Abstract:Sanitasi yang layak merupakan salah satu faktor penentu Kesehatan. Pengabdian bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan dampak dari intervensi sanitasi melalui pembuatan jamban sehat di RA YPSM Bulupasar, Kediri. Kegiatan…
an dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif dalam menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sejak dini. Metode pengabdian meliputi tahap observasi kondisi awal sanitasi, perencanaan teknis pembuatan jamban, pelaksanaan pembangunan jamban sehat sesuai standar, serta edukasi kepada guru, orang tua, dan peserta didik tentang pentingnya sanitasi dan perilaku higienis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyediaan sarana jamban sehat tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah, tetapi juga mendorong anak untuk mulai mengenal dan menerapkan kebiasaan hidup sehat. Intervensi ini membuktikan bahwa penyediaan fasilitas dasar yang memadai di lembaga PAUD dapat menjadi media pembelajaran efektif untuk membentuk karakter anak yang peduli kesehatan sejak usia dini
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia,…
Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme SDM menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, meskipun pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek Sarana dan Prasarana, fasilitas pendukung pelayanan masih belum memadai sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Sistem Informasi Pelayanan Publik telah memanfaatkan media informasi dan teknologi, namun implementasinya belum optimal. Konsultasi dan Pengaduan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek Inovasi, Kelurahan Tenilo telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelayanan, namun inovasi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan manajemen sarana dan prasarana, proses pencapaian Akreditasi A, serta penerapan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan oleh…
leh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas, sedangkan pengadaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah dan kebutuhan pembelajaran. Seluruh sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran serta dipelihara dan diawasi secara berkala agar tetap memenuhi standar yang dipersyaratkan. Proses pencapaian Akreditasi A dilakukan melalui pembentukan tim akreditasi, penyusunan dokumen administrasi dan bukti fisik, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, evaluasi berkala, serta kerja sama seluruh warga sekolah. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan beberapa fasilitas, sekolah mampu mengatasinya melalui penetapan skala prioritas, kerja sama seluruh warga sekolah, dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan manajemen sarana dan prasarana melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sehingga tercipta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana yang efektif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan SMAN 8 Luwu Utara dalam mempertahankan Akreditasi A dan meningkatkan mutu pendidikan.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban konstitusional birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Namun, Kantor Camat Kota Selatan menghadapi tantangan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat…
syarakat (IKM) pada tahun 2025 sebesar 5,18 poin menjadi 88,04%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan sistemik dan mengukur kualitas pelayanan administrasi publik di Kantor Camat Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan menggunakan model SERVQUAL secara komprehensif.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari aparatur kecamatan serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL, yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi publik belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala operasional pada kelima dimensi SERVQUAL. Pada dimensi Tangibles, infrastruktur gedung mengalami kerusakan fisik yang parah, fasilitas penunjang minim, serta pemanfaatan aplikasi Yanjak Gorontalo Kota belum maksimal karena operasional lapangan masih didominasi proses manual. Pada dimensi Reliability, terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen akibat proses verifikasi yang birokratis dan koordinasi lintas instansi yang lemah. Dimensi Responsiveness menunjukkan sikap petugas sudah cukup baik, namun penyampaian alur prosedur dan prasyarat berkas belum transparan dan tidak seragam. Pada dimensi Assurance, terdapat inkonsistensi informasi antarpetugas yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Sementara pada dimensi Empathy, sikap ramah dan humanis sudah mulai diterapkan, tetapi implementasinya masih bersifat individual dan belum konsisten secara institusional.
Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan memerlukan rehabilitasi fasilitas fisik, pemangkasan alur birokrasi, digitalisasi sistem informasi terpadu melalui optimalisasi teknologi, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan yang kaku untuk menyamakan persepsi staf, serta pengawasan berkala terkait internalisasi nilai-nilai hospitality bagi seluruh aparatur kecamatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:Pemeriksaan Protrombin Time (PT) merupakan salah satu parameter penting dalam menilai sistem pembekuan darah, sehingga ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan harus terjamin melalui pelaksanaan pengendalian mutu. Penelitian…
litian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian mutu internal pemeriksaan Prothrombin Time (PT) di Laboratorium RS Kasih Ibu Surakarta selama periode satu tahun berdasarkan data Quality Control (QC). Analisis dilakukan dengan menghitung nilai mean, standar deviasi (SD), dan koefisien variasi (CV), serta mengevaluasi kestabilan hasil menggunakan grafik Levey–Jennings. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar nilai koefisien variasi (CV) berada di bawah 5%, yang menandakan tingkat presisi yang baik. Grafik Levey–Jennings menunjukkan bahwa sebagian besar data QC berada dalam batas kendali ±2 SD dan tersebar di sekitar nilai mean, sehingga proses analitik dapat dikatakan stabil. Namun, terdapat beberapa LOT dengan nilai CV di atas 5% yang mengindikasikan adanya variasi hasil yang lebih tinggi. Secara umum, tidak ditemukan penyimpangan yang signifikan berdasarkan pola grafik maupun evaluasi pengendalian mutu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengendalian mutu internal pemeriksaan Prothrombin Time (PT) di Laboratorium RS Kasih Ibu Surakarta selama periode penelitian berada dalam kategori baik, dengan hasil pemeriksaan yang stabil, presisi, dan masih dalam batas kendali yang dapat diterima.
Abstract:Bahasa Arab memiliki fenomena unik bernama diglosia, yakni penggunaan dua varietas bahasa secara berdampingan dengan fungsi sosial yang berbeda: fusha (Arab Standar Modern) untuk ranah formal, dan amiyah (dialek kolokial)…
) untuk percakapan sehari-hari. Bagi pelajar Indonesia, kondisi ini menciptakan tantangan berlapis yang kerap diabaikan dalam sistem pendidikan. Penelitian ini bertujuan memetakan problematika diglosia dari perspektif linguistik, pedagogis, psikologis, dan sosiolinguistik, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) berbasis protokol PRISMA, dengan menganalisis 25 sumber terpilih dari 187 sumber awal yang diterbitkan antara 2017–2024. Hasil penelitian mengidentifikasi lima klaster masalah utama: (1) kesenjangan sistem linguistik fusha-amiyah pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis; (2) kurikulum dan bahan ajar yang hampir sepenuhnya berorientasi fusha; (3) hambatan psikologis berupa kecemasan komunikasi dan disorientasi identitas; (4) keterbatasan sumber belajar berbasis kebutuhan peserta didik; serta (5) kompleksitas sosiolinguistik dalam memilih dialek regional yang tepat. Penelitian ini merekomendasikan kurikulum terpadu berbasis needs analysis, pengembangan bahan ajar yang mengakui realitas diglosia, peningkatan kompetensi diglosik pendidik, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana paparan amiyah yang autentik.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:This study aims to describe the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) in producing work-ready graduates at SMK Negeri 10 Luwu and identify the obstacles encountered in its implementation. This study…
udy used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The research subjects included the principal, teachers, and students.
The results indicate that the implementation of SPMI at SMK Negeri 10 Luwu has been systematically implemented through the PPEPP cycle (Mapping, Implementation, Evaluation, Control, and Standard Setting). Quality mapping is conducted periodically to identify achievements and needs for quality improvement. Program implementation is carried out through improving the quality of learning and collaborating with industry. Evaluations are conducted routinely to assess standard achievement, followed by control measures for improvement, and the establishment of new standards as a form of continuous quality improvement. This implementation contributes to graduates' work-readiness, characterized by competency in expertise, technical skills, practical abilities, and soft skills. However, obstacles encountered include limited infrastructure and uneven absorption of graduates into the workforce.