Abstract:Abstract: This study aims to comprehensively analyze the phenomenon of Pertamax fuel adulteration in Indonesia and examine its impacts on consumers and the national economy. This issue is considered critical as it is directly…
ectly related to energy quality, consumer protection, and public trust in the fuel distribution system. The research employs a literature study method with a qualitative approach through a Systematic Literature Review, drawing on various scientific sources, official reports, and relevant regulations to obtain a thorough and in-depth understanding. The findings indicate that fuel adulteration practices are carried out in an organized and systematic manner by exploiting weaknesses in the energy distribution and monitoring system, making them difficult to detect. The impacts are not only financial losses for consumers due to reduced fuel quality but also negative effects on vehicle performance and increased maintenance costs. Furthermore, these practices lead to a decline in public trust in national energy institutions and cause significant economic losses to the state due to distribution distortions and potential subsidy leakage. In addition, fuel adulteration constitutes a violation of consumer rights, particularly the right to accurate information and proper product quality. Therefore, strategic measures are required, including strengthening regulations, improving distribution monitoring systems.
Keywords: Fuel Adulteration Pertamax, Consumer Protection, Public Trust, Energy Governance, Distribution Monitoring
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena pengoplosan BBM Pertamax di Indonesia serta mengkaji dampak yang ditimbulkannya terhadap konsumen dan perekonomian nasional. Fenomena ini menjadi isu krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas energi, perlindungan konsumen, serta kepercayaan publik terhadap sistem distribusi bahan bakar. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui Systematic Literature Review yang mengacu pada berbagai sumber ilmiah, laporan resmi, serta regulasi terkait guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM dilakukan secara terorganisir dan sistematis dengan memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan dan distribusi energi, sehingga sulit terdeteksi secara langsung. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial bagi konsumen akibat kualitas bahan bakar yang menurun, tetapi juga berdampak pada performa kendaraan serta meningkatkan biaya perawatan. Selain itu, praktik ini turut menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi energi nasional dan menimbulkan kerugian ekonomi negara dalam skala besar akibat distorsi distribusi dan potensi kebocoran subsidi. Lebih lanjut, pengoplosan BBM juga merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya terkait hak atas informasi yang benar dan jaminan kualitas produk yang layak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan sistem pengawasan distribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring.
Kata Kunci: Pengoplosan BBM Pertamax, Perlindungan Konsumen, Kepercayaan Publik, Tata Kelola Energi, Pengawasan Distribusi
Abstract:Abstract: This study aims to provide a comprehensive analysis of the zakat management system in Egypt, focusing on its institutional structure as well as the mechanisms of zakat collection and distribution as an important…
t instrument in Islamic social finance to support social welfare and reduce economic inequality. The research uses a literature study method with a Systematic Literature Review approach, drawing data from scientific journals, academic books, and official documents to ensure a comprehensive and reliable analysis. The results show that zakat in Egypt is voluntary and not mandated by the state, yet its management remains relatively well-organized through formal institutions such as Islamic banks, charitable organizations, and community-based social institutions, creating a balance between accountability and flexibility in its distribution. The potential of zakat in Egypt is quite significant, reaching approximately one percent of the gross domestic product, indicating its strategic role in supporting socio-economic development; however, its utilization has not been fully optimized, particularly in reducing poverty and addressing income inequality. This limitation is influenced by several factors, including weak coordination among institutions, differences in governance standards, and limited integration with national development policies, thus highlighting the need for stronger coordination, improved regulatory frameworks, and enhanced policy support to ensure that zakat can function more effectively and sustainably in promoting socio-economic development in Egypt.
