Abstract:Pengembangan fasilitas umum dapat menjadi bagian penting dari kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya untuk mendukung kebutuhan sosial warga. Gedung balai RW di Desa Mergosari, merupakan sarana sosial yang berpotensi untuk…
ntuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan komunitas. Kegiatan pengabdian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa melalui tahapan koordinasi dengan perangkat desa, survey lapangan, pengukuran kondisi eksisting, serta perancangan desain arsitektur menggunakan perangkat lunak. Hasil rancangan meliputi denah, tampak depan, samping, belakang, serta visualisasi tiga dimensi. Desain yang disusun menunjukkan fungsi balai RW sebagai ruang pertemuan representatif sekaligus pusat aktivitas sosial, edukasi, budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rancangan ini telah diterima dengan baik oleh perangkat desa dan perwakilan warga, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan balai RW yang lebih fungsional, produktif, dan berkelanjutan.
Abstract:Kesehatan masyarakat adalah elemen krusial dalam pembangunan suatu bangsa yang memerlukan perhatian yang mendalam, terutama di daerah dengan akses informasi kesehatan yang minim. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini…
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat di area kerja UPTD Puskesmas Basaan melalui penyuluhan kesehatan yang melibatkan pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan remaja, kader kesehatan, dan petugas kantin gereja sebagai agen penyuluh yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Penyuluhan dilaksanakan di berbagai lokasi strategis seperti posyandu remaja dan tempat umum, dengan materi yang mencakup bahaya pergaulan bebas, rabies, dan demam berdarah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai isu kesehatan, partisipasi aktif dari warga, serta terbentuknya jaringan relawan penyuluh lokal. Kegiatan ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat promosi dan pencegahan kesehatan di tingkat komunitas. Program ini diharapkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Abstract:Peningkatan pendapatan melalui produk permen pinang (PERANG) di Desa Teluk Sentosa bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang potensi besar produk lokal, terutama pinang, yang dikenal memiliki…
i manfaat kesehatan dan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan pelatihan pembuatan permen pinang yang dilakukan secara partisipatif, di mana seluruh proses pengolahan dilakukan bersama-sama dengan panduan dari para ahli. Kegiatan ini dimulai dengan pengenalan manfaat pinang, baik dari sisi kesehatan seperti kandungan antioksidan yang tinggi, maupun dari sisi ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Melalui kegiatan pelatihan ini, warga desa diajak untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menciptakan varian produk yang lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Sebagai langkah selanjutnya, diharapkan produk permen pinang ini dapat masuk ke dalam jaringan distribusi yang lebih besar, termasuk pasar modern dan online, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat Desa Teluk Sentosa. Program ini juga berencana untuk melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dalam pelatihan lanjutan, sehingga lebih banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat ekonomi dari produk inovatif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja sama siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) melalui penerapan strategi pembelajaran kooperatif. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan…
ndakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI di salah satu UPT SD Negeri Baturetno 1.Pada siklus I, penerapan strategi pembelajaran kooperatif belum optimal karena siswa masih kurang aktif dalam berinteraksi dan bekerja sama. Hasil observasi menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% siswa yang menunjukkan keterampilan kerja sama yang baik. Oleh karena itu, pada siklus II, strategi diperbaiki dengan memberikan peran yang lebih jelas dalam kelompok serta bimbingan lebih intensif dari guru. Hasil pada siklus kedua menunjukkan peningkatan signifikan, di mana 95% siswa menunjukkan keterampilan kerja sama yang lebih baik, seperti aktif berdiskusi, saling membantu, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif efektif dalam meningkatkan keterampilan kerja sama siswa dalam pembelajaran PKn. Pendidik disarankan untuk mengoptimalkan strategi ini dengan pengelolaan kelompok yang baik agar hasilnya lebih maksimal.
