Search Articles & Publications

Showing 84 articles found for "Pelanggaran"

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG KOMUNIKASI DIGITAL: KAJIAN PUSTAKA

M. Hasby
Abstract: Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat membangun, menyampaikan, menerima, dan menanggapi pesan. Komunikasi yang sebelumnya banyak bergantung pada interaksi tatap muka dan media konvensional kini… berlangsung melalui internet, media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, konferensi video, dan berbagai platform digital. Artikel ini bertujuan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung komunikasi digital serta mengidentifikasi manfaat, perubahan pola komunikasi, dan tantangan yang muncul dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Literatur diperoleh dari artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, serta regulasi yang relevan, dengan prioritas pada publikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Literatur dianalisis melalui tahap identifikasi, seleksi, klasifikasi, analisis, dan sintesis berdasarkan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi informasi telah berkembang dari sekadar perangkat pengolahan data menjadi infrastruktur komunikasi yang menghubungkan individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat secara lebih cepat dan luas. Teknologi digital meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, interaktivitas, aksesibilitas, dokumentasi, serta kemampuan melakukan komunikasi lintas ruang dan waktu. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti persoalan berupa misinformasi, disinformasi, pelanggaran privasi, keamanan data, cyberbullying, ujaran kebencian, tekanan untuk selalu terhubung, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh literasi digital, etika komunikasi, kemampuan mengevaluasi informasi, dan kesadaran terhadap keamanan data. Kajian ini menghasilkan model integratif yang menempatkan literasi digital, etika digital, kemampuan berpikir kritis, dan keamanan informasi sebagai faktor penguat pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan komunikasi digital yang efektif dan bertanggung jawab.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

Nirda, Neta, Pariama, Paoloa., Dana, Suristiawati, Tjotjona, Zavhiscka
Abstract: Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate… orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

PENGARUH KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK PADA PROFESI AKUNTANSI DI INDONESIA

Renjaan, Sven Pedro Juaquin, Pomantow, Reva Amelia, Lambiombir, Silvester, Mony, Jainal, Rumeon, Alfian
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kode etik akuntan terhadap kepercayaan publik pada profesi akuntansi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji… berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan kode etik akuntan dan kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilakPu profesional memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kredibilitas dan kualitas pekerjaan akuntan. Sebaliknya, pelanggaran kode etik dapat menurunkan reputasi profesi serta mengurangi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan kode etik secara konsisten sangat diperlukan untuk mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi di Indonesia.

ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN DALAM KASUS KORUPSI PT PERTAMINA DI ERA GLOBALISASI

Tapilaha, Jenevia Indri, Tan, Riski A. Dewantara, Erika, Nikita Putri, Fakhry, Muhammad Farsya, Samal, Sahri Ramadan, Wairoy, Wulan
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi.… si. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.

PENYULUHAN HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT

Prasetyo Budi Wicaksana, Irawan Randikaparsa, Alfato Yusnar Kharismansyah, Ali Akbar Anggara
Abstract: Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas interaksi masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam ruang digital. Namun, rendahnya literasi hukum pidana menyebabkan banyak aktivitas sehari-hari berpotensi menimbulkan… mbulkan konsekuensi hukum tanpa disadari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pidana mahasiswa melalui penyuluhan yang dilaksanakan secara daring dan/atau hybrid. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab dengan mengangkat contoh-contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pidana mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku yang berpotensi melanggar hukum pidana serta mendorong kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam aktivitas digital. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam meminimalkan pelanggaran hukum pidana di lingkungan akademik

SINGKRONISASI PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA

Hidayatulloh, Bagus Anwar
Abstract: The legal outreach activity themed "Synchronization of the Mayor Regulation on Administrative Sanctions for Violations of Public Order and Peace in Yogyakarta City" aimed to enhance legal understanding and implementation… capacity of the municipal police (Satpol PP). The discussions and interactive sessions highlighted the urgent need to harmonize and update the substance of the current regulation to align with good governance principles and ensure clear and proportional enforcement. Key challenges identified included weak regulatory structure, lack of technical guidelines, and limited objection mechanisms for affected citizens. The activity also produced normative recommendations in the form of a draft regulatory formulation, covering violation classification, types of administrative sanctions, sanction procedures, and appeal mechanisms. This outreach underlines the importance of a collaborative approach between academics and practitioners in formulating effective and just local legal policies.