Keywords: Zakat, Zakat Management, Egypt, Social Welfare, Poverty, Institutional System.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai sistem manajemen zakat di Mesir dengan fokus pada struktur kelembagaan serta mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat sebagai instrumen penting dalam keuangan sosial Islam untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan Systematic Literature Review dengan sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi guna memastikan analisis yang komprehensif dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat di Mesir bersifat sukarela dan tidak diwajibkan oleh negara, namun pengelolaannya tetap terorganisasi dengan baik melalui lembaga formal seperti bank Islam, organisasi filantropi, dan lembaga sosial berbasis masyarakat sehingga menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan fleksibilitas dalam penyalurannya. Potensi zakat di Mesir tergolong besar dengan capaian sekitar satu persen dari produk domestik bruto, yang menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi; namun demikian, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan pendapatan. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, perbedaan standar tata kelola, serta rendahnya integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan kerangka regulasi, dan dukungan kebijakan yang lebih optimal agar zakat dapat berfungsi secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di Mesir.
Kata Kunci: Manajemen Zakat, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Sistem Institutional,
Zakat
Abstract:Abstract: This type of research is a Descriptive Research Type, with a qualitative approach. The purpose of this research is to obtain a clear picture of the use of the Electronic Service Script System (SINDE) application…
n in the Region XVI Higher Education Service Institution by using a focus such as Understanding, Infrastructure and Leadership Support. Based on the results of the research reviewed from the understanding, in this case the level of understanding of some employees is still diverse in understanding the use of the Electronic Service Manuscript System (SINDE) application at the Region XVI Higher Education Service Institution. Some employees do not understand and still need help from colleagues who know better, even some of them learn on their own without the help of others. This condition shows that official training support from agencies is still lacking. As a result, the user's understanding depends on their individual personal initiative, which will obviously affect the level of effectiveness and consistency in the use of the application in the work environment. In terms of infrastructure, there are still several technical obstacles, such as errors during login, dependence on internet connections, and server interruptions. This indicates that the system is not yet fully stable, so it needs to be improved in terms of its stability and reliability. Then in terms of leadership support for the use of the Electronic Service Manuscript System application, it is very positive and strategic in encouraging digital transformation in the field of newspaper administration. However, in practice, there is still a parallel use between digital systems and manual processes, which indicates that support from leaders needs to be accompanied by strengthening a digital work culture and continuous training for employees. Through this research, it is hoped that effective solutions can be found to increase the use of the Electronic Service Script System Application (SINDE) at the Region XVI Higher Education Service Institution, as well as providing recommendations for the development of a better management information system in the future.
Keywords: Utilization, Electronic Service Manuscript System, LLDIKTI.
Abstrak: Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penggunaan aplikasi Sistem Layanan Elektronik (SINDE) di Institusi Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI dengan menggunakan fokus seperti Pemahaman, Infrastruktur, dan Dukungan Kepemimpinan. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari pemahaman, dalam hal ini tingkat pemahaman sebagian karyawan masih beragam dalam memahami penggunaan aplikasi Sistem Manuskrip Layanan Elektronik (SINDE) di Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI. Sebagian karyawan belum memahami dan masih membutuhkan bantuan dari rekan yang lebih berpengalaman, bahkan sebagian belajar sendiri tanpa bantuan orang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pelatihan resmi dari instansi masih kurang. Akibatnya, pemahaman pengguna bergantung pada inisiatif pribadi masing-masing, yang tentunya akan memengaruhi tingkat efektivitas dan konsistensi penggunaan aplikasi di lingkungan kerja. Dari segi infrastruktur, masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti kesalahan saat login, ketergantungan pada koneksi internet, dan gangguan server. Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya stabil, sehingga perlu ditingkatkan dari segi stabilitas dan keandalannya. Kemudian dari segi dukungan kepemimpinan untuk penggunaan aplikasi Sistem Manuskrip Layanan Elektronik, sangat positif dan strategis dalam mendorong transformasi digital di bidang administrasi surat kabar. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat penggunaan paralel antara sistem digital dan proses manual, yang menunjukkan bahwa dukungan dari para pemimpin perlu disertai dengan penguatan budaya kerja digital dan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi efektif untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi Sistem Skrip Layanan Elektronik (SINDE) di Lembaga Pelayanan Perguruan Tinggi Wilayah XVI, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem informasi manajemen yang lebih baik. di masa depan.
