Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Rajawali Berdikari Indonesia serta merumuskan strategi pemasaran yang sebaiknya diterapkan dalam upaya meningkatkan daya saing perusahaan…
haan jasa outsourcing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perusahaan, company profile, media promosi, website, media sosial, serta materi internal yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengkodean, kategorisasi, interpretasi, serta analisis strategis menggunakan STP, Marketing Mix 7P, SWOT, IFAS, dan EFAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran PT Rajawali Berdikari Indonesia diterapkan melalui segmentasi pasar berdasarkan jenis industri, wilayah layanan, kebutuhan tenaga kerja, dan karakter organisasi klien. Target utama perusahaan meliputi sektor financial services, e-commerce, teknologi digital, logistik, serta industri yang membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Positioning yang dibangun perusahaan menekankan citra sebagai perusahaan outsourcing yang profesional, terpercaya, responsif, patuh regulasi, fleksibel, dan berkualitas. Hasil analisis IFAS menunjukkan total skor strength sebesar 3,75 dan total skor weakness sebesar 1,85. Hasil analisis EFAS menunjukkan total skor opportunity sebesar 3,60 dan total skor threat sebesar 1,60. Berdasarkan koordinat SWOT, perusahaan berada pada Kuadran I, yaitu posisi growth-oriented strategy. Strategi yang direkomendasikan adalah pertumbuhan agresif tetapi terukur melalui penguatan positioning, digital marketing terintegrasi, account-based marketing, referral, networking, testimoni digital, serta diferensiasi layanan berbasis people plus technology.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data…
ta kuantitatif yang diperoleh dari data time series 2015-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 31 untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba. Temuan ini menegaskan bahwa dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba pemerintah daerah sebaiknya lebih berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang terbukti menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan nilai ekonomi daerah secara signifikan
Abstract:Technology is an applied science that encompasses a set of tools, systems, methods, and skills used by humans to solve problems and make work easier. The word comes from the Greek 'techne' (art, craft, skill) and 'logos'…
(science). Some examples of technology vary from simple tools such as prehistoric axes to complex systems such as the internet, which enable humans to innovate and improve the quality of life. The method used in this study is library research, which collects and analyzes various related literature to explore the concept of technology, and the integration model in the implementation of KDKMP technical guidance in Gorontalo, as well as the role of the cooperative office and facilitators in its implementation. The findings indicate that the management and implementation of KKDMP Technical Guidance runs smoothly and with quality thanks to the use of technology. In addition, cooperative facilitators who pass the 2025 test from the Ministry of Cooperatives are expected to be able to implement practices in accordance with the implementation journal and applicable regulations effectively. The Red and White Cooperative is a government program to establish village/sub-district-based economic institutions that aim to improve the welfare and independence of the community through the principles of mutual cooperation and kinship. This cooperative functions as a joint forum for carrying out various local economic efforts, such as providing basic necessities, savings and loan services, and strengthening MSMEs, so as to encourage food security and shorten the supply chain. The Red and White Cooperative Program (Kopdes Merah Putih) is a national initiative to establish cooperatives in every village and sub-district to strengthen the local economy and improve community welfare through the principles of mutual cooperation.
Abstract:This research aims to conduct a theoretical comparative analysis between Transformational Leadership and Servant Leadership models in the context of quality improvement in Islamic educational institutions. As a library research,…
esearch, this article synthesizes various contemporary management literatures and Islamic leadership treasures to find the most effective leadership model for educational institution development. The results show that transformational leadership is crucial in accelerating vision, innovation, and organizational culture change oriented towards quality (itqan). On the other hand, servant leadership provides a foundation for strengthening teamwork through a service-oriented approach (khidmah) and empathy, which is aligned with prophetic values. The conclusion of this study emphasizes that the synergy between transformational vision and a service-oriented spirit is the key to building a sustainable quality culture in Islamic educational institutions, where leaders are able to encourage organizational achievement while maintaining internal team harmony through the spirit of ukhuwah and ta’awun.
Abstract:This study aims to evaluate the implementation of the Integrated Service Vehicle Program organized by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation…
valuation model as a framework for developing improvement strategies. A descriptive qualitative approach was applied with data collected through in-depth interviews, observation, documentation, and questionnaires. The main informants consisted of program officers, while additional informants were farmers selected using the snowball sampling technique. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman with the assistance of NVivo software to facilitate thematic coding and data triangulation. The results of the study indicate that the Integrated Service Vehicle Program has generally achieved its objectives by providing animal health services, extension activities, and technical assistance to farmers in remote areas. However, several challenges remain, including limited resources, inconsistent scheduling, and insufficient public outreach. Based on the SWOT analysis, the recommended improvement strategies focus on enhancing coordination, strengthening staff capacity, utilizing information technology, and expanding service coverage. These findings are expected to contribute to improving the quality and effectiveness of the Integrated Service Vehicle Program under the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency.
