Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan manajemen sarana dan prasarana, proses pencapaian Akreditasi A, serta penerapan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan oleh…
leh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas, sedangkan pengadaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah dan kebutuhan pembelajaran. Seluruh sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran serta dipelihara dan diawasi secara berkala agar tetap memenuhi standar yang dipersyaratkan. Proses pencapaian Akreditasi A dilakukan melalui pembentukan tim akreditasi, penyusunan dokumen administrasi dan bukti fisik, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, evaluasi berkala, serta kerja sama seluruh warga sekolah. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan beberapa fasilitas, sekolah mampu mengatasinya melalui penetapan skala prioritas, kerja sama seluruh warga sekolah, dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan manajemen sarana dan prasarana melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sehingga tercipta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana yang efektif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan SMAN 8 Luwu Utara dalam mempertahankan Akreditasi A dan meningkatkan mutu pendidikan.
Abstract:Equivalency education is one of the nonformal education services that plays an important role in expanding educational access for individuals who are unable to complete formal education. The success of equivalency education…
ion programs is determined not only by the availability of educational access but also by learners’ participation in the learning process. This study aims to analyze the strengthening of educational access and learner participation through the equivalency education program at PKBM Minda Utama, Bandung City. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving PKBM managers, tutors, and learners. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that educational access was strengthened through flexible learning schedules, simplified administrative requirements, and continuous program socialization to the community. Learner participation was reflected in active engagement during learning activities, supported by communicative, contextual, and needs-based learning approaches. The success of the program was supported by managerial commitment, tutor competence, and increasing public awareness of the importance of education, while economic constraints, work demands, and limited facilities remained challenges. The study concludes that educational access and learner participation are interrelated dimensions that determine the success of equivalency education programs. Therefore, strengthening both dimensions should be viewed as an integrated effort to improve the effectiveness of equivalency education and support lifelong learning
Abstract:Pendidikan memiliki peran yang strategis dan tak tergantikan dalam membentuk individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks bangsa yang pluralistik…
seperti Indonesia — yang menaungi ratusan kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara — menumbuhkan toleransi antar umat beragama bukan sekadar tujuan pendidikan, melainkan sebuah keharusan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam upaya tersebut. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keimanan dan praktik ibadah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), saling menghormati (ihtiram), keadilan ('adalah), dan etika hidup berdampingan secara damai (tasamuh) di antara berbagai komunitas agama. Fondasi ini berpijak pada konsep Islam rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam — yang memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan karakter toleran dan inklusif. Bersamaan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan mendalam terhadap keberagaman sebagai unsur konstitutif dari identitas kewarganegaraan dan konstitusional Indonesia. Melalui integrasi sistematis nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran — khususnya melalui pedagogik yang dialogis, reflektif, berbasis proyek, dan pengalaman nyata — peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif yang autentik, menghargai dan merayakan perbedaan, serta secara aktif menolak segala bentuk diskriminasi, prasangka, dan intoleransi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis, mengidentifikasi tiga model integrasi PAI-PKn yang efektif: (1) Pembelajaran Tematik Lintas Pelajaran, (2) Proyek Sosial Kolaboratif, dan (3) Refleksi Teologis-Kewarganegaraan. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat fundamental dalam membangun kesadaran toleransi yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Filosofi bakar batu merupakan tradisi masyarakat Papua yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keamanan sosial. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi filosofi bakar batu terhadap pemikiran…
n urban dalam konteks manajemen kota yang aman,dalam berbasis kearifan lokal dengan fokus pada Desa wamena. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi bakar batu dapat diterapkan dalam strategi manajemen kota melalui peningkatan solidaritas sosial, partisipasi masyarakat, dan penguatan identitas budaya sebagai upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan harmonis. Bakar batu berperan sebagai sarana untuk menghasilkan sumber daya yang tersedia. Ini sangat penting karena tantangan perkotaan dewasa ini biasanya berasal dari kurangnya kohesi sosial dan ketimpangan dalam hubungan antarwarga. Tradisi ini dalam konteks modern menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat bertahan di tengah perubahan sosial, bahkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota. Oleh karena itu, integrasi nilai budaya lokal dalam kebijakan perkotaan perlu didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengembangan sikap nasionalisme pada siswa SD dapat dilakukan dengan menggunakan Strategi Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila…
a dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan PPKn memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter serta meningkatkan kesadaran sosial siswa, tetapi kenyataannya, pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia masih tergolong rendah. Metode pengajaran tradisional yang umum diterapkan dalam pengajaran Pancasila terbukti kurang efektif untuk generasi yang lebih melek digital, yang cenderung kritis dan aktif. Dengan pendekatan yang bersifat kualitatif serta studi literatur, penelitian ini mengkaji beragam sumber yang relevan mengenai penerapan CTL dalam kerangka PPKn. Temuan analisis mengindikasikan bahwa CTL dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, serta meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap sikap nasionalisme. Hasil penemuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam prestasi belajar siswa setelah penerapan CTL jika dibandingkan dengan cara mengajar yang konvensional.