Kata kunci: Pemanfaatan, Sistem Manuskrip Layanan Elektronik, LLDIKTI.
Abstract:Abstract: The development of tourism villages is widely recognized as an effective strategy for promoting community empowerment and strengthening local economic resilience, particularly in areas endowed with rich natural…
and cultural resources. Saporkren Village, located in the Raja Ampat region, possesses significant potential for nature-based tourism and local wisdom; however, this potential has not been fully optimized to improve community welfare. This study aims to analyze the role of community empowerment through tourism village development as an effort to strengthen the local economy in Saporkren Village. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Research informants included village officials, tourism village managers, local business actors, and community members directly involved in tourism activities. Data analysis was conducted using thematic analysis, encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing.The findings indicate that tourism village development in Saporkren Village has contributed positively to community empowerment, as evidenced by increased community participation in tourism management, the growth of local micro-enterprises, and improved human resource capacity through training and mentoring programs. The economic impacts include increased household income, the creation of new employment opportunities, and the development of local creative economic activities. Nevertheless, several challenges remain, including limited supporting infrastructure, restricted market access, and issues related to the sustainability of empowerment programs. This study concludes that community empowerment through tourism village development plays a strategic role in strengthening the local economy. Therefore, collaborative efforts among local governments, communities, and relevant stakeholders are essential to ensure the sustainable development of community-based tourism in Saporkren Village.
Keyword: community empowerment, tourism village, local economy, community-based tourism, Saporkren Village
Abstrak: Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi yang dinilai efektif dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang unggul. Kampung Saporkren, yang terletak di kawasan Raja Ampat, memiliki potensi wisata berbasis alam dan kearifan lokal yang besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata sebagai upaya penguatan ekonomi lokal di Kampung Saporkren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat kampung, pengelola desa wisata, pelaku usaha lokal, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Kampung Saporkren berkontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat, yang ditunjukkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, pengembangan usaha mikro berbasis lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan. Dampak ekonomi yang dirasakan meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, terciptanya lapangan kerja baru, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, akses pemasaran, dan keberlanjutan program pemberdayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Kampung Saporkren.
Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Ekonomi Lokal, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Kampung Saporkren
Abstract:Abstract: The renewal of the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a paradigm shift in criminal law enforcement by integrating restorative justice as an integral part of the criminal procedure system. This…
approach is explicitly regulated in Articles 83 to 87 of the New KUHAP, which provide opportunities for resolving criminal cases through agreements between victims and offenders at the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court examination. This study applies the criminal justice system theory to analyze the integration of authority among law enforcement institutions, as well as restorative justice theories proposed by Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, and Barda Nawawi Arief to assess the orientation toward victim and offender restoration in criminal case resolution. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining the New KUHAP along with relevant regulations issued by the Indonesian National Police, the Attorney General’s Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the New KUHAP establishes a more systematic, structured, and binding restorative justice framework, including mechanisms for terminating inquiry, investigation, and prosecution under the supervision of prosecutors and courts. The study concludes that the effective implementation of restorative justice depends not only on legal norms but also on institutional harmonization, the readiness of law enforcement officials, and the active participation of both victims and offenders.
Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice.
Abstrak: Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 sampai Pasal 87 KUHAP Baru yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana untuk menganalisis keterpaduan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, dan Barda Nawawi Arief untuk menilai orientasi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHAP Baru serta peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru membentuk kerangka keadilan restoratif yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengikat dengan mekanisme penghentian perkara di bawah pengawasan penuntut umum dan pengadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada harmonisasi antar lembaga, kesiapan aparat, dan partisipasi aktif korban serta pelaku.
