Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Fokus penelitian ini menggunakan teori partisipasi…
si masyarakat menurut Cohen dan Uphoff yang meliputi empat tahapan partisipasi, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa sebagai wujud pembangunan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat secara umum belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini terutama terlihat pada aspek pengambilan keputusan, dimana masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif menghadiri musyawarah desa maupun menyampaikan pendapat secara langsung, sehingga keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan belum sepenuhnya merata. Sementara itu, pada aspek pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan, partisipasi masyarakat telah berjalan cukup baik. Masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sesuai kemampuan masing-masing, memanfaatkan hasil pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap program pembangunan desa. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pengambilan keputusan, agar keterlibatan masyarakat dapat lebih aktif, merata, dan optimal dalam setiap tahapan pembangunan desa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator,…
ator, dan dinamisator dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lauwonu yang didukung oleh observasi serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwonu dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan armada pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pada aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah, serta peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi peran fasilitator pendidikan dalam meningkatkan kemampuan literasi guru di MTs Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
ualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas guru, fasilitator pendidikan, dan kepala madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitator pendidikan memiliki peran penting sebagai pembimbing, pendamping, pelatih, pengarah, dan motivator dalam meningkatkan kemampuan literasi guru. Literasi yang dikembangkan meliputi literasi membaca, literasi menulis, literasi digital, literasi informasi, serta kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran. Kemampuan literasi guru sudah mulai berkembang, terlihat dari pemanfaatan bahan bacaan, penyusunan perangkat pembelajaran berbasis literasi, penggunaan teknologi sederhana, serta pencarian sumber informasi untuk mendukung pembelajaran. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bahan bacaan, fasilitas digital yang belum maksimal, keterbatasan waktu, serta belum meratanya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Oleh karena itu, optimalisasi peran fasilitator perlu dilakukan melalui pendampingan rutin, pelatihan berkelanjutan, supervisi, pengembangan media pembelajaran, penguatan komunitas belajar, serta evaluasi program secara berkala. Dengan strategi tersebut, kemampuan literasi guru diharapkan meningkat dan berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran di madrasah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pembinaan qori’ dan qori’ah, mengidentifikasi faktor pendukung dan…
ung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi pembinaan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LPTQ serta qori/qori’ah yang mengikuti pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPTQ memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan MTQ, seleksi peserta, pelaksanaan training center, pendampingan kafilah, serta penguatan nilai-nilai Qur’ani di masyarakat. Pembinaan yang dilakukan berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan tajwid, tahsin, fashahah, lagu, suara, serta pembentukan karakter Qur’ani peserta. Faktor pendukung pembinaan meliputi adanya pelatih, dukungan pemerintah daerah, Kementerian Agama, TPQ, sekolah, pesantren, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, pelatih profesional, kendala geografis, dan pembinaan yang belum sepenuhnya rutin sepanjang tahun. Oleh karena itu, optimalisasi peran LPTQ perlu dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatih, penguatan anggaran, penyediaan fasilitas, pemetaan kader, serta penerapan sistem zonasi atau rumah tahsin.
Abstract:Pembelajaran di era modern menuntut guru untuk menerapkan praktik pedagogis yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembelajaran guru dalam…
am meningkatkan kemampuan siswa serta mengkaji pemahaman guru terhadap kebutuhan, minat, potensi, dan gaya belajar peserta didik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui variasi metode, komunikasi interaktif, serta pemberian umpan balik yang mendukung perkembangan belajar. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dilakukan melalui pengamatan perilaku, interaksi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Kesimpulannya, praktik pembelajaran yang responsif terhadap karakteristik peserta didik mampu meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kemampuan siswa secara lebih optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Kurikulum Merdeka dengan kebutuhan peserta didik di era digital pada jenjang sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai…
i sumber ilmiah berupa jurnal, buku, serta dokumen yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan cara membandingkan, mengkaji, dan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka secara konseptual telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital karena menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibilitas dalam pembelajaran, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam pembelajaran seperti e-learning, ujian berbasis daring, perpustakaan digital, serta sistem manajemen berbasis teknologi turut mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, kemampuan literasi digital peserta didik yang beragam, serta keterbatasan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerapan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pembelajaran di era Kurikulum Merdeka dengan fokus pada strategi pembelajaran dan implementasinya dalam praktik pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
ualitatif dengan metode studi literatur melalui pengumpulan, seleksi, dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, khususnya pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi utama yang diterapkan meliputi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek yang mampu meningkatkan keterlibatan, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, penggunaan asesmen formatif dan integrasi teknologi turut mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perbedaan kondisi antar sekolah. Secara keseluruhan, transformasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar dapat berjalan secara optimal.
Abstract:Lesson Plan (RPP) is an important component in the learning process that functions as a guide for teachers in conducting teaching and learning activities. This study aims to analyze Social Studies (IPS) lesson plans in the…
the 2013 Curriculum and the simplified lesson
plans, as well as to examine the differences, strengths, and weaknesses of both in
supporting the learning process. This research employs a descriptive qualitative approach
using a library research method and comparative analysis. Data were obtained from
official documents, books, and relevant scientific journals. The results show that the 2013
Curriculum lesson plan has complete, detailed, and systematic components, providing
structured guidance for teaching, but it tends to be complex and burdens teachers
administratively. Meanwhile, the simplified lesson plan only consists of three main
components, namely learning objectives, learning activities, and assessment, making it
more flexible, practical, and efficient. In Social Studies learning, the simplified lesson
plan is considered more relevant as it accommodates contextual and student-centered
learning. However, the effectiveness of the simplified lesson plan highly depends on
teachers’ pedagogical competence in designing and implementing learning activities.
Therefore, teachers’ skills and creativity are required to ensure that the simplified lesson
plan can optimally achieve learning objectives.