Abstract:Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan…
aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.
Abstract:Transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan…
uan untuk mengidentifikasi potensi, peran, dan tantangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan anggota KIM, tokoh adat, serta pelaku ekonomi kreatif lokal. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Marind, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan keberlanjutan alam, menjadi fondasi utama dalam membangun identitas ekonomi kreatif lokal yang berkelanjutan. KIM berperan penting sebagai fasilitator literasi digital, mediator komunikasi pembangunan, serta penghubung antara masyarakat dan ruang ekonomi digital yang lebih luas. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas teknologi, dan minimnya dukungan kebijakan menjadi hambatan utama dalam proses pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di wilayah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat 3T. Penguatan kapasitas digital KIM dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam sektor infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi…
ibusi PAD dari sektor kendaraan terhadap peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Merauke. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke periode tahun 2020–2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan analisis korelasi sederhana antara realisasi PAD kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) terhadap realisasi pembangunan dan peningkatan jalan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan positif antara peningkatan PAD kendaraan bermotor dengan alokasi anggaran infrastruktur jalan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti tingkat kepatuhan pajak kendaraan yang rendah dan keterbatasan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kolaborasi antara Bapenda, Samsat, dan Dinas PUPR untuk optimalisasi penerimaan PAD serta perbaikan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.
Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana
Abstract:This study aims to analyze the strategic planning of Tof-Tof Village development in Eligobel District, Merauke Regency, using the SWOT analysis approach. The main problem studied is how an effective development strategy…
can be designed to optimize village potential, overcome internal weaknesses, and take advantage of opportunities and face external threats. This study uses a qualitative method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that Tof-Tof Village has strengths in the form of potential natural resources and strong social cohesion, but faces weaknesses such as limited basic infrastructure and village apparatus capacity. Development opportunities come from the support of Papua's special autonomy policy and partnerships with external institutions, while threats include geographical isolation and dependence on external assistance. The conclusion of this study shows the need for participatory and adaptive strategic planning in facing the dynamics of sustainable village development.
Abstract:The aim of this research is to evaluate the PBB P2 acceptance procedures at the Merauke Regency Bapenda based on the government's internal control system policy. The type of research used is qualitative research with a…
descriptive approach and data obtained through interviews and documentation. The results of the research show that internal control at the Regional Revenue Agency of Merauke Regency in the procedures for receiving Rural and Urban Land and Building Tax is implemented well because there are several components that are optimal, namely in the control environment where the registration, data collection and functional human resources are there so that there are multiple tasks. , risk assessment where the Merauke Regency Bapenda is still carrying out passive data collection due to a lack of functional assessors, and a lack of monitoring of PBB P2 collection which has not fully carried out direct monitoring of taxpayers so that there are still many taxpayers who have not carried out their obligations in paying PBB P2. In other cases, officers have not implemented the SOP in implementing the PBB P2 collection system. It cannot be denied that this is very important for tax officers and taxpayers to follow in order to ensure that the PBB collection process runs smoothly and transparently in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
Abstract:Pemberdayaan masyarakat adalah konsep penting dalam mencapai perubahan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya dan informasi, serta memperkuat…
kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan, peningkatan kemandirian ekonomi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji berbagai program pemberdayaan di Indonesia yang berhasil mendorong perubahan dalam struktur kekuasaan, meningkatkan kualitas hidup, dan meruntuhkan norma sosial yang menindas. Meskipun memiliki potensi besar, pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada bantuan eksternal dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Untuk mencapai hasil maksimal, tantangan ini perlu diatasi. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, perubahan sosial, partisipasi, Pembangunan berkelanjutan, ketimpangan sosial.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke. Masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kapasitas…
sitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip perencanaan serta pengelolaan anggaran secara efektif, yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan desa. Studi ini mengisi celah (gap) penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek regulasi dan struktur kelembagaan tanpa mengeksplorasi kapasitas individu dalam proses anggaran desa.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen anggaran desa. Informan penelitian terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Analisis data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Kampung Kweel menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, rendahnya keterampilan teknis dalam menyusun dan mengelola anggaran, serta keterbatasan akses pelatihan dan pendampingan. Temuan ini menegaskan perlunya program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, penyediaan panduan teknis, dan supervisi berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan perencanaan dan pengelolaan anggaran desa dapat lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Anggaran, Kampung Kweel, Kabupaten Merauke.
Abstract:Penelitian ini menginvestigasi transformasi implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke dengan fokus pada tantangan dan potensi solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian…
an ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan berkelanjutan serta mengidentifikasi dampaknya terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil temuan menunjukkan variasi dalam efektivitas implementasi kebijakan, dengan beberapa program berhasil meningkatkan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat, sementara program lain mengalami kendala seperti kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan adaptif dan partisipatif yang lebih kuat dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal.
Kata Kunci : Kebijakan pembangunan berkelanjutan; implementasi kebijakan; dampak pembangunan lokal
Abstract:Pulau Sapomi di Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi wisata bahari yang begitu kaya, namun dalam praktiknya pengelolaan wisata masih dilakukan secara sederhana. Pokdarwis yang seharusnya menjadi penggerak utama destinasi…
si belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengelola wisata secara profesional, terutama dalam aspek pelayanan, penyusunan program wisata, serta pemanfaatan platform digital. Melalui kegiatan pengabdian ini, dilakukan serangkaian pelatihan dan pendampingan untuk membantu Pokdarwis membangun kapasitasnya secara bertahap. Kegiatan meliputi pelatihan hospitality, tour guiding, storytelling, penguatan kelembagaan, serta pembentukan identitas digital destinasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan nyata, baik dari sisi sikap maupun keterampilan. Pokdarwis kini memiliki struktur organisasi, dua paket wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan, serta kemampuan untuk mempromosikan Sapomi secara digital. Perubahan ini memberi harapan bagi masyarakat Sapomi untuk mengembangkan wisata bahari dengan lebih percaya diri dan terarah.