Kata kunci: Keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana
Abstract:Abstract: The high number of cases of violence, criminalization, and impunity demonstrates the weak legal protection for journalists. On the other hand, the emergence of unprofessional journalists and media has exacerbated…
ed the situation by triggering professional abuse and legal conflicts. The Indonesian Journalists Association (PWI) strives to provide protection through legal assistance, mediation with the Press Council, and ethical guidance, but structural and regulatory challenges have made the effectiveness of protection less than optimal. This condition emphasizes the need for regulatory harmonization, strengthening the role of PWI, and increasing the understanding of officials so that press freedom and journalist security are truly guaranteed. The research method used is normative legal research supported by empirical data. The normative-empirical legal research method examines how people apply normative legal rules (statutes) in their actions in each specific legal event in a society. Legal protection for journalists in DKI Jakarta already has a strong basis through the Press Law, but has not been implemented effectively due to overlaps with the Criminal Code and the ITE Law which trigger the criminalization of journalists. The Indonesian Journalists Association (PWI)'s efforts through advocacy, code of ethics dissemination, and cross-sector collaboration have helped improve protection, but their reach remains limited. Internal barriers within the organization and a lack of understanding among law enforcement officials regarding the application of the Press Law as lex specialis are key factors weakening its effectiveness. Therefore, regulatory harmonization and increased commitment by law enforcement officials are needed to ensure journalists receive legal certainty when carrying out their duties.
Keywords: PWI (Indonesian Journalists Association), Journalist Protection, Press Criminalization
Abstrak: Tingginya kasus kekerasan, kriminalisasi, dan impunitas memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi wartawan. Di sisi lain, munculnya oknum wartawan dan media tidak profesional turut memperburuk situasi karena memicu penyalahgunaan profesi dan konflik hukum. PWI berupaya memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, mediasi dengan Dewan Pers, dan pembinaan etik, namun tantangan struktural dan regulatif membuat efektivitas perlindungan belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan peran PWI, serta peningkatan pemahaman aparat agar kebebasan pers dan keamanan wartawan benar-benar terjamin. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat Perlindungan hukum bagi wartawan di DKI Jakarta sudah memiliki dasar yang kuat melalui UU Pers, tetapi belum berjalan efektif karena tumpang tindih dengan KUHP dan UU ITE yang memicu kriminalisasi wartawan. Upaya PWI melalui advokasi, sosialisasi kode etik, dan kerja sama lintas sektor sudah membantu meningkatkan perlindungan, namun jangkauannya masih terbatas. Hambatan internal dalam organisasi serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai penerapan UU Pers sebagai lex specialis menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas perlindungan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan komitmen aparat agar wartawan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan tugasnya.
Kata kunci: PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Perlindungan Wartawan, Kriminalisasi Pers
Abstract:Abstract: This study examines the complexity of policies governing conflicts of interest and corruption between Indonesia and Singapore through a normative juridical approach. The study was conducted by examining the regulatory…
ulatory framework, institutions, and legal implementation in preventing the practice of abuse of public office. The results of the study indicate that the Indonesian regulatory framework, although comprehensive, tends to function as a legislative showcase without transformative power because it is trapped in a political dynamic that is permissive towards corruption. Instruments such as the Corruption Law, PP 53/2010, and the code of ethics for public officials are more symbolic than substantive, thus failing to change bureaucratic behavior that is still shaped by a culture of patronage and clientelism. In contrast, Singapore proves that simple but sharp regulations, such as the Prevention of Corruption Act, when supported by an independent anti-corruption agency (CPIB), indiscriminate law enforcement, and integrity-based bureaucratic incentives, can suppress corruption to a minimum level. However, Singapore's system remains subject to criticism, particularly regarding the risk of legal authoritarianism and vulnerability to cross-border global financial issues. Therefore, this study confirms that the effectiveness of corruption eradication is not determined by the number of regulations, but rather by political consistency, independent institutional design, and the internalization of integrity values within the bureaucratic culture. For Indonesia, an important lesson from Singapore is the urgency of simplifying regulations, strengthening the independence of anti-corruption institutions, and fostering a bureaucratic culture that rejects patronage.