LITERASI DIGITAL DAN ETIKA SIBER: MENGKAJI PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM RUANG DIGITAL

Nashir, Hisanah Amalia, Apriliani, Cahya Saskia, Jannah, Nisa Zahrotul, Abdyansyah, Abghy Nur, Sukanti, Rahma Putri, Safitri, Egidia Citra, Muttaqin, Muhammad Fazal, Widagdo, Arif
Abstract: Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong meningkatnya jumlah pengguna internet, khususnya di kalangan mahasiswa. Namun, tingginya intensitas penggunaan internet tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas perilaku… rilaku beretika di ruang siber. Maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, serta pelanggaran privasi menjadi indikator rendahnya literasi digital sebagian pengguna. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual: (1) peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dalam ekosistem digital, (2) kontribusi literasi digital dalam membentuk perilaku beretika dan bertanggung jawab di dunia siber, serta (3) dampak nyata rendahnya literasi digital terhadap keamanan data pribadi dan privasi pengguna. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber relevan terkait literasi digital, etika siber, dan keamanan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital berperan sebagai instrumen kritis yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kesadaran etis, tanggung jawab digital, dan kemampuan proteksi privasi. Mahasiswa, sebagai kelompok pengguna internet yang dominan dan terdidik, memiliki posisi strategis untuk memimpin perubahan budaya digital menuju ekosistem yang lebih sehat, aman, dan beretika.

SOCIAL ETHICS AND DEVIANT BEHAVIOR: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL REVIEW OF THE PHENOMENON OF BULLYING

Sonia Armeliana Mnir, Sisilia Susana Naklui, Sonia, Sumari Novika Manao, Susanti Tabun, Thimotius Nau, Tirsa Tapatab, Yenry Anastasia Pellondou
Abstract: Bullying merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melanggar etika sosial dan menimbulkan dampak serius terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena bullying dari perspektif… pektif psikologi sosial dengan fokus pada pelanggaran etika sosial yang mendasarinya. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji 21 sumber akademik terkini (publikasi 2023-2025) termasuk jurnal ilmiah, laporan pengabdian kepada masyarakat, dan hasil penelitian empiris tentang bullying di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa bullying merupakan manifestasi dari lemahnya internalisasi nilai-nilai etika sosial seperti empati, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Faktor-faktor penyebabnya meliputi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya yang negatif, paparan media massa, lemahnya sistem sekolah, dan ketimpangan status sosial. Dampak psikologis yang ditimbulkan mencakup kecemasan (34,72%), rendah diri (27,46%), depresi (22,28%), hingga trauma berkepanjangan (15,54%). Penelitian di MTs Negeri Ambon menunjukkan bullying verbal (35,75%) sebagai bentuk yang paling dominan. Pencegahan bullying memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan etika komunikasi, pendidikan karakter berbasis nilai moral, dan kolaborasi multipihak antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Integrasi teori psikologi sosial seperti Social Learning Theory, Teori Perkembangan Moral Kohlberg, Teori Asosiasi Diferensial, dan Teori Identitas Sosial menjadi landasan penting dalam merancang strategi intervensi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman etika sosial yang kuat menjadi fondasi penting dalam mencegah perilaku menyimpang dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis.

THE INFLUENCE OF ACADEMIC STRESS ON STUDENTS ETHICAL COMPLIANCE

Elisabet Huki, Eka Risti Bani, Elisabeth Kahyoru, Elma Raka, Elsa Na’u, Dhovansius Bolang, Yenri Pelondonu
Abstract: Stres akademik merupakan salah satu faktor psikologis yang banyak memengaruhi perilaku mahasiswa dalam konteks perkuliahan, termasuk kepatuhan terhadap etika akademik. Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana… aimana stres akademik berperan dalam menurunkan atau mengubah perilaku etis mahasiswa terkhusus nya di kampus IAKN Kupang. Dengan meninjau berbagai penelitian nasional maupun internasional dalam lima tahun terakhir, studi ini menemukan bahwa stres akademik yang muncul akibat tuntutan akademik, tekanan nilai, persaingan, dan keterbatasan waktu berpotensi menurunkan kemampuan pengambilan keputusan moral dan regulasi diri. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kecenderungan mahasiswa melakukan pelanggaran etika seperti plagiarisme, kecurangan akademik, manipulasi data, dan ketidakjujuran dalam interaksi sosial. Temuan literatur juga menunjukkan bahwa pengaruh stres terhadap perilaku etis tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor moderasi seperti dukungan sosial, efikasi diri akademik, kecerdasan emosional, dan iklim etika kampus. Faktor-faktor ini dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara stres dan kepatuhan etika. Dengan demikian, upaya pengelolaan stres akademik dan penguatan etika tidak hanya memerlukan intervensi individual, tetapi juga dukungan sistemik dari lingkungan kampus. Studi ini menegaskan pentingnya program manajemen stres, peningkatan literasi etika, serta pembentukan budaya akademik yang sehat untuk menjaga integritas mahasiswa meskipun berada dalam tekanan akademik yang tinggi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara No: 532/Pid.Sus LH/2023/Pn.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi)

Sugeng, Ruslan Abdul Gani, Rahmi Hidayati, Anis Malik Toha
Abstract: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia,… ndonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.