Abstract:The educational approach in Indonesia, especially at Madrasah Tsanawiyah (MTs) Daarussalam, must respond to the challenges of globalization and rapid advances in information technology. This change requires a transformation…
ion of the learning system from conventional methods that are oriented toward memorization to an educational model that is more interactive and relevant to the needs of the times. Critical, creative, and adaptable skills are a must for graduates to compete in the dynamic world of work. Integrating digital technology in learning, such as the use of AI-based learning tools and digital platforms such as ChatGPT, has the potential to increase student participation and provide a more individualized approach to teaching. In this context, MTs Darussalam is committed to carrying out transformation by increasing teachers' understanding of educational technology and implementing professional training. By implementing a collaborative and creative digital learning model, it is hoped that students can develop into critical thinkers and problem solvers ready to face future challenges. This transformation is not just a change in methods but an educational investment aimed at building competitive human resources in the global era.
Abstract:Citra Teluk Sibayan Hot Springs is the first geothermal hot spring in Batubara Regency. The hot spring has gained recognition among the public and faces challenges in managing its canteen and lodges. The community service…
e program aims to enhance service quality through digital transformation. The initiative is based on the need to improve operational efficiency and visitor satisfaction through technology. The method of the program consists of three phases: first, a needs analysis and design of a digital system for food ordering and lodge management. Second, the implementation of technology, including the development of an application, integration of a payment system, and installation of hardware. Third, staff training to ensure effective use of the system. The initial results of the program show improved record-keeping of canteen sales and visitor satisfaction. The digital payment system accelerates transactions, reduces errors, and streamlines sales tracking. Positive feedback from visitors and staff indicates a better experience and the potential for increased revenue. This program is expected to serve as a successful model for the application of digital technology in managing tourism facilities.
Abstract:Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi masih melakukan pelaporan kegiatan harian secara manual sehingga kurang efektif dan berisiko menimbulkan keterlambatan serta…
a kesalahan data. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Laporan Kegiatan Harian berbasis website untuk mendukung pengelolaan laporan secara lebih efektif. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, serta pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu mempermudah pengelolaan laporan, monitoring kegiatan, serta penyusunan data secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur.
The Pollution and Environmental Damage Control Division (PPKL) of the Jambi City Environmental Agency still manages daily activity reports manually, resulting in inefficiencies and increasing the risk of delays and data errors. This study aimed to design a web-based Daily Activity Reporting Information System to improve the effectiveness of report management. Data were collected through observation, interviews, and literature review, while the system was developed using the Waterfall method. The results show that the proposed system facilitates report management, activity monitoring, and data processing in a faster, more accurate, and structured manner.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transformasi Diditalisasi Pendidikan untuk Mengatasi Tantangan Digitalisasi di Wilayah 3T Merauke Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, Hasil…
asil penelitian menunjukan bahwa Dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan di wilayah tertinggal, transformasi struktur dan desain organisasi pendidikan sangat penting, karena organisasi yang kaku tidak mampu merespons perkembangan teknologi yang cepat; oleh karena itu, dibutuhkan struktur yang fleksibel dan adaptif, didukung pembentukan tim digital, kepemimpinan transformasional, serta manajemen berbasis data, sementara infrastruktur teknologi harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kompetensi digital tenaga kependidikan ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, dengan proses perubahan yang sistematis, sehingga melalui desain organisasi yang kontekstual dan kolaborasi multipihak, digitalisasi pendidikan di wilayah 3T dapat mendorong transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan serta mengidentifikasi…
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah berjalan dan mendukung transformasi digital dalam manajemen kepegawaian, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media seperti rapat, bimbingan teknis, dan grup digital, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antar pegawai. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama jumlah komputer dan stabilitas jaringan internet, serta kompetensi SDM yang belum merata. Dari aspek disposisi, mayoritas pegawai menunjukkan sikap positif terhadap SIASN, namun masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem digital. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat insidental.Faktor yang mempengaruhi implementasi SIASN meliputi faktor pendukung seperti dukungan pimpinan, kebijakan nasional, dan pendampingan teknis, serta faktor penghambat seperti keterbatasan jaringan internet, sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi untuk mengoptimalkan implementasi SIASN.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Pengembangan proyek perkebunan tebu oleh PT Global Papua Abadi di Papua Selatan merupakan salah satu inisiatif agribisnis skala besar yang menonjol di wilayah Merauke. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial…
l proyek tebu PT Global Papua Abadi terhadap masyarakat adat Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan tiga dampak sosial utama: (1) perubahan akses lahan dan hilangnya zona tradisional berburu, meramu, dan mengambil sagu yang mengancam ketahanan budaya; (2) transformasi mata pencaharian dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang yang menciptakan ketimpangan internal komunitas; dan (3) fragmentasi sosial akibat perbedaan sikap terhadap proyek yang melemahkan kohesi masyarakat adat. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.