Abstract:The Family Support Team is a group of support staff in the sub-district/village/nagari consisting of Midwives, PKK Team Cadres and KB Cadres in providing support to prospective brides/prospective fertile couples, pregnant…
t women, postpartum mothers, and children aged 0-59 months, providing counseling, facilitating referral services, receiving social assistance and surveillance of families at risk of stunting. Stunting is a growth and development disorder characterized by a child's height that is not appropriate for their age. This study aims to analyze the performance of the family support team in an effort to reduce the incidence of stunting and the factors that influence the performance of the family support team. This study uses a qualitative method using a purposive sampling technique with 38 informants, through interviews, focus group discussions, observations and document reviews. The results of the study revealed that the indicators of the quality and quantity of TPK work in West Sumatra Province that were not in accordance with expectations were neatness, success capability, speed, work results, facilities and infrastructure and coordination between agencies where reports were not in accordance with the existing family system data in the BKKBN application caused by the lack of TPK knowledge in using the elsimil application and four indicators of the national sensitive intervention program were not achieved from the predetermined targets and the increase in stunting cases. Factors that influence TPK performance are the support and commitment of the government and the community, the existence of programs that have a direct impact on the community and, socialization that changes community behavior to care about stunting prevention programs, strengthening the competence of TPK cadres, strengthening convergence and multi-stakeholder involvement, integrated monitoring and evaluation and utilization of stunting risk family data in handling stunting cases.
Abstract:Service quality and the use of DIGI mobile banking application features are factors that can influence customer satisfaction in utilizing digital banking services. This study aims to determine the effect of service quality…
ty and the use of DIGI mobile banking features on customer satisfaction at Bank BJB KCP Katapang. The research method employed was quantitative, with data collected through questionnaires distributed to 96 respondents, both via Google Form and printed sheets. Data processing was carried out using SPSS version 25. The analysis results show that service quality has a significant effect on customer satisfaction, with a significance value of 0.000 < 0.05 and a t-count of 3.839 > t-table of 1.986. Similarly, the DIGI mobile banking application features also have a significant effect, with a significance value of 0.000 < 0.05 and a t-count of 3.741 > t-table of 1.986. Simultaneously, service quality and application features have a positive and significant effect on customer satisfaction, as evidenced by a significance value of 0.000 < 0.05 and an F-count of 41.054 > F-table of 3.09. These findings highlight the importance of improving service quality and optimizing application features to maintain and enhance customer satisfaction.
Abstract:Perkembangan zaman saat ini, teknologi dan media sosial yang pesat, persaingan di industri makanan dan minuman juga semakin meningkat. Mixue Ice Cream and Tea asal Tiongkok berhasil masuk ke pasar Indonesia melalui inovasi…
si produk serta strategi pemasaran yang efisien. Mixue mampu meraih popularitas yang tinggi berkat kekuatan citra merek dan strategi promosi yang mengandalkan media sosial, dikenal dengan viral marketing. Strategi ini menarik perhatian, terutama dari kalangan muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek dan viral marketing terhadap keputusan pembelian produk Mixue Wangsa kotabaru parahyangan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari konsumen yang pernah membeli produk Mixue. Sampel diambil dari 96 responden menggunakan teknik Non-probability sampling dan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui google form. pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan media pengolahan data yaitu : stastistical product & service solution (SPSS) dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Stastistics 25 program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dan (2) viral marketing juga secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Abstract:This study aims to determine the influence of public perception on the quality of public services at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Bogor Regency. The type of research used is descriptive…
ptive quantitative. The population in this study consists of people who carried out administrative services at the Disdukcapil office of Bogor Regency, with a total sample of 100 respondents. Data analysis was conducted using the Weighted Means Score (WMS) method. The results of the study show that: (1) The highest average score from the analysis of public service quality indicators was the indicator related to “technical service requirements at Disdukcapil being easy to understand by the public,” which obtained an average value of 3.50, categorized as good. Another high indicator was “the completion of administrative processes at Disdukcapil on time,” with an average score of 3.55, also categorized as good. Meanwhile, the lowest average score was 3.19, categorized as fairly good, on indicators such as “the public feeling that their security is guaranteed when managing administrative services at Disdukcapil” and “service officers being disciplined in providing services to the community.” (2) The final recapitulation of the analysis across the ten main indicators of public service quality shows that the highest average score was found in the Certainty indicator, with a score of 3.48, categorized as fairly good. On the other hand, the lowest average scores were in the Discipline and Comfort indicators, both with scores of 3.23, also categorized as fairly good. (3) Overall, the average score of all public service quality indicators in this study was 3.34, categorized as fairly good. This indicates that, in general, the public perceives the quality of public services at the Disdukcapil of Bogor Regency to be fairly good. The recommendation given is that Disdukcapil Bogor Regency should further improve the discipline of its officers regarding their presence at the workplace or service counters, as well as their punctuality in serving the community, and also create a more comfortable environment and waiting area for the public accessing services.