Keywords: complexity, nurative, legislative showcase, authoritarianism, internalization, bureaucracy
Abstrak: Penelitian ini menelaah kompleksitas kebijakan pengaturan konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura melalui pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah kerangka regulasi, kelembagaan, serta implementasi hukum dalam mencegah praktik penyalahgunaan jabatan publik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia, meskipun komprehensif, cenderung berfungsi sebagai legislative showcase tanpa daya transformasi karena terjebak dalam dinamika politik yang permisif terhadap korupsi. Instrumen seperti UU Tipikor, PP 53/2010, maupun kode etik pejabat publik lebih bersifat simbolik daripada substantif, sehingga gagal mengubah perilaku birokrasi yang masih dibentuk oleh budaya patronase dan clientelism. Sebaliknya, Singapura membuktikan bahwa regulasi yang sederhana namun tajam, seperti Prevention of Corruption Act. Jika ditopang lembaga antikorupsi independen (CPIB), penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan insentif birokrasi berbasis integritas, mampu menekan korupsi hingga level minimal. Meski demikian, sistem Singapura tetap menyisakan kritik, terutama terkait risiko otoritarianisme hukum dan kerentanan terhadap isu keuangan global lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya regulasi, melainkan oleh konsistensi politik, desain kelembagaan yang independen, serta internalisasi nilai integritas dalam budaya birokrasi. Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Singapura adalah urgensi menyederhanakan regulasi, memperkuat independensi lembaga antikorupsi, dan menumbuhkan budaya birokrasi yang menolak patronase.
Kata kunci: kompleksitas, nuratif, legislatif showcase, otoritarisme, internalisasi, birokrasi
Abstract:Abstract: Halal certification is a strategic public policy instrument for strengthening the national Islamic economic ecosystem. Following the enactment of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance, the Indonesian…
government has intensified the mandatory implementation of halal certification, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Nevertheless, policy implementation at the regional level continues to face various structural, administrative, and socio-cultural challenges. This study aims to analyze the implementation of halal certification regulation for MSMEs in North Sumatra Province using a descriptive qualitative approach. The analytical framework integrates Edwards III’s policy implementation theory with the maqÄá¹£id al-sharī‘ah perspective and Islamic economic values as articulated by Chapra and Asutay. Research data were collected through document analysis, secondary data from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), and exploratory interviews with three key informants, namely a regional BPJPH official, a halal facilitator (LP3H), and an MSME actor. The findings indicate that the implementation of halal certification in North Sumatra has improved significantly following the Halal Certification Facilitation Program (SEHATI). However, major constraints remain, including limited human resources, low digital literacy among MSMEs, and weak inter-institutional coordination. This study contributes theoretically by proposing an integrative maqÄá¹£id-based halal policy implementation model and offers practical insights for strengthening Islamic public policy and halal governance at the regional level.
Keywords: Halal Certification, MSMEs, Policy Implementation, MaqÄá¹£id al-Sharī‘ah, Sharia Economics.
Abstrak: Sertifikasi halal merupakan instrumen kebijakan publik strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah Indonesia berupaya mendorong kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi sertifikasi halal pada UMKM di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Edwards III dengan perspektif maqÄá¹£id al-sharī‘ah serta nilai ekonomi Islam sebagaimana dikembangkan oleh Chapra dan Asutay. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi, analisis data sekunder BPJPH, serta wawancara eksploratif dengan tiga informan kunci, yaitu pejabat BPJPH daerah, pendamping halal (LP3H), dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal di Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan pasca penerapan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), namun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Studi ini berkontribusi secara teoretis melalui pengembangan model konseptual implementasi kebijakan halal berbasis maqÄá¹£id al-sharī‘ah serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan kebijakan publik Islam di tingkat daerah.
Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Implementasi Kebijakan, MaqÄá¹£id al-Sharī‘ah, Ekonomi Syariah.
