungsi tidak hanya sebagai otoritas sosial, tetapi juga sebagai pengatur tata ruang berbasis kearifan lokal, yang memastikan pemanfaatan lahan, hutan, dan perairan secara berkelanjutan. Struktur kepemimpinan berbasis marga (clan-based leadership) memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas teritorial adat dan mencegah konflik antar komunitas. Namun, modernisasi dan ekspansi proyek pembangunan nasional di wilayah perbatasan memunculkan tantangan baru, terutama terkait pergeseran nilai, marginalisasi otoritas adat, dan tumpang tindih regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepemimpinan adat serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kanum dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Merauke: Studi Kasus Penerapan Prinsip Berkelanjutan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Lokal

Syahruddin, Nur Jalal, Syahrabudin Husein Enala
Abstract: Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan… aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.