Abstract:Era Society 5.0 menghadirkan perubahan fundamental dalam dunia kerja melalui integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan pendekatan yang berpusat pada manusia. Perubahan tersebut mendorong organisasi untuk melakukan…
kan transformasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan lingkungan kerja yang semakin dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi kompetensi SDM yang dibutuhkan pada era Society 5.0 melalui pendekatan library research. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa artikel ilmiah, buku, prosiding, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema pengembangan SDM, transformasi digital, dan Society 5.0. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis berbagai temuan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi kompetensi SDM pada era Society 5.0 berfokus pada empat kompetensi utama, yaitu kompetensi digital, soft skills, kompetensi adaptif, dan kompetensi humanis. Kompetensi digital meliputi literasi teknologi, data, dan kecerdasan buatan, sedangkan soft skills mencakup kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan. Kompetensi adaptif diwujudkan melalui kemampuan belajar sepanjang hayat dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, sementara kompetensi humanis menekankan etika, empati, integritas, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan organisasi dalam menghadapi era Society 5.0 sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan kompetensi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pengembangan SDM.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Rajawali Berdikari Indonesia serta merumuskan strategi pemasaran yang sebaiknya diterapkan dalam upaya meningkatkan daya saing perusahaan…
haan jasa outsourcing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perusahaan, company profile, media promosi, website, media sosial, serta materi internal yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengkodean, kategorisasi, interpretasi, serta analisis strategis menggunakan STP, Marketing Mix 7P, SWOT, IFAS, dan EFAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran PT Rajawali Berdikari Indonesia diterapkan melalui segmentasi pasar berdasarkan jenis industri, wilayah layanan, kebutuhan tenaga kerja, dan karakter organisasi klien. Target utama perusahaan meliputi sektor financial services, e-commerce, teknologi digital, logistik, serta industri yang membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Positioning yang dibangun perusahaan menekankan citra sebagai perusahaan outsourcing yang profesional, terpercaya, responsif, patuh regulasi, fleksibel, dan berkualitas. Hasil analisis IFAS menunjukkan total skor strength sebesar 3,75 dan total skor weakness sebesar 1,85. Hasil analisis EFAS menunjukkan total skor opportunity sebesar 3,60 dan total skor threat sebesar 1,60. Berdasarkan koordinat SWOT, perusahaan berada pada Kuadran I, yaitu posisi growth-oriented strategy. Strategi yang direkomendasikan adalah pertumbuhan agresif tetapi terukur melalui penguatan positioning, digital marketing terintegrasi, account-based marketing, referral, networking, testimoni digital, serta diferensiasi layanan berbasis people plus technology.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Kurikulum Merdeka dengan kebutuhan peserta didik di era digital pada jenjang sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai…
i sumber ilmiah berupa jurnal, buku, serta dokumen yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan cara membandingkan, mengkaji, dan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka secara konseptual telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital karena menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibilitas dalam pembelajaran, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam pembelajaran seperti e-learning, ujian berbasis daring, perpustakaan digital, serta sistem manajemen berbasis teknologi turut mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, kemampuan literasi digital peserta didik yang beragam, serta keterbatasan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerapan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guru dalam mengatasi kendala pembelajaran PJOK di sekolah dasar dengan keterbatasan fasilitas sebagai upaya mengisi gap riset yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penelitian…
elitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru, kendala pembelajaran, dan tingkat efektivitasnya merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK. Dari sisi strategi, guru mampu menerapkan pendekatan adaptif melalui modifikasi alat sederhana, penggunaan metode berbasis permainan, serta pengelolaan kelas yang fleksibel. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga pembelajaran tetap aktif dan bermakna meskipun fasilitas terbatas. Namun, terdapat kendala signifikan yang dihadapi guru, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan waktu pembelajaran, serta kurangnya variasi metode. Kendala tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga mempengaruhi motivasi dan perkembangan keterampilan motorik siswa. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan guru menunjukkan efektivitas yang cukup baik, ditandai dengan meningkatnya partisipasi siswa, pemahaman konsep dasar, serta pengelolaan pembelajaran yang lebih efisien dan kondusif. Temuan ini menegaskan bahwa kreativitas dan kemampuan adaptasi guru menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pembelajaran PJOK di tengah keterbatasan fasilitas. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan model strategi adaptif yang dapat dijadikan rujukan bagi guru dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah dasar.
