Abstract:The Independent Curriculum provides flexibility for educators to design learning that suits the characteristics of students and the needs of the world of work, especially in Vocational High Schools (SMK). However, there…
are still many teachers who have difficulties in understanding and compiling teaching modules that are in accordance with the principles of the Independent Curriculum. This community service aims to increase the capacity of teachers at SMK Pelayaran Permata Ilmu Maros in developing teaching modules that are contextual, adaptive, and oriented towards differentiated learning. The activity was carried out through intensive training and mentoring, including material on learning outcomes (CP), learning objectives (TP), learning objectives (ATP), and the integration of the Pancasila Student Profile. The implementation method consists of interactive lectures, group discussions, hands-on practice, and evaluation of participants' work. The results of the activity showed that there was an increase in teachers' knowledge and skills in compiling teaching modules that are relevant to the conditions of students and the shipping skills program. This activity makes a real contribution to supporting the implementation of the Independent Curriculum and improving the quality of learning in the vocational school environment.
Abstract:The development of digital technology has transformed communication patterns among young people, particularly through social media. However, the use of the Indonesian language by junior high school students in digital spaces…
aces often neglects linguistic norms and lacks politeness. This community service project aimed to educate students of SMPIT Al-Hijrah 2 Deli Serdang on how to use Indonesian properly, accurately, and politely in digital communication. The method involved initial observation, development of a contextual learning module based on social media content, implementation of interactive training, and follow-up evaluation and mentoring. The results indicate a significant improvement in students’ understanding of language norms and online communication ethics. Students became more aware in choosing appropriate diction, composing grammatically correct sentences, and maintaining polite interactions in social media posts and comments. Post-training mentoring also showed consistency in the students’ application of polite language in their digital interactions. This program demonstrates that language education integrated with digital literacy and character-building can shape ethical and productive communication behaviors among junior high school students. Such education is recommended to be continuously implemented as part of school literacy programs.
Abstract:This community service activity aimed to enhance the competitiveness of SME products through product photography training as part of a creative marketing strategy. The training was conducted during the 63rd Anniversary Education…
ducation Exhibition of Universitas Negeri Makassar, involving six types of SME products: iced coffee, creative bags, accessories, packaged food, passion fruit drinks, and grilled bread. Participants were equipped with basic photography techniques and hands-on practice. Survey results showed a significant increase in photography skills and participants’ understanding of the importance of visual presentation in digital promotion. The training proved effective in improving SMEs’ promotional capabilities and product appeal in the digital era.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Pengembangan desa wisata telah menjadi prioritas penting pemerintah Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, wilayah pedesaan kerap menghadapi hambatan struktural…
ktural seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan cara pengelolaan yang masih tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana gaya kepemimpinan transformasional Sandiaga Uno berpengaruh dalam menyusun kebijakan kreatif, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kondisi perekonomian di desa. Penelitian ini menggunakan landasan Teori Kepemimpinan Transformasional yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1994). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumenter (documentary analysis) dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, kebijakan resmi, serta data sekunder yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan model kepemimpinan transformasional, Sandiaga Uno berhasil mempromosikan wisata desa secara luas, membuka peluang usaha baru untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja lokal, serta memperkuat sistem ekonomi kreatif di pedesaan. Kesimpulannya, kepemimpinan yang mampu beradaptasi, kreatif, dan kolaboratif menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan desa wisata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024.…
–2024. Variabel likuiditas diproksikan dengan Current Ratio (CR), profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), sedangkan nilai perusahaan diproksikan menggunakan Price to Book Value (PBV). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian terdiri dari perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 32 perusahaan sebagai sampel penelitian dan total 160 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 22, yang diawali dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan profitabilitas mampu menjelaskan variasi nilai perusahaan sebesar 39,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa investor pada sektor properti dan real estate lebih mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan hanya kemampuan menjaga likuiditas perusahaan.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Development is a continuous process of qualitative change towards maturity, marked by increased organ function, cognitive, emotional, motoric, and behavioral abilities. Early adulthood is a period of human development from…
om adolescence to adulthood. Early adulthood begins between the ages of 16 and 40. In the human lifespan, adulthood plays an important role as a phase in which individuals experience various changes and adjustments. In this developmental process, several possible behavioral changes are very influential, including hedonism. The view of hedonism is often associated with consumptive and hedonistic behavior. People who adhere to hedonism will always seek ways to obtain pleasure, whether material, physical, or spiritual pleasure. Related to the increasingly advanced world of education, various learning models are implemented as an effort to adapt to the times. One of them is the deep learning learning model, deep learning is a pedagogical approach that focuses on understanding substantial concepts in depth, not just the breadth of material, through meaningful, conscious, and enjoyable (holistic) learning experiences. This study aims to analyze how hedonism in the application of the deep learning learning model influences the development of students' early adulthood, using qualitative descriptive methods. The research results show a significant influence between hedonistic attitudes in the application of deep learning and early adulthood development, as seen through observations and interviews conducted directly during the learning process. One observation revealed that students appeared relaxed and enjoyed group assignments, as some paid to be relieved of responsibility for completing them.
Abstract:Fenomena thrifting, terutama impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan, berkembang pesat di Indonesia dan berdampak negatif terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan…
thrifting, dampaknya terhadap daya saing industri lokal, serta menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari instansi resmi, ditemukan bahwa thrifting telah menjadi tren konsumsi di kalangan anak muda urban, namun menimbulkan tantangan serius berupa penurunan produksi, PHK, dan persaingan harga tidak sehat. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diterapkan melalui Permendag No. 40 Tahun 2022, penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dan tingginya transaksi digital. Secara teoretis, temuan ini mendukung pendekatan neo-realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya dari ancaman eksternal. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya studi berbasis kebijakan yang memadukan kajian ekonomi-politik global, perdagangan lintas batas, dan peran aktor non- negara dalam era digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder periode 2015–2024…
2024 yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi 0,023. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,609 menunjukkan bahwa 60,9% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti investasi, pendidikan, dan inflasi. Hasil ini menunjukkan pentingnya kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.