Abstract:Tanaman herbal adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah, menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu, hingga mencegah…
cegah serangan serangga dan jamur. Dengan banyaknya khasiat yang bisa didapatkan dari tanaman herbal, memanfaatkan lahan pekarangan sebagai lahan menumbuhkan tanaman herbal akan membawa banyak manfaat. Tanaman herbal yang tidak membutuhkan lahan luas untukmenanam pun akan sangat memudahkan pembudidayaannya. Sekaligus menyongsong perlombaan Tilik pada 2022, penulis menginisiasi sebuah sosialisasi dan praktik langsung pemanfaatan pekarangan rumah sebagai media tanam tumbuhan herbal. Dengan harapan, akan memberi banyak manfaat bagi warga, Desa Partihaman Saroha, Padangsidimpuan, Sumatra Utara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan manajemen sarana dan prasarana, proses pencapaian Akreditasi A, serta penerapan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan oleh…
leh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen sarana dan prasarana di SMAN 8 Luwu Utara telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas, sedangkan pengadaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah dan kebutuhan pembelajaran. Seluruh sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran serta dipelihara dan diawasi secara berkala agar tetap memenuhi standar yang dipersyaratkan. Proses pencapaian Akreditasi A dilakukan melalui pembentukan tim akreditasi, penyusunan dokumen administrasi dan bukti fisik, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, evaluasi berkala, serta kerja sama seluruh warga sekolah. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan beberapa fasilitas, sekolah mampu mengatasinya melalui penetapan skala prioritas, kerja sama seluruh warga sekolah, dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan manajemen sarana dan prasarana melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sehingga tercipta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana yang efektif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan SMAN 8 Luwu Utara dalam mempertahankan Akreditasi A dan meningkatkan mutu pendidikan.
Abstract:Equivalency education is one of the nonformal education services that plays an important role in expanding educational access for individuals who are unable to complete formal education. The success of equivalency education…
ion programs is determined not only by the availability of educational access but also by learners’ participation in the learning process. This study aims to analyze the strengthening of educational access and learner participation through the equivalency education program at PKBM Minda Utama, Bandung City. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving PKBM managers, tutors, and learners. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that educational access was strengthened through flexible learning schedules, simplified administrative requirements, and continuous program socialization to the community. Learner participation was reflected in active engagement during learning activities, supported by communicative, contextual, and needs-based learning approaches. The success of the program was supported by managerial commitment, tutor competence, and increasing public awareness of the importance of education, while economic constraints, work demands, and limited facilities remained challenges. The study concludes that educational access and learner participation are interrelated dimensions that determine the success of equivalency education programs. Therefore, strengthening both dimensions should be viewed as an integrated effort to improve the effectiveness of equivalency education and support lifelong learning
Abstract:Pendidikan memiliki peran yang strategis dan tak tergantikan dalam membentuk individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks bangsa yang pluralistik…
seperti Indonesia — yang menaungi ratusan kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara — menumbuhkan toleransi antar umat beragama bukan sekadar tujuan pendidikan, melainkan sebuah keharusan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam upaya tersebut. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keimanan dan praktik ibadah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), saling menghormati (ihtiram), keadilan ('adalah), dan etika hidup berdampingan secara damai (tasamuh) di antara berbagai komunitas agama. Fondasi ini berpijak pada konsep Islam rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam — yang memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan karakter toleran dan inklusif. Bersamaan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan mendalam terhadap keberagaman sebagai unsur konstitutif dari identitas kewarganegaraan dan konstitusional Indonesia. Melalui integrasi sistematis nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran — khususnya melalui pedagogik yang dialogis, reflektif, berbasis proyek, dan pengalaman nyata — peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif yang autentik, menghargai dan merayakan perbedaan, serta secara aktif menolak segala bentuk diskriminasi, prasangka, dan intoleransi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis, mengidentifikasi tiga model integrasi PAI-PKn yang efektif: (1) Pembelajaran Tematik Lintas Pelajaran, (2) Proyek Sosial Kolaboratif, dan (3) Refleksi Teologis-Kewarganegaraan. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat fundamental dalam membangun kesadaran toleransi yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Filosofi bakar batu merupakan tradisi masyarakat Papua yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keamanan sosial. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi filosofi bakar batu terhadap pemikiran…
n urban dalam konteks manajemen kota yang aman,dalam berbasis kearifan lokal dengan fokus pada Desa wamena. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi bakar batu dapat diterapkan dalam strategi manajemen kota melalui peningkatan solidaritas sosial, partisipasi masyarakat, dan penguatan identitas budaya sebagai upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan harmonis. Bakar batu berperan sebagai sarana untuk menghasilkan sumber daya yang tersedia. Ini sangat penting karena tantangan perkotaan dewasa ini biasanya berasal dari kurangnya kohesi sosial dan ketimpangan dalam hubungan antarwarga. Tradisi ini dalam konteks modern menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat bertahan di tengah perubahan sosial, bahkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota. Oleh karena itu, integrasi nilai budaya lokal dalam kebijakan perkotaan perlu didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.