Abstract:Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Desa Adat Suwat dalam mengembangkan objek wisata Suwat Waterfall di Kabupaten Gianyar, Bali. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi yang telah diterapkan serta merumuskan…
an rekomendasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan destinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Adat Suwat menerapkan strategi peningkatan infrastruktur, promosi berbasis media sosial, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan dana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan utama terletak pada keunikan alam dan aksesibilitas, kelemahan pada keterbatasan SDM, peluang pada perkembangan teknologi dan lokasi strategis, serta ancaman pada persaingan destinasi lain. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, promosi digital yang lebih masif, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, Suwat Waterfall berpotensi menjadi destinasi wisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi di SDN 1 Liberia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengidentifikasi faktor pendukung dan…
an penghambat implementasi nilai toleransi, serta menganalisis peran guru PAI dalam membentuk sikap toleran peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari guru PAI dan beberapa peserta didik di SDN 1 Liberia. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI menerapkan strategi pembelajaran berbasis toleransi melalui integrasi nilai-nilai toleransi dalam RPP dan materi pembelajaran, penggunaan metode cerita, diskusi, cooperative learning, serta pembiasaan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung implementasi toleransi meliputi dukungan warga sekolah, lingkungan yang harmonis, dan kurikulum pendidikan karakter. Adapun faktor penghambat berasal dari latar belakang keluarga dan pengaruh lingkungan luar. Guru PAI berperan sebagai pendidik, teladan, fasilitator, dan pembimbing dalam membentuk sikap toleran peserta didik sehingga tercipta lingkungan sekolah yang inklusif, harmonis, dan menghargai keberagaman.
Abstract:Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya…
dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
Abstract:Tinjauan terhadap lima belas penelitian meneliti integrasi nilai-nilai Pancasila (kerja sama, toleransi, dan tanggung jawab sosial) dalam studi sosial SMP di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pedagogik kontekstual,…
kstual, berbasis proyek, berbasis masalah, dan kolaboratif secara efektif menumbuhkan nilai-nilai ini. Pembelajaran aktif, yang menggabungkan keterlibatan masyarakat dan aksi sosial, secara signifikan meningkatkan kerja sama, toleransi, dan keterlibatan warga negara siswa. Penelitian ini sangat menyarankan adanya hubungan positif antara nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dan peningkatan pengembangan sosial-emosional, yang mencakup manajemen emosi dan keterampilan interpersonal. Meskipun terdapat tantangan seperti pelatihan dan sumber daya guru yang tidak memadai, Kurikulum Merdeka memberikan peluang untuk perbaikan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan profesional guru yang terarah, sumber daya yang relevan secara kontekstual, dan praktik pembelajaran reflektif untuk mendorong internalisasi nilai yang lebih dalam, yang pada akhirnya mendorong kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan terlibat.