Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur'an pada hafalan doa harian dan surah pendek di KB-TK Islam Raih Impian Kota Tangerang Selatan, serta faktor pendukung…
ukung dan penghambatnya. Latar belakang penelitian didasari oleh keterbatasan waktu hafalan dalam jam reguler dan kajian mengenai kontribusi ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur'an pada hafalan doa harian dan surah pendek pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam kepada 4 informan, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an dilaksanakan melalui tahap perencanaan mencakup penetapan tujuan, penyusunan target hafalan, penjadwalan kegiatan, dan perencanaan target 1-3 ayat per pertemuan beserta materi pendukung surah. Tahap pelaksanaan yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup yang berjalan saling melengkapi dengan pembiasaan hafalan di kelas. Tahap evaluasi dilakukan melalui pemantauan langsung setiap pertemuan mencakup kelancaran hafalan, urutan ayat, serta ketepatan makhraj dan tajwid dasar, dengan hasil hafalan ditampilkan pada kegiatan puncak Ramadhan dan akhirusanah. Anak yang mengikuti program ini menunjukkan kualitas pelafalan, daya ingat, dan semangat menghafal yang lebih baik, berbeda dengan anak yang tidak mengikutinya. Faktor pendukung meliputi dukungan orang tua, kompetensi guru pembimbing, motivasi anak, serta lingkungan sekolah yang kondusif dan bernuansa Islami serta faktor penghambatnya meliputi perbedaan kemampuan hafalan anak, kurangnya konsistensi pengulangan di rumah, keterbatasan konsentrasi anak, serta frekuensi pertemuan yang hanya satu kali per minggu tanpa sesi pengganti saat hari libur. Dengan demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara guru, orang tua, dan lingkungan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan teori efektivitas kinerja pemerintah Ravich dan Riggan…
an (2017) yang meliputi efektivitas kinerja pemrintah,evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa,serta masyarakat Desa Pontolo Atas. Hasil penelitian bahwa:1) efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal.2) evaluasi, pemerintah desa telah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan APBDes, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena masih terbatas pada pembahasan umum dan belum menyentuh seluruh aspek teknis pengelolaan keuangan desa.3) motivasi ini menunjukan bahwa belum terdapat sistem penghargaan dan sanksi yang berjalan efektif sehingga semangat kerja aparatur desa dalam pengelolaan APBDes belum optimal.4) pembinaan ini menunjukan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa, namun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan APBDes.5) pengawasan ini menunjukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara intensif dan menyeluruh sehingga masih ditemukan keterlambatan dan kurang optimalnya pelaksanaan beberapa program pembangunan desa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja karyawan pada kegiatan operasional distribusi barang di PT Hayati Group Tasikmalaya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya fluktuasi tingkat keterlambatan…
pengiriman atau distribusi barang sebesar 12% hingga 20% pada periode Januari-Desember 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada informan kunci (pihak manajemen dan operasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan dalam hal kepatuhan SOP dan pemahaman tugas pekerjaan yang diberikan sudah baik, namun ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas yang diberikan perusahaan masih terkendala oleh 2 faktor yaitu faktor internal seperti keterbatasan armada transfortasi dan kurangnya koordinasi antar divisi belum terintegrasi, serta faktor eksternal seperti kemacetan lalu lintas pada rute distribusi faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi. Rekomendasi dari peneliti mencakup proses distribusi agar lebih efisien yaitu dengan meningkatk pengawasan, evaluasi monitoring kinerja secara berkala, dan perbaikan sistem koordinasi distribusi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana opini publik terbentuk di media sosial terkait kontroversi dugaan manipulasi program giveaway yang dilakukan oleh creator TikTok Willie Salim. Penelitian menggunakan metode…
de kualitatif deskriptif dengan pendekatan Teori Resepsi Encoding/ Decoding dari Stuart Hall untuk melihat bagaimana Masyarakat menafsirkan informasi yang beredar di berbagai platform media sosial. Fokus penelitian diarahkan perbedaan antara citra positif yang ditampilkan dalam video TikTok dengan fakta di balik layar yang kemudian diungkap melalui kanal YouTube Podcast Bang Denny Sumargo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra Willie Salim sebagai kreator dermawan yang aktif membantu masyarakat selama periode 2023–2025 mengalami penurunan kepercayaan setelah muncul dugaan bahwa sebagian konten giveaway dibuat secara terencana atau settingan. Konten-konten tersebut sebelumnya berhasil menarik perhatian publik dengan jutaan penonton dan ratusan ribu likes. Temuan Penelitian juga memperlihatkan bahwa banyak netizen menganggap konten tersebut sebagai bentuk eksploitasi kemiskinan atau poverty porn demi mendapatkan perhatian dan popularitas di media sosial. Reaksi masyarakat kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian besar berada pada posisi oposisi, yaitu menolak dan mengkritik tindakan tersebut karena dianggap tidak jujur. Sebagian lainnya berada pada posisi negosiasi, yaitu tetap mengkritik kebohongan dalam konten tetapi masih menghargai adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, kelompok yang sepenuhnya mendukung Willie Salim semakin sedikit dan umumnya berasal dari pengikut setia yang tetap percaya pada sang kreator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbukanya informasi dari berbagai platform media sosial membuat audiens tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi lebih kritis dalam menilai konten digital. Fenomena ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyrakat terhadap pentingnya kejujuran, etika komunikasi, dan tanggung jawab moral dalam dunia media sosial.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengukur pengaruh kualitas produk serta harga baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian di Roemah Kentang 1908 Bandung. Penelitian ini menggunakan…
n metode kuantitatif dengan teknik survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 97 konsumen, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang dilengkapi dengan uji asumsi klasik, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara parsial, kualitas produk terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian, begitu pula dengan harga yang juga memberikan pengaruh positif signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik kualitas produk dan semakin sesuai harga dengan nilai yang dirasakan konsumen, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian di Roemah Kentang 1908 Bandung. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis sebagai pengembangan kajian manajemen pemasaran mengenai faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, serta manfaat praktis bagi pihak manajemen Roemah Kentang 1908 dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas produk dan penetapan harga yang kompetitif guna mempertahankan serta menarik konsumen