Abstract:Penelitian ini mengkaji peran Aplikasi Cek Bansos sebagai instrumen digital dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten…
en Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dimanfaatkan sebagai sarana verifikasi data penerima manfaat, pemantauan real-time proses penyaluran, serta pengurangan potensi penyimpangan dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada aparatur desa, pendamping sosial, dan penerima manfaat serta observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa Aplikasi Cek Bansos telah berhasil mempercepat proses verifikasi penerima bantuan hingga 65% lebih cepat dibandingkan metode manual sebelumnya, mengurangi duplikasi data penerima hingga 78%, serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyaluran bantuan. Namun, implementasi aplikasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital sebagian pendamping dan penerima manfaat, serta belum optimalnya sinkronisasi data antara aplikasi pusat dengan sistem informasi desa. Secara keseluruhan, Aplikasi Cek Bansos terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang lebih akuntabel dan inklusif di Desa Sidodadi, sekaligus menjadi model replikasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki karakteristik geografis dan demografis serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur jaringan, pelatihan intensif literasi digital bagi aparatur dan masyarakat, serta integrasi aplikasi dengan sistem informasi desa untuk optimalisasi manfaat di masa mendatang.
Abstract:Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis utama dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di berbagai organisasi, terutama di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis…
teknologi. Perkembangan teknologi seperti Human Resource Information System (HRIS), Human Resource Analytics, Artificial Intelligence (AI), dan automasi proses administrasi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara fungsi Human Resources (HR) menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam praktik HR serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja SDM. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memadukan studi literatur dan temuan empiris dari berbagai organisasi yang telah mengimplementasikan solusi digital dalam manajemen SDM. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mampu memberikan efisiensi operasional, peningkatan akurasi data, dan percepatan proses kerja dalam fungsi HR, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen talenta. HR Analytics berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, memprediksi potensi turnover, serta meningkatkan efektivitas program pengembangan karyawan. Sementara itu, penggunaan AI dalam proses rekrutmen dan manajemen kinerja memberikan nilai tambah berupa objektivitas dan konsistensi dalam evaluasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kompetensi SDM, budaya kerja, serta dukungan manajemen puncak. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan keterampilan digital, dan integrasi sistem masih menjadi hambatan dalam implementasi optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam praktik HR merupakan strategi penting untuk meningkatkan kinerja SDM dan daya saing organisasi. Implementasi teknologi yang tepat, didukung oleh tata kelola perubahan yang efektif, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan HR yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis data.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun…
ahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia. Bukti digital kini memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran material, terutama pada kasus-kasus yang…
ng melibatkan aktivitas di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerimaan bukti digital di pengadilan Indonesia melalui studi komparatif terhadap kasus keberhasilan dan kegagalan pembuktian digital. Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan analisis putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur akademik, regulasi, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik bukti digital dalam proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan bukti digital ditentukan oleh terpenuhinya prinsip autentisitas, integritas, dan chain of custody yang sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 27037:2012. Sebaliknya, kegagalan terjadi akibat lemahnya prosedur akuisisi bukti, keterbatasan ahli forensik digital, serta ketidaksesuaian dengan standar pembuktian hukum acara. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, penguatan regulasi teknis, dan pengembangan pedoman nasional pembuktian digital untuk menjamin konsistensi serta keabsahan bukti elektronik di pengadilan Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi sederhana dan aksi bersih lingkungan terhadap kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di bantaran Sungai Percut, Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei…
ei Tuan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Edukasi sederhana dilakukan secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan personal, sedangkan aksi bersih lingkungan dilakukan bersama masyarakat di kawasan bantaran sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi sederhana memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, aksi bersih lingkungan mampu menumbuhkan rasa kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Setelah kegiatan dilakukan, sebagian masyarakat mulai mengurangi kebiasaan membuang sampah ke sungai dan lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Meskipun demikian, perubahan perilaku masyarakat masih berlangsung secara bertahap karena dipengaruhi oleh faktor kebiasaan lama, keterbatasan fasilitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi sederhana yang dipadukan dengan aksi bersih lingkungan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Rumah Kebangsaan Pancasila dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila berbasis masyarakat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merespons keterbatasan studi empiris tentang…
entang Rumah Kebangsaan yang selama ini lebih banyak berfokus pada pendidikan formal, lembaga pusat, atau kelompok tertentu, bukan masyarakat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif pada Eduwisata Citra Alam Riverside, Kampung Pancasila Gunungputri, dan Kampung Moderasi Beragama Dusun Cikoleang selama Agustus 2025 sampai Januari 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi partisipatif, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ditentukan oleh komunikasi partisipatif, sumber daya sosial berbasis komunitas, disposisi pelaksana yang positif, dan struktur kelembagaan yang fleksibel. Setiap lokus menghidupkan Pancasila melalui pembelajaran pengalaman, praktik sosial, dan moderasi lintas agama. Kebaruan penelitian terletak pada konsep Living Pancasila Berbasis Masyarakat dan model integrasi tri-lokus yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama implementasi. Simpulannya, implementasi berbasis masyarakat lebih adaptif dan efektif daripada pendekatan administratif top-down dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai upaya pembentukan kompetensi guru pada mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.…
Subjek penelitian meliputi mahasiswa PPL, guru pamong, dan siswa, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPL memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional mahasiswa. Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran, berinteraksi dengan siswa, serta menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan sikap profesional. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaan kelas, penyesuaian strategi pembelajaran, dan keterbatasan sarana prasarana. Dengan demikian, PPL menjadi sarana penting dalam menjembatani teori dan praktik serta membentuk kesiapan mahasiswa sebagai calon guru, meskipun perlu adanya peningkatan kualitas pelaksanaan melalui bimbingan dan evaluasi yang berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengalaman praktik mengajar di sekolah dasar dengan fokus pada tantangan dan strategi dalam pengelolaan kelas. Praktik mengajar merupakan tahap penting dalam pembentukan kompetensi profesional…
rofesional calon guru karena menjadi ruang integrasi antara teori pedagogik dan realitas pembelajaran di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian adalah mahasiswa calon guru yang telah atau sedang melaksanakan praktik mengajar di sekolah dasar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sebagai teknik validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan kelas meliputi pengelolaan perilaku siswa yang aktif dan mudah terdistraksi, kesenjangan kemampuan akademik yang menuntut penerapan pembelajaran diferensiatif, serta keterbatasan manajerial dan kesiapan emosional calon guru. Pengelolaan waktu dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kelas juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Strategi yang efektif mencakup penerapan aturan kelas secara preventif dan konsisten, penguatan hubungan interpersonal yang positif, penggunaan metode pembelajaran interaktif, serta refleksi berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan profesional. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan kelas merupakan kompetensi multidimensional yang perlu diperkuat melalui praktik autentik dan pendampingan intensif dalam program pendidikan guru.