Abstract:Abstract: This research aims to develop contextual-based Field Work Lecture (KKL) guidelines for students in the History Education Study Program at Universitas PGRI Pontianak. The main problem encountered in previous KKL…
implementations was the lack of guidelines tailored to local contextual needs, particularly in the application of learning based on the local environment and socio-cultural context. This research employed a Research and Development (R&D) method with a modified Borg & Gall development model consisting of six stages: needs analysis, planning, initial product development, limited trials, product revision, and field trials. The results indicate that these contextual-based KKL guidelines effectively improve students' ability to identify local potential, design KKL activities appropriate to the local socio-cultural context, and strengthen their reflective and collaborative skills. Expert validation indicated a "very feasible" rating with an average score of 91%, while field test results demonstrated a significant increase in students' understanding of contextual learning concepts. Therefore, these guidelines are suitable for use as the official reference for KKL implementation within the Faculty of Teacher Training and Education, Universitas PGRI Pontianak.
Â
Keywords: KKL, contextual learning, guidelines, R&D, history education
Â
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pedoman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) berbasis kontekstual bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Pontianak. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan KKL sebelumnya adalah belum adanya pedoman yang menyesuaikan dengan kebutuhan kontekstual daerah, terutama dalam penerapan pembelajaran berbasis lingkungan dan sosial budaya lokal. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan Borg & Gall yang dimodifikasi menjadi enam tahap, yaitu: analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba terbatas, revisi produk, dan uji coba lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman KKL berbasis kontekstual ini efektif meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi potensi lokal, merancang kegiatan KKL sesuai konteks sosial-budaya daerah, serta memperkuat keterampilan reflektif dan kolaboratif mahasiswa. Validasi ahli menunjukkan kategori “sangat layak†dengan skor rata-rata 91%, sedangkan hasil uji lapangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa terhadap konsep pembelajaran kontekstual. Dengan demikian, pedoman ini layak diterapkan sebagai acuan resmi pelaksanaan KKL di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Pontianak.
Â
Kata kunci: KKL, pembelajaran kontekstual, pedoman, R&D, pendidikan sejarah
Abstract:Abstract: Restorative justice is a new approach to the criminal justice system that prioritizes the principle of restoration over retribution. Unlike conventional approaches that focus on punishing the perpetrator, restorative…
rative justice emphasizes dialogue, reparation, and the creation of consensus between the perpetrator, victim, and community. This approach is considered more humane and capable of providing equitable solutions for all parties. Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 was issued in response to the need for official guidelines for judges in applying restorative justice principles. The introduction of this Supreme Court Regulation represents a strategic step in encouraging a paradigm shift in criminal law that focuses not only on the perpetrator but also considers the rights and interests of victims. The Tanjungbalai District Court is one of the courts that has begun implementing this Supreme Court Regulation. However, implementation in the field has not always been smooth. Various obstacles arise from regulations, lack of understanding of officials, limited resources, and resistance from the legal community itself. Therefore, an in-depth study is needed to determine the extent to which this Supreme Court Regulation is being implemented and the obstacles faced by the Tanjungbalai District Court.
Keyword: Restorative Justice; Criminal Cases; Courts
Abstrak: Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan prinsip pemulihan (restorasi) dibanding pembalasan (retribusi). Berbeda dari pendekatan konvensional yang berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku, keadilan restoratif lebih menekankan pada proses dialog, pemulihan kerugian, dan penciptaan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan mampu memberikan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan pedoman resmi bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi paradigma hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada pelaku, melainkan juga memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban. Pengadilan Negeri Tanjungbalai menjadi salah satu pengadilan yang telah mulai mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung ini. Namun demikian, penerapan di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai hambatan baik dari segi regulasi, pemahaman aparat, keterbatasan sarana, hingga resistensi dari masyarakat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai.
Kata kunci: Keadilan Restoratif; Perkara Pidana; Pengadilan.