Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:Peningkatan prevalensi diabetes melitus dan penyakit metabolik pada usia remaja menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Pola makan yang tidak sehat dan rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko…
ko yang berkontribusi terhadap peningkatan kadar glukosa darah dan tekanan darah sejak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pola makan dengan kondisi kesehatan metabolik berdasarkan kadar glukosa darah sewaktu (GDS) dan tekanan darah pada siswa SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Tujuan penelitian ini mengetahui adanya Hubungan Kebiasaan Konsumsi Gula Dengan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Dan Tekanan Darah Pada Siswa Smp Negeri 5 Sungai Kakap. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional. Sampel penelitian ini berupa cairan biologis berupa darah utuh yang dikumpulkan secara purposive sampling dari sampel siswa smp negeri 5 sungai kakap pada bulan juli 2025. Hasil analisis data menggunakan uji chi-square untuk kebiasaan konsumsi glukosa dengan kadar glukosa menunjukan tidak ada hubungan signifikan p=0,314 (p>0,05) dan kebiasaan konsumsi glukosa dengan tekanan darah menunjukan tidak ada hubungan signifikan p=0,419 (p>0,05). Kesimpulan yang diperoleh bahwa tidak ada Hubungan Kebiasaan Konsumsi Gula Dengan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Dan Tekanan Darah Pada Siswa Smp Negeri 5 Sungai Kakap. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa memiliki kondisi kesehatan metabolik yang normal, masih terdapat remaja yang berisiko mengalami gangguan metabolik. Oleh karena itu, skrining kesehatan secara berkala, edukasi gizi, dan penerapan pola hidup sehat perlu dilakukan sejak usia remaja sebagai upaya pencegahan penyakit metabolik dan peningkatan derajat kesehatan di lingkungan sekolah.
The increasing prevalence of diabetes mellitus and metabolic diseases among adolescents has become a critical public health concern. Unhealthy dietary habits and low physical activity are key risk factors contributing to elevated blood glucose levels and blood pressure from school age. This study aims to analyze the relationship between dietary habits and metabolic health conditions based on random blood glucose (RBG) levels and blood pressure among students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Specifically, this study aims to determine the relationship between sugar consumption habits, random blood glucose levels, and blood pressure in students of SMP Negeri 5 Sungai Kakap. This analytical study utilized a cross-sectional design. The research samples consisted of whole blood biological fluids collected through purposive sampling from students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap in July 2025. Data analysis using the chi-square test showed no significant relationship between glucose consumption habits and blood glucose levels (p=0.314; p>0.05). Similarly, there was no significant relationship between glucose consumption habits and blood pressure (p=0.419; p>0.05). In conclusion, there is no relationship between sugar consumption habits, random blood glucose levels, and blood pressure among students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap. These findings indicate that although most students have normal metabolic health conditions, some adolescents remain at risk for metabolic disorders. Therefore, regular health screening, nutritional education, and the implementation of a healthy lifestyle must be conducted from adolescence as a preventive measure against metabolic diseases and to improve health status within the school environment.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Pelaku usaha di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, memerlukan penguatan kesiapan pengembangan usaha yang tidak hanya mencakup promosi digital, tetapi juga identitas usaha, penentuan harga, visual produk, media komunikasi,…
kasi, dan transaksi digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai branding dan marketing digital melalui pembelajaran yang terintegrasi dan praktis. Kegiatan dilaksanakan pada 25 Juli 2026 di Balai Desa Ketandan dan diikuti oleh 38 peserta. Program mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan materi dan booklet digital, pretest, penyampaian materi dan demonstrasi, diskusi dan tanya jawab, posttest, serta evaluasi deskriptif. Booklet digital merangkum delapan topik praktis, yaitu branding dan kesiapan produk, keunggulan produk dan target konsumen, penentuan harga dasar, foto produk, akun Instagram usaha, perencanaan konten, WhatsApp Business, dan QRIS. Evaluasi menggunakan sepuluh pernyataan dengan cakupan materi yang setara pada pretest dan posttest dan dianalisis terhadap 35 peserta dengan data berpasangan lengkap. Rata-rata skor meningkat dari 94 menjadi 98. Karena skor awal peserta sudah tinggi, hasil tersebut diinterpretasikan secara deskriptif sebagai penguatan pemahaman yang telah dimiliki, bukan sebagai bukti pengaruh kausal. Booklet menjadi luaran edukasi tambahan yang mendukung ketersediaan materi setelah kegiatan. Program terutama berkaitan dengan SDG 8 dan SDG 9, serta secara tidak langsung dengan SDG 1.
