Abstract:Perundungan (bullying) pada jenjang pendidikan dasar berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis, iklim kelas, dan capaian belajar siswa. Program pengabdian ini bertujuan mengintegrasikan pencegahan dan penanganan perundungan…
erundungan ke dalam kurikulum satuan pendidikan dasar melalui penguatan kompetensi guru, pengembangan perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka, serta kolaborasi orang tua–komunitas. Metode meliputi lokakarya desain pembelajaran, penyusunan modul tematik lintas mata pelajaran, pelatihan restoratif (restorative practices), kampanye siswa (student-led campaign), dan sistem rujukan kasus berbasis sekolah. Evaluasi menggunakan pra–pasca asesmen guru, observasi pembelajaran, audit perangkat ajar, serta rekap insiden dan persepsi iklim sekolah. Hasil menunjukkan peningkatan kompetensi guru dalam mengenali/merespons perundungan, bertambahnya praktik pembelajaran sosial-emosional (PSE), dan penurunan laporan insiden di kelas yang mengadopsi strategi secara konsisten. Pembahasan menekankan pentingnya integrasi eksplisit pada tujuan pembelajaran, asesmen formatif nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, serta tata kelola sekolah yang selaras dengan kebijakan pencegahan kekerasan. Disimpulkan bahwa integrasi kurikuler—bukan sekadar kegiatan insidental—lebih berkelanjutan dalam memitigasi perundungan. Disarankan penguatan monitoring berbasis data, pelibatan orang tua secara sistematis, dan dukungan kebijakan sekolah yang konsisten.
Abstract:Pendidikan Pancasila menghadapi tantangan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, khususnya dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara efektif. Penelitian ini menyelidiki dampak pengintegrasian pembelajaran mendalam…
ndalam adaptif terhadap peningkatan kompetensi guru madrasah di Kecamatan Undaan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan Structural Equation Modeling (SEM), penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara inovasi pembelajaran, teknologi pembelajaran mendalam, dan dukungan infrastruktur digital. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pembelajaran mendalam secara signifikan meningkatkan kompetensi pedagogik guru (β = 0,72, p < 0,001). Inovasi pembelajaran Pancasila memberikan kontribusi positif (β = 0,65, p < 0,01), dan dukungan infrastruktur digital memperkuat efektivitas pembelajaran mendalam (p < 0,05). Hasil ini menegaskan bahwa teknologi adaptif dapat mempercepat transformasi pedagogik dan meningkatkan efektivitas pengajaran Pancasila. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi pengajaran berbasis teknologi dalam pendidikan karakter dan menawarkan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk memperkuat ekosistem digital dalam pendidikan. Penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang penerapan pembelajaran mendalam dalam pengajaran dan menilai efektivitasnya di berbagai tingkat pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia,…
Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme SDM menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, meskipun pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek Sarana dan Prasarana, fasilitas pendukung pelayanan masih belum memadai sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Sistem Informasi Pelayanan Publik telah memanfaatkan media informasi dan teknologi, namun implementasinya belum optimal. Konsultasi dan Pengaduan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek Inovasi, Kelurahan Tenilo telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelayanan, namun inovasi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Abstract:Pengembangan desa wisata telah menjadi prioritas penting pemerintah Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, wilayah pedesaan kerap menghadapi hambatan struktural…
ktural seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan cara pengelolaan yang masih tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana gaya kepemimpinan transformasional Sandiaga Uno berpengaruh dalam menyusun kebijakan kreatif, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kondisi perekonomian di desa. Penelitian ini menggunakan landasan Teori Kepemimpinan Transformasional yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1994). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumenter (documentary analysis) dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, kebijakan resmi, serta data sekunder yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan model kepemimpinan transformasional, Sandiaga Uno berhasil mempromosikan wisata desa secara luas, membuka peluang usaha baru untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja lokal, serta memperkuat sistem ekonomi kreatif di pedesaan. Kesimpulannya, kepemimpinan yang mampu beradaptasi, kreatif, dan kolaboratif menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan desa wisata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan alokasi dana desa diterapkan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus utama penelitian ini adalah (1) penerapan kebijakan alokasi…
okasi dana desa ADD di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan alokasi dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban di desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan yang belum optimal. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa melihat aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pemerintah desa yang telah melakukan yang terbaik.
Abstract:Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Keberhasilan pengembangan pariwisata…
riwisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pengelola objek wisata, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut telah berjalan cukup baik. Pada tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian saran, usulan, dan aspirasi terkait pengembangan destinasi wisata. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan fasilitas, serta mendukung promosi destinasi wisata. Pada tahap pengawasan, masyarakat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengawasi pemanfaatan fasilitas wisata agar tetap berfungsi dengan baik. Sementara itu, pada tahap evaluasi, masyarakat memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pengembangan pariwisata sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kontribusi tenaga, pemikiran, serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pengembangan objek wisata.Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing destinasi, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Keluarga…
luarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, meskipun masih terdapat kendala keterjangkauan informasi bagi sebagian KPM. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan jumlah pendamping sehingga memengaruhi intensitas pendampingan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam mendampingi KPM. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi yang cukup baik antar pelaksana.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Balate Jaya telah memberikan kontribusi positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi implementasi program perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta penguatan koordinasi antar pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.