Abstract:Kepemimpinan merupakan unsur penting dalam keberhasilan suatu institusi pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika kebutuhan peserta didik menuntut pemimpin lembaga pendidikan…
idikan Islam untuk mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Artikel ini membahas penerapan teori kepemimpinan situasional dalam institusi pendidikan Islam dengan meninjau konsep dasar kepemimpinan situasional, karakteristik pendidikan Islam, serta implementasinya dalam manajemen lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber literatur terkait kepemimpinan situasional dan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan situasional dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam melalui fleksibilitas pemimpin dalam menyesuaikan pendekatan kepemimpinan berdasarkan tingkat kesiapan, kemampuan, dan motivasi bawahan. Selain itu, penerapan teori ini juga selaras dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan. Kepemimpinan merupakan unsur penting dalam keberhasilan suatu institusi pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika kebutuhan peserta didik menuntut pemimpin lembaga pendidikan Islam untuk mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Artikel ini membahas penerapan teori kepemimpinan situasional dalam institusi pendidikan Islam dengan meninjau konsep dasar kepemimpinan situasional, karakteristik pendidikan Islam, serta implementasinya dalam manajemen lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber literatur terkait kepemimpinan situasional dan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan situasional dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam melalui fleksibilitas pemimpin dalam menyesuaikan pendekatan kepemimpinan berdasarkan tingkat kesiapan, kemampuan, dan motivasi bawahan. Selain itu, penerapan teori ini juga selaras dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan.
Abstract:Pendidikan memiliki peran yang strategis dan tak tergantikan dalam membentuk individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks bangsa yang pluralistik…
seperti Indonesia — yang menaungi ratusan kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara — menumbuhkan toleransi antar umat beragama bukan sekadar tujuan pendidikan, melainkan sebuah keharusan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam upaya tersebut. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keimanan dan praktik ibadah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), saling menghormati (ihtiram), keadilan ('adalah), dan etika hidup berdampingan secara damai (tasamuh) di antara berbagai komunitas agama. Fondasi ini berpijak pada konsep Islam rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam — yang memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan karakter toleran dan inklusif. Bersamaan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan mendalam terhadap keberagaman sebagai unsur konstitutif dari identitas kewarganegaraan dan konstitusional Indonesia. Melalui integrasi sistematis nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran — khususnya melalui pedagogik yang dialogis, reflektif, berbasis proyek, dan pengalaman nyata — peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif yang autentik, menghargai dan merayakan perbedaan, serta secara aktif menolak segala bentuk diskriminasi, prasangka, dan intoleransi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis, mengidentifikasi tiga model integrasi PAI-PKn yang efektif: (1) Pembelajaran Tematik Lintas Pelajaran, (2) Proyek Sosial Kolaboratif, dan (3) Refleksi Teologis-Kewarganegaraan. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat fundamental dalam membangun kesadaran toleransi yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelompokan kelas unggulan dan non unggulan terhadap prestasi siswa di SMP Negeri 6 Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian…
elitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII, sedangkan sampel penelitian terdiri dari siswa kelas unggulan dan kelas non unggulan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi nilai rapor siswa. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji Independent Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa kelas unggulan lebih tinggi dibandingkan kelas non unggulan. Nilai rata-rata siswa kelas unggulan sebesar 87,5, sedangkan kelas non unggulan sebesar 78,3. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengelompokan kelas unggulan dan non unggulan terhadap prestasi siswa di SMP Negeri 6 Padangsidimpuan. Pengelompokan kelas memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, khususnya pada kelas unggulan yang memiliki lingkungan belajar lebih kompetitif dan kondusif. Namun demikian, sekolah tetap perlu memperhatikan pemerataan kualitas pembelajaran agar tidak terjadi kesenjangan antarsiswa.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Dunia pendidikan saat ini, khususnya di abad ke-21 , membutuhkan cara belajar yang peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan , teknologi, dan berbagai kondisi dunia. Selain itu , cara belajar ini harus bisa mengembangkan kemampuan…
emampuan berpikir kritis, kreatif , berkolaborasi , dan mudah menyesuaikan diri pada diri siswa . Di Indonesia, situasi ini semakin rumit karena kurikulum yang sering berganti dan pengaruh pandemi COVID-19 yang menciptakan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar serta penurunan kualitas pengajaran. Untuk menjawab permasalahan tersebut , pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya pemikiran mendalam , pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang disesuaikan , serta pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini didedikasikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar melalui wawasan literatur . Kajian ini akan membedah cara penerapannya , faktor -faktor penentu keberhasilan, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa dampak yang baik, termasuk kemajuan yang lebih pesat dalam pembelajaran , pemanfaatan cara yang lebih sesuai dengan keadaan , serta peningkatan keterlibatan dan semangat belajar siswa. Guru pun mendapatkan ruang lebih luas untuk berkreasi dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, penerapan kurikulum ini masih terkendala oleh beberapa hal , seperti pemahaman guru yang belum menyeluruh , tantangan dalam melakukan asesmen awal dan pembelajaran yang beragam , serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kemampuan guru, dukungan dari pimpinan sekolah, dan ketersediaan sumber daya yang cukup . Maka dari itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak sekolah, dan para guru untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkokoh dukungan fasilitas, serta menjamin adanya kebijakan yang berkesinambungan agar implementasi Kurikulum Merdeka bisa berjalan maksimal dan merata.
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.