Abstract:Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia, termasuk wilayah Pulau Rupat. Bagian daun dari tanaman kelor ini menjadi salah satu bagian yang paling banyak dimanfaatkan…
karena mengandung berbagai nutrisi, vitamin, dan mineral. Desa Pancur Jaya memiliki potensi kelor yang cukup dikenal masyarakat, ditandai dengan keberadaannya hampir di sepanjang wilayah desa. Pemanfaatan daun kelor di desa tersebut telah dikembangkan dalam berbagai bentuk produk olahan, seperti stik kelor, nugget kelor, teh daun kelor, dan puding kelor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pancur Jaya telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengolah potensi kelor yang tersedia di lingkungan mereka. Meskipun pemanfaatan daun kelor telah dilakukan dalam berbagai bentuk, masih terdapat peluang untuk mengenalkan bentuk pemanfaatan lainnya. Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KUKERTA Universitas Riau Tahun 2026 Desa Pancur Jaya memperkenalkan pemanfaatan daun kelor sebagai bahan dasar masker. Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian penjelasan dan praktik sederhana kepada ibu-ibu Majelis Taklim Desa Pancur Jaya mengenai proses pembuatan masker kelor. Kegiatan mendapat respons positif karena memberikan pengetahuan baru mengenai alternatif pemanfaatan daun kelor yang sebelumnya belum dikenal oleh peserta.
Abstract:Tanah gambut memiliki karakteristik kompresibilitas yang tinggi sehingga berpotensi mengalami penurunan apabila menerima pembebanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah gambut, menganalisis besarnya…
rnya penurunan akibat pembebanan saluran drainase pracetak jenis U-Ditch, serta memberikan rekomendasi penerapannya pada tanah gambut di Desa Wonosari Barat, Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap enam sampel tanah dari dua titik pengujian. Parameter yang dianalisis meliputi Liquid Limit (LL), Plastic Limit (PL), Plasticity Index (PI), angka pori awal (e0), dan Compression Index (Cc). Analisis settlement dilakukan secara teoritis menggunakan persamaan konsolidasi primer Terzaghi pada tiga kondisi pembebanan. Hasil penelitianmenunjukkan rata-rata penurunan meningkat seiring bertambahnya beban, dengan nilai masing-masing 0,0384 m (3,84 cm), 0,0472 m (4,72 cm), dan 0,0572 m (5,51–5,72 cm) untuk kondisi U-Ditch kosong, terisi sebagian, dan terisi penuh. Hasil ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penerapan saluran drainase pracetak jenis U-Ditch pada tanah gambut.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya antusiasme berwirausaha di kalangan Generasi Z di Kota Bandung yang tidak diimbangi dengan kemampuan mempertahankan usaha, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan jumlah…
mlah usaha mikro dari 193.284 unit pada tahun 2022 menjadi 187.355 unit pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik entrepreneurial dan strategi inovasi bisnis terhadap keberhasilan usaha mikro Generasi Z di Kota Bandung, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha mikro Generasi Z di Kota Bandung, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Forms, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik entrepreneurial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro dengan nilai t hitung sebesar 2,387 (Sig. = 0,020) dan koefisien regresi 0,206. Strategi inovasi bisnis juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro dengan nilai t hitung sebesar 5,613 (Sig. = 0,000) dan koefisien regresi 0,473. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro dengan nilai F hitung sebesar 39,721 (Sig. = 0,000) dan kontribusi (Adjusted R Square) sebesar 43,9%, sedangkan sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi inovasi bisnis memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan karakteristik entrepreneurial terhadap keberhasilan usaha mikro Generasi Z di